Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aus Hidayat Nur, mendorong DPR RI menggunakan hak angket untuk mengklarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat terkait kecurangan Pemilu 2024.
“Saya ingin sampaikan aspirasi sebagian masyarakat, agar DPR menggunakan hak angket untuk mengklarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024,” ujar Aus dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (5/3).
Ia mengatakan Pemilu 2024 adalah momen krusial bagi bangsa Indonesia. Gelaran pesta demokrasi lima tahunan itu harus dijaga marwahnya sehingga terlaksana secara luber dan jurdil.
Baca juga : PKS Masih Kaji Usulan Hak Angket DPR Soal Kecurangan Pemilu
“Perihal terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam penyelenggara pemilu perlu direspons DPR RI secara bijak dan proporsional," tuturnya.
Ia menegaskan bahwa hak angket adalah salah satu instrumen yang dimiliki DPR dan diatur secara jelas di dalam konstitusi dan peraturan perundangan. Itu bisa digunakan untuk menjawab kecurigaan dan praduga itu secara transparan.
“Jika memang kecurigaan atau praduga masyarakat itu terbukti, bisa ditindaklanjuti sesuai UU. Jika tidak terbukti, ini bisa mengklarifikasi dan menjaga integritas pemilu sehingga kita bisa meresponsnya sejaca bijak dan proporsional,” tandasnya. (Z-11)
KECURIGAAN terhadap proses penyelenggaraan dan hasil Pemilu 2024 wajar terjadi. Segala kejanggalan Pemilu 2024 terpampang di depan mata.
“Bahwa ada miskomunikasi kenapa muncul RDF (refuse derived fuel) tanpa dikomunikasikan, itu dipertanyakan lalu dilanjutkan dengan rapat-rapat berikut. Bukan langsung, hak angket gitu lho."
Menurut dia, hak angket merupakan hak DPRD dalam rangka menjalanlan fungsi pengawasan terhadap eksekutif.
FRAKSI NasDem di DPR dipastikan tetap maju mengusung hak angket meski tanpa PDIP. Hak angket tersebut terkait dengan dugaan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Koalisi perubahan dari kubu 01 masih menunggu aksi lanjutan terkai hak angket yang diusulkan oleh calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo.
Cak Imin membeberkan hal yang paling penting untuk diusut pembentukan pansus hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024. Salah satunya soal dugaan penyalahgunaan visa haji reguler.
Kegiatan di Ciloto itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan partai
PKS ingatkan Pemerintah jangan jumawa dengan Whoosh sehingga melupakan kereta konvensional.
Target tersebut tidak muluk-muluk mengingat semua elemen terus bergerak memenangkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 itu
PKS menjadi peraih kursi terbanyak di DPRD Kota Cimahi dengan meloloskan sembilan kader.
Komposisi calon anggota dewan yang terpilih masih didominasi wajah lama dengan perbandingan 27 orang anggota DPRD periode 2019-2024 dan sisanya 23 orang merupakan wajah-wajah baru.
PASANGAN calon gubernur dan wakil gubernur Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie siap berkontes di Pilgub Jawa Barat 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved