Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
POLISI menerjunkan 3.929 personel gabungan untuk amankan aksi unjuk rasa beberapa elemen masyarakat di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/3).
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan, ribuan personel gabungan tersebut terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan Instansi terkait.
"Personel nantinya akan ditempatkan di sejumlah titik di sekitar DPR/MPR RI," kata Susatyo dalam keterangannya, Selasa (5/3).
Baca juga : Penuhi Tuntutan Apdesi, DPR RI akan Perjuangkan Revisi UU Desa
Susatyo menambahkan, para personel akan disebar di beberapa titik guna mencegah massa demonstran masuk ke area gedung DPR/MPR. Susatyo mengaku, bakal mengedepankan tindakan persuasif untuk mencegah hal tersebut.
"Untuk aksi unjuk rasa hari ini, hal tersebut sudah kami antisipasi dengan menyiapkan sejumlah personel untuk melakukan pengamanan dan mencegah massa aksi masuk ke dalam kawasan DPR/MPR," ujarnya.
Lebih lanjut, Susatyo menyampaikan telah menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan DPR/MPR. Namun, hal tersebut masih bersifat situasional.
Baca juga : Ketua Fraksi NasDem Minta Kawal Demontrasi dengan Humanis
"Kita lihat nanti jumlah massanya. Apabila nanti di depan DPR/MPR massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas yang akan mengarah ke depan gedung DPR/MPR akan kami alihkan, penyekatan di Pulau Dua," ungkapnya.
Kendaraan dari jalur dalam tol yang akan menuju pintu keluar tol di depan DPR/MPR akan diarahkan ke arah Slipi.
Dia pun mengimbau agar peserta demonstrasi tak anarkistis dan menghormati pengendara lain yang melintas.
"Dengan persiapan dan kesiapan pengamanan yang sudah dilakukan, kami mengimbau kepada semua pihak untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga kegiatan aksi unjuk rasa nanti dapat berjalan dengan aman, tertib dan kondusif," tuturnya. (Z-3)
Aksi unjuk rasa warga tersebut digelar di kawasan Alun-alun Kota Pati depan pintu masuk Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (13/8).
Keputusan itu diambil meski ada penolakan luas dari publik dan kekhawatiran langkan tersebut akan membahayakan para sandera.
SEKITAR 18.000 orang turun ke jalan di Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7).
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ tambang ilegal.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved