Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
BEBERAPA hari menjelang Ramadan, pemerintah dinilai masih belum bisa mengendalikan gejolak harga pangan. Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Andi Akmal Pasluddin menyatakan bahwa dirinya melihat bahwa pemerintah gagap dalam mengendalikan harga pangan.
"Kami melihat pemerintah gagap mengendalikan harga pangan, terutama beras, karena memang stok yang dimiliki terbatas ditambah lagi produksi yang kurang. Selain itu, impor beras juga tidak mudah karena negara-negara penghasil beras juga pada simpan stok akibat situasi dunia yang tidak menentu," terangnya saat dihubungi pada Senin (4/3).
Pasalnya, bukan hanya beras yang harganya bergejolak. Ada pula cabai yang mengalami kenaikan harga setiap menjelang Ramadan dan Hari Raya.
Baca juga : H-1 Pemilu, Harga 12 Komoditas Pangan Alami Kenaikan
"Antisipasi yang lambat dan tidak ada langkah strategis dan jelas untuk mengatasi (kenaikan harga) sehingga yang berlaku hukum pasar. Yang kasihan konsumen dan petani tidak dapat harga yang bagus," cetus Andi.
Andi menilai tata niaga pangan di Indonesia masih semrawut. Padahal di sisi lain Indonesia memiliki berbagai kementerian dan lembaga yang seharusnya menjaga sektor pangan seperti Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Pertanian (Kementan), Bulog, serta Badan Pangan Nasional (Bapanas).
"Ini terutama masalah data yang tidak pernah sinkron dan juga pengawasan tata niaga yang harus diperketat sehingga tidak ada penimbunan atau mengambil untung jangka pendek," pungkasnya. (Z-2)
Lulus SMA, gadis itu melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia dan University of Groningen di Negeri Belanda.
Pentingnya posyandu harus mandiri, untuk memberikan contoh makanan tambahan kepada warga sebagai bagian dari edukasi.
Ayep Zaki meresmikan Jalan Pemukiman RW 01 Desa Purwasari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Netralitas ASN menjadi salah satu hal yang terus diawasi pada konteks kepemiluan.
Terdapat dua opsi yang dipertimbangkan oleh Kementerian PUPR untuk menyelesaikan perbaikan Tol Bocimi.
Kegiatan di Ciloto itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan partai
PKS ingatkan Pemerintah jangan jumawa dengan Whoosh sehingga melupakan kereta konvensional.
Target tersebut tidak muluk-muluk mengingat semua elemen terus bergerak memenangkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 itu
PKS menjadi peraih kursi terbanyak di DPRD Kota Cimahi dengan meloloskan sembilan kader.
Komposisi calon anggota dewan yang terpilih masih didominasi wajah lama dengan perbandingan 27 orang anggota DPRD periode 2019-2024 dan sisanya 23 orang merupakan wajah-wajah baru.
PASANGAN calon gubernur dan wakil gubernur Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie siap berkontes di Pilgub Jawa Barat 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved