Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
ANGGOTA DPR Fraksi PDIP Djarot Saiful Hidayat, menyatakan PDIP akan mendukung hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.
“Jadi kalau ini kan hak masing-masing pribadi anggota dewan ya. saya pribadi mengusulkan, supaya apa? Supaya kita bisa mengevaluasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan itu menggunakan APBN yang sangat besar dan agar kita semua yakin bahwa pemilu kemarin itu benar-benar dijalankan sesuai dengan koridor konstitusi demokrasi,” ungkap Djarot di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (5/3).
Ia pun meminta agar hak angket ini bisa diterima dengan baik oleh pemerintah. “Jadi pemerintah enggak usah khawatir, pemerintah enggak usah memikirkan yang bukan-bukan,” ujarnya.
Baca juga : NasDem Tetap Maju Hak Angket Meski Tanpa PDIP
Djarot menyebut hak angket harus direalisasi supaya pemerintah bisa memberikan jawaban dan penjelasan kepada masyarakat terkait ada atau tidaknya kecurangan dalam Pemilu 2024.
“Karena proses hak angket itu bukan proses yang instan, yang singkat ya. Jadi cukup panjang, cukup panjang ya. Ini merupakan momentum bagi kita untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita. Itu yang pertama,” tuturnya.
“Yang kedua, kalaupun ada kelemahan dan kekurangannya maka itu bisa dijadikan satu bagian untuk menyempurnakan pelaksanaan pilkada bulan November. Kalaupun ada penyimpangan dan kecurangan di situ, mari kita perbaiki,” tambah Djarot.
Djarot juga menjelaskan bahwa dukungan hak angket merupakan hak pribadi masing-masing anggota dewan. Djarot yang merupakan salah satu dari 30 anggota DPR yang didorong gulirkan hak angket oleh Gerakan Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD), mengatakan PDIP memberikan kebebasan kepada anggotanya.
“Fraksi memberikan kebebasan, silakan, silahkan karena itu hak Anda dan kalau Anda menggunakan hak Anda, tidak bisa dilarang dong, tidak bisa dihalang-halangi dong. Sama dengan saya menggunakan hak saya untuk memilih kemarin tanggal 14 Februari. Kan enggak boleh dong dihalang-halangi,” ucapnya. (Z-8)
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas diduga merubah kebijakan kepada BPKH tentang pencairan dana yang tidak sesuai dengan raker panja DPR dan pemerintah serta Kepres.
Anggota Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid secara resmi terpilih sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket
PANITIA khusus (pansus) angket haji yang dibentuk DPR merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif dalam merespons persoalan.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya bertanya-tanya mengenai bergulirnya Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024
PKB dorong Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka ketuai pansus angket haji
RAPAT perdana panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024 ditunda. Awalnya, agenda rapat pemilihan dan penetapan pimpinan pansus itu akan digelar pada Rabu (17/7).
Robert Rouw menilai keberadaan jalan tol di Riau, khususnya Tol Pekanbaru–Dumai dan Tol Pekanbaru–Bangkinang, telah membuka akses baru dan mempercepat mobilitas masyarakat maupun logistik.
DPR RI meminta Kemendagri segera menyusun blue print atau cetak biru peta besar wilayah administratif di seluruh Indonesia.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang kerap membatalkan undang-undang hasil pembahasan panjang DPR lewat sidang pengujian.
Kegiatan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan pihak GoCorp Gojek.
Lalu menyoroti minimnya partisipasi publik dan komunitas akademik dalam proses penyusunan ulang sejarah yang dilakukan Kementerian Kebudayaan.
DPR RI mengapresiasi keputusan pemerintah terkait 4 pulau yang sebelumnya masuk ke Provinsi Sumatera Utara kembali masuk ke wilayah Provinsi Aceh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved