Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra Kamrussamad menyebut lapangan pekerjaan yang dibutuhkan untuk hak sopir angkut lebih penting ketimbang hak angket. Hal ini disampaikan dalam interupsi pada Rapat Paripurna Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024.
"Aspirasi yang sangat mendesak bagi mereka adalah pengangguran, penciptaan lapangan kerja, bukan hak angket, yang diperlukan mereka justru adalah hak para sopir angkut. Hak para sopir angkot ribuan bahkan puluhan ribu anak-anaknya mereka masa depannya sekolahnya belum tentu mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka," kata Kamrussamad di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3).
Kamrussamad mengatakan saat ini banyak rakyat yang justru butuh pekerjaan hanya untuk makan. Bila mendesak, banyak masyarakat yang berhutang ke warung.
Baca juga : Dorong Hak Angket, Fraksi PKB: Saya Tak Pernah Melihat Pemilu Sebrutal Ini
"Kalau mereka sakit hari ini maka besok ia harus utang di warung. Ini lah aspirasi yang mendesak yaitu menciptakan lapangan pekerjaan," ucap Kamrussamad.
Dia menyinggung soal respons dari pihak yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dengan menggaungkan hak angket. Menurut dia, tidak tepat menuduh pemilu berlangsung dengan kecurangan tanpa didasari ketentuan dalam undang-undang.
"Jangan sampai respons dari teman-teman yang tidak siap kalah menunjukkan dalam sejarah kita merupakan respons terburuk sepanjang reformasi ini. Kenapa demikian, karena belum menggunakan instrumen hukum yang telah digunakan disiapkan oleh undang-undang, sudah menuduh pemilu ini curang, ini berbahaya sekali bagi kelangsungan demokrasi kita dan bangsa kita ke depan," ujar Kamrussamad. (Z-3)
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.
Simak profil lengkap Prabowo Subianto, dari karir militer cemerlang, kiprah politik, hingga terpilih menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia.
Warga menyampaikan bahwa mereka merasa sangat terbantu dengan kehadiran SPPG Terjun Medan Marelan dan Partai Gerindra.
Keberangkatan Mirwan bersama istrinya untuk menunaikan ibadah umrah memicu sorotan publik.
Simak profil lengkap Prabowo Subianto, Presiden RI ke-8. Telusuri perjalanan karier militer, jejak politik, hingga visi Asta Cita untuk Indonesia Emas.
Dasco mengaku belum mengetahui apakah penolakan kader itu menjadi pertimbangan bagi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
FRAKSI Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta menyatakan keberatan terhadap rencana pemotongan subsidi pangan murah sebesar Rp300 miliar dalam RAPBD DKI 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved