DPR: Pemerintah Gagap Kendalikan Harga Pangan

BEBERAPA hari menjelang Ramadan, pemerintah dinilai masih belum bisa mengendalikan gejolak harga pangan. Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Andi Akmal Pasluddin menyatakan bahwa dirinya melihat bahwa pemerintah gagap dalam mengendalikan harga pangan.

"Kami melihat pemerintah gagap mengendalikan harga pangan, terutama beras, karena memang stok yang dimiliki terbatas ditambah lagi produksi yang kurang. Selain itu, impor beras juga tidak mudah karena negara-negara penghasil beras juga pada simpan stok akibat situasi dunia yang tidak menentu," terangnya saat dihubungi pada Senin (4/3).

Pasalnya, bukan hanya beras yang harganya bergejolak. Ada pula cabai yang mengalami kenaikan harga setiap menjelang Ramadan dan Hari Raya.

Baca juga : H-1 Pemilu, Harga 12 Komoditas Pangan Alami Kenaikan

"Antisipasi yang lambat dan tidak ada langkah strategis dan jelas untuk mengatasi (kenaikan harga) sehingga yang berlaku hukum pasar. Yang kasihan konsumen dan petani tidak dapat harga yang bagus," cetus Andi.

Andi menilai tata niaga pangan di Indonesia masih semrawut. Padahal di sisi lain Indonesia memiliki berbagai kementerian dan lembaga yang seharusnya menjaga sektor pangan seperti Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Pertanian (Kementan), Bulog, serta Badan Pangan Nasional (Bapanas).

"Ini terutama masalah data yang tidak pernah sinkron dan juga pengawasan tata niaga yang harus diperketat sehingga tidak ada penimbunan atau mengambil untung jangka pendek," pungkasnya. (Z-2)