Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPD RI Dapil Bali, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna (AWK) yang dilaporkan ke polisi memberikan klarifikasi terkait tudingan terhadap dirinya. Saat ditemui di Kantor DPD Bali di Denpasar, Jumat (30/10) ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi agar semuanya jelas.
Pertama, soal pernyataan seks bebas di kalangan anak muda Bali asalkan menggunakan kondom saat berada di sebuah SMA di Tabanan. Kedua, soal penistaan agama dari Nusa Penida yakni di Pura Ped serta soal tudingan terhadap dirinya yang terlibat atau mendukung aliran Hare Krisnha yang saat ini masih kontroversi di Bali.
"Banyak video ceramah saya yang dipotong lalu disebarkan ke media sosial. Ini adalah provokator yang berasal dari kompetitor saya dalam Pemilu. Para provokator itu sudah ketemu," ujarnya.
Soal masalah seks bebas di kalangan remaja asal menggunakan kondom, AWK mengatakan data 2018 menunjukkan Indonesia adalah negara dengan jumlah menikah usia muda tertinggi di ASEAN. Bahkan, jumlah pasangan yang menikah muda naik 15% atau naik 2% dari tahun sebelumnya.
"Saya katakan bahwa tidak baik itu seks bebas atau di luar nikah. Tidak baik itu menikah di usia dini karena akan ada banyak dampak berikutnya. Namun faktanya apa. Kasus-kasus itu banyak. Dari pada kena HIV-AIDS, lebih baik menggunakan kondom. Apakah itu salah. Datanya jelas, faktanya ada. Apakah saya harus menjadi pemimpin yang munafik," urainya.
Tentang masalah dengan Pura Ped, AWK menegaskan sama sekali tidak ada niatan melakukan penistaan agama. Ia menyebut apa yang dikatakan, sumbernya ada di kitab suci agama Hindu yakni Bhagawad Gita. Ia sama sekali tidak ada niat sedikitpun melecehkan Ida Batara Ratu Gede Mas Mecaling di Pura Ped Nusa Penida.
"Semuanya ada dalam Kitab Suci Agama Hindu. Silakan cek kalau tidak percaya," ujarnya.
Sedangkan tentang Hare Krisnha, AWK membantah telah masuk aliran tersebut. "Saya diminta untuk isi acara ceramah di sana. Mereka juga rakyat. Lalu kalau saya ceramah disana, apakah saya sudah masuk aliran Hare Krisnha," ujarnya.
Menurut AWK, seluruh persoalan yang dihadapi tidak lain adalah lebih kepada unsur politik. Ia juga meminta masyarakat Bali jangan sampai terprovokasi soal ini. (R-1)
ANGGOTA Komite 1 DPD dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Hidayattollah atau yang akrab disapa Dayat El mengatakan pengelolaan dan pengawasan dana desa harus dikuatkan.
Selain RUU Daerah Kepulauan, dalam Sidang Paripurna menjelang masa reses tersebut, DPD RI juga menyoroti progres RUU Pemerintahan Aceh.
DPD RI juga mendesak percepatan pembahasan RUU Daerah Kepulauan untuk memperkuat karakter Indonesia sebagai negara maritim.
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya siswa SD di Ngada, NTT.
DEWAN Perwakilan Daerah (DPD RI) menyatakan telah menginventarisasi berbagai persoalan terkait aktivitas perusahaan yang berdampak pada kerusakan lingkungan di sejumlah daerah.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Trunoyudo menyebutkan bahwa momentum bulan suci Ramadan turut melandasi semangat kedua belah pihak untuk saling memaafkan dan melakukan introspeksi diri.
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah menyoroti penembakan remaja oleh oknum polisi di Makassar, Sulawesi Selatan. Perlu evaluasi SOP senjata api
Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN) Se-Indonesia mengapresiasi pola pengamanan kepolisian dalam aksi unjuk rasa mahasiswa.
Sarah Nuraini Siregar dari BRIN menyoroti penggunaan istilah "oknum" untuk anggota polisi, menegaskan tindakan individu mencerminkan institusi.
Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Alfian Nurrizal menyatakan pelaku penganiayaan karyawan SPBU di Cipinang, Jakarta Timur, positif sabu dan ganja usai tes urine.
Transparansi digital melalui media sosial membuat kasus-kasus tersebut kini lebih mudah terungkap ke permukaan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved