Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
POLISI menerjunkan 3.929 personel gabungan untuk amankan aksi unjuk rasa beberapa elemen masyarakat di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/3).
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan, ribuan personel gabungan tersebut terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan Instansi terkait.
"Personel nantinya akan ditempatkan di sejumlah titik di sekitar DPR/MPR RI," kata Susatyo dalam keterangannya, Selasa (5/3).
Baca juga : Penuhi Tuntutan Apdesi, DPR RI akan Perjuangkan Revisi UU Desa
Susatyo menambahkan, para personel akan disebar di beberapa titik guna mencegah massa demonstran masuk ke area gedung DPR/MPR. Susatyo mengaku, bakal mengedepankan tindakan persuasif untuk mencegah hal tersebut.
"Untuk aksi unjuk rasa hari ini, hal tersebut sudah kami antisipasi dengan menyiapkan sejumlah personel untuk melakukan pengamanan dan mencegah massa aksi masuk ke dalam kawasan DPR/MPR," ujarnya.
Lebih lanjut, Susatyo menyampaikan telah menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan DPR/MPR. Namun, hal tersebut masih bersifat situasional.
Baca juga : Ketua Fraksi NasDem Minta Kawal Demontrasi dengan Humanis
"Kita lihat nanti jumlah massanya. Apabila nanti di depan DPR/MPR massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas yang akan mengarah ke depan gedung DPR/MPR akan kami alihkan, penyekatan di Pulau Dua," ungkapnya.
Kendaraan dari jalur dalam tol yang akan menuju pintu keluar tol di depan DPR/MPR akan diarahkan ke arah Slipi.
Dia pun mengimbau agar peserta demonstrasi tak anarkistis dan menghormati pengendara lain yang melintas.
"Dengan persiapan dan kesiapan pengamanan yang sudah dilakukan, kami mengimbau kepada semua pihak untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga kegiatan aksi unjuk rasa nanti dapat berjalan dengan aman, tertib dan kondusif," tuturnya. (Z-3)
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.
PENYUSUNAN Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem penegakan hukum nasional.
Legislator PDIP Edy Wuryanto mendesak pemerintah memprioritaskan pemenuhan dokter spesialis di daerah 3T serta mencegah mahalnya pendidikan kedokteran.
Siapa Sudewo? Simak profil Bupati Pati yang dilantik pada 2025, lengkap dengan biodata, karier politik, dan perjalanan menuju kursi kepala daerah.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved