Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
-
Kumpulan Berita DPR RI
- Home
-
News
-
Gaya
-
Views
-
Visual
- Kuliner
- Jelita
- Jabar
- Forum Mahasiswa
- LIMA
-
Lainnya
NEWSTICKER
Hak Angket Jangan Jadi Isapan Jempol
05/3/2024 08:20
HAK angket terkait dugaan kecurangan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dinilai jangan jadi isapan jempol. Pasalnya publik sudah menanti hak angket tersebut untuk bergulir di DPR.
"Kalau ada suara teriakan meminta ini segera bergulir di rapat paripurna pembukaan ya berarti kita tidak sedang dijanjikan isapan jempol saja oleh politisi yang sedang berdebat di media massa," kata peneliti bidang legislasi Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus di Kantor Formappi, Jakarta Timur, Senin (4/3).
Lucius mengatakan dinamika hak angket sangat fluktuatif. Sementara, sejauh ini hanya capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang getol menyuarakannya.
Baca juga : Kepastian Hak Angket di Rapat Paripurna DPR
"Itu belum ada dari parpolnya, kecuali kalau Ganjar masih relate dengan parpolnya," ucap Lucius.
Dia meragukan hak angket akan bergulir mulus. Anggota DPR khususnya yang kembali mencalonkan diri Pileg 2024 diyakini tidak sering tampak karena lebih memilih mengurus mengamankan suara.
"Saya kira anggota DPR inkumben sedang sibuk-sibuknya memastikan dia lolos ke parlemen di periode yang akan datang, dengan memastikan suara dia itu tetap sesuai dengan terkumpul di dapil masing-masing," ujar Lucius.
Sebelumnya, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya, PDIP, mengajukan hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Hak angket menjadi salah satu upaya untuk minta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait pelaksanaan kontestasi politik tersebut.
Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tergabung dalam Koalisi Perubahan juga sepakat untuk mengajukan hak angket. Poros pendukung AMIN ini masih menunggu tindak lanjut dari PDIP. (z-3)
Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan
dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya
-
![YouTuber Jerome Polin.]()
Jerome Polin Kritik Tunjangan Beras DPR: Rp12 Juta Bisa untuk 1 Ton, Cukup Makan 1 Kampung
22/8/2025 14:39Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
-
![Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman .]()
Habiburokhman Usul Rapat DPR tanpa Kudapan, hanya Disediakan Air Mineral
22/8/2025 12:30Karena sebagian anggota memperhatikan kesehatannya. Misalnya, mengurangi makanan berbahan tepung atau mengandung gula.
-
![Komisi XIII DPR RI menggelar rapat bersama kementerian hukum, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), hingga perwakilan musisi.]()
Alternatif Blanket License yang Usang, Ini Model Manajemen Royalti yang Bisa Dicoba
22/8/2025 12:05Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco yang juga hadir dalam rapat tersebut menjelaskan, pendelegasian penarikan seluruh royalti lagu saat ini difokuskan dilakukan oleh LMKN.
-
![Irma Suryani.]()
Irma Prihatin Balita di Sukabumi Meninggal dalam Kondisi Penuh Cacing
21/8/2025 21:23ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, prihatin terhadap kasus balita asal Sukabumi, Jawa Barat, yang meninggal dunia dalam kondisi tubuhnya dipenuhi cacing.
-
![Warga membawa beras kemasan murah yang dibeli saat Gerakan Pangan Murah di Pasar Pabean, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (8/8/2025).]()
NasDem Minta Bulog Segera Atasi Kenaikan Harga Beras
21/8/2025 21:02ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengatasi kenaikan harga beras agar tidak menyusahkan masyarakat.
-
![Pertemuan Komisi XIII DPR RI bersama Kementerian Hukum, LMKN, LMK, dan Musisi membahas revisi UU Hak Cipta]()
Sufmi Dasco: Revisi UU Hak Cipta Selesai dalam 2 Bulan
21/8/2025 16:17“Semua pihak sepakat dalam dua bulan ini konsentrasi untuk selesaikan Undang-Undang Hak Cipta. Telah disepakati, delegasi penarikan royalti akan dipusatkan di LMKN,"
-
![Ketua DPR Puan Maharani (tengah) didampingi Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (kanan) dan Cucun Ahmad Syamsurijal memimpin rapat penetapan pimpinan Komisi VI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta]()
Puan Sebut Revisi UU TNI Sesuai Mekanisme dan Kedepankan Supremasi Sipil
20/3/2025 14:56KETUA DPR RI Puan Maharani, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI telah melalui proses yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
-
![ilustrasi]()
RUU TNI Diputuskan di Rapat Paripurna Hari Ini
20/3/2025 09:51DPR RI mengagendakan pengambilan keputusan terhadap RUU TNI dalam Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (20/3).
-
![Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono.]()
Tuai Polemik, DPR akan Tetap Sahkan Revisi UU TNI di Paripurna Besok
19/3/2025 13:17DPR RI dipastikan akan tetap mengesahkan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau revisi UU TNI di rapat paripurna DPR, besok.
-
![Pimpinan Fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta dipanggil ke meja pimpinan DPRD DKI Jakarta saat Rapat Paripurna. Ketua DPRD Khoirudin meminta para pimpinan fraksi menghubungi anggota dewan yang tidak hadir dalam rapur.]()
Rapat Paripurna Ditunda Karena Tidak Kuorum, 60 Anggota Hadir dari 73 Isi Tanda Tangan
23/12/2024 17:39Fraksi PKB jadi yang paling sedikit karena hanya dihadiri satu dari 10 orang anggotanya. Kemudian, PSI juga hanya dua dari 8 anggota yang hadir.
-
![Rapat Paripurna DPR mengesahkan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) menjadi undang-undang .]()
DPR Sahkan Revisi UU Daerah Khusus Jakarta Jadi UU
19/11/2024 12:03Sebelumnya, terdapat empat pasal tambahan pada revisi UU DKJ yang diusulkan Badan Legislasi (Baleg) DPR dalam perubahan beleid tersebut.
-
![Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Kevin Diks]()
Rapat Paripurna DPR Setujui Naturalisasi Kevin Diks, Ambil Sumpah WNI Lusa di Denmark
05/11/2024 12:13DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui naturalisasi pemberian status kewarganegaraan pesepak bola keturunan Indonesia, Kevin Diks, pada Selasa (5/11).
Opini
-
![Demokrasi di Balik Simbol]()
Demokrasi di Balik Simbol
24/8/2025 22:46 -
![Lukas Benevides.]()
Mengintip Cara Berpikir IGK Manila
24/8/2025 21:53 -
![Direktur Komunikasi Federasi Serikat Musisi Indonesia (FESMI) Dzulfikri Putra Malawi.]()
Gaya Indonesia Menangani Tata Kelola Royalti
22/8/2025 21:00
Kolom Pakar
-
![Norma untuk Afirmasi 30% Perempuan dalam Kepemimpinan DPR]()
Norma untuk Afirmasi 30% Perempuan dalam Kepemimpinan DPR
18/8/2025 05:00 -
![Fisika dan Teknologi Kuantum: Saatnya Melompat ke Masa Depan]()
Fisika dan Teknologi Kuantum: Saatnya Melompat ke Masa Depan
11/8/2025 05:00 -
![Pemerintah Israel Hadapi Bencana Politik]()
Pemerintah Israel Hadapi Bencana Politik
04/8/2025 05:00
BenihBaik
-
![Insiatif 'Banyumas' Naik Kelas untuk mendukung UMKM naik kelas]()
UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58 -
![GIIAS Educare mengundang 1000 pelajar dari berbagai sekolah kejuruan dan universitas di Indonesia.]()
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25 -
![Memperingari Hari Bhayangkara, Kepolisian Kota Malang dan Kick Andy Foundation memberikan bantuan 37 kaki palsu.]()
-
![PT Daikin Airconditioning Indonesia (Daikin) menyalurkan donasi bagi keluarga prasejahtera dengan fokus pencegahan anak stunting.]()
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12
Rubrikasi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved