Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
“Kami di DPD juga ingin mempertanyakan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) yang menyatakan terjadi peningkatan impor sayuran dan buah-buahan. Sayur apa yang tidak bisa ditanam di Indonesia?"
’’Indonesia merupakan penghasil kakao terbesar di dunia, tetapi belum ada pabrik coklat di sini. Karena itu Iran sebagai negara investor peringkat 13 di Indonesia dapat masuk."
Dalam laporan reses 34 provinsi tersebut terungkap belum semua daerah siap menggelar pilkada serentak, khususnya terkait pendanaan yang berasal dari APBD.
Pelayanan pengaduan bisa melalui tertulis dan diberikan ke Kantor DPD RI Sumsel ataupun pesan singkat.
Menurut anggota PPUU DPD Novita Anakotta, jangan sampai terjadi tumpang tindih dari sisi regulasi dalam menentukan kriteria UMKM yang terdapat dalam RUU Cipta Kerja.
Keselamatan rakyat harus jadi perttimbangan penyelenggaraa negara dalam menggelar hajat demokrasi yang melibatkan massa di tengah pandemi Covid-19.
Ia memuji kesigapan dan kesiapan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menangani penyebaran pandemi Covid-19.
Sultan mengatakan, proses yang multitahap dan melibatkan banyak orang bukan tidak mungkin justru menghasilkan klaster baru penyebaran.
KETUA DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti melakukan kunjungan kerja ke daerah Muncar, Banyuwangi, Minggu (31/5).
Menurut LaNyalla, republik ini tidak terancam bubar hanya karena pilkada ditunda. Sebab, sudah ada mekanisme bila masa jabatan kepala daerah berakhir, bisa ditunjuk pelaksana tugas
ada dua persoalan fundamental dalam proses pengesahan UU tersebut.
"Harapan saya, Lumbung Pangan ini akan berlangsung terus, jangan hanya saat pandemi. Tetapi seterusnya sebagai bantuan pemerintah terhadap masyarakat."
Sekjen DPD RI Reydonnyzar Moenek menyambut baik langkah Ketua DPD RI yang secara pribadi memberikan perhatian dan apresiasi kepada seluruh pegawai dan staf
Bustami melanjutkan perlunya keterlibatan tenaga kerja lokal sebesar 60% di perusahaan ‘di sekitar wilayah’ pertambangan mineral dan batubara.
Komite I juga berpandangan RUU ini perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan sejumlah regulasi yang ada. Ada sekitar 31 UU yang berkaitan dengan data pribadi.
Menurut dia, temuan BPK tersebut dapat menjadi pedoman dalam menggunakan anggaran negara sebaik dan secermat mungkin untuk mendukung percepatan pembangunan di daerah-daerah.
Pemerintah dinilai melepas tanggung jawab dengan membiarkan pengusaha dan pekerja bernegosiasi tentang kewajiban THR.
Presiden harus mengontrol secara konsen Perppu tersebut terutama dalam hal moneter, yang menyangkut dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pada kesempatan RDPU yang dipimpin oleh Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai tersebut, KSPSI memberikan masukan terkait sejumlah hal substansial dalam RUU Ciptaker.
Kebijakan relaksasi kredit dinilai belum berjalan sesuai harapan. Leasing hanya memberikan pengurangan cicilan dan memperpanjang tenor saja, ini justru semakin membebankan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved