Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
BEBERAPA hari menjelang Ramadan, pemerintah dinilai masih belum bisa mengendalikan gejolak harga pangan. Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Andi Akmal Pasluddin menyatakan bahwa dirinya melihat bahwa pemerintah gagap dalam mengendalikan harga pangan.
"Kami melihat pemerintah gagap mengendalikan harga pangan, terutama beras, karena memang stok yang dimiliki terbatas ditambah lagi produksi yang kurang. Selain itu, impor beras juga tidak mudah karena negara-negara penghasil beras juga pada simpan stok akibat situasi dunia yang tidak menentu," terangnya saat dihubungi pada Senin (4/3).
Pasalnya, bukan hanya beras yang harganya bergejolak. Ada pula cabai yang mengalami kenaikan harga setiap menjelang Ramadan dan Hari Raya.
Baca juga : H-1 Pemilu, Harga 12 Komoditas Pangan Alami Kenaikan
"Antisipasi yang lambat dan tidak ada langkah strategis dan jelas untuk mengatasi (kenaikan harga) sehingga yang berlaku hukum pasar. Yang kasihan konsumen dan petani tidak dapat harga yang bagus," cetus Andi.
Andi menilai tata niaga pangan di Indonesia masih semrawut. Padahal di sisi lain Indonesia memiliki berbagai kementerian dan lembaga yang seharusnya menjaga sektor pangan seperti Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Pertanian (Kementan), Bulog, serta Badan Pangan Nasional (Bapanas).
"Ini terutama masalah data yang tidak pernah sinkron dan juga pengawasan tata niaga yang harus diperketat sehingga tidak ada penimbunan atau mengambil untung jangka pendek," pungkasnya. (Z-2)
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved