Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dapil Bali Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna (AWK) dipukul. Saat itu ia tengah menerima para demonstran di kantor DPD Bali, Renon, Denpasar, Rabu (28/20).
Perbuatan tak sepatutnya itu dilakukan salah seorang peserta unjuk rasa saat anggota DPD itu memberikan klarifikasi di hadapan publik. Aksi tersebut dilerai oleh beberapa tokoh lain yang sedang berada di lokasi.
Insiden tersebut berawal dari beberapa komponen masyarakat Hindu Bali yang menggeruduk kantor DPD Bali sekitar pukul 13.00 Wita. Mereka melakukan aksi atas pernyataan Arya Wedakarna yang telah merendahkan Ida Bhetare Dalem Ring Nusa (Tuhan dalam kepercayaan Hindu) yang merupakan sesuhunan masyarakat Hindu Bali.
Demo tahap awal itu dihadiri sekitar 200 orang umat Hindu Bali. Inisiatornya ialah Sandi Murti, Semeton dari Nusa Penida, Puskorhindunesia, Swastika Bali, dan beberapa komponen masyarakat Hindu Bali lain.
Dalam kesempatan ini Ajik Omink mewakili Sandi Murti menyatakan, masyarakat Bali, terutama masyarakat Nusa Penida, sangat tidak terima atas sikap Arya Wedakarna selama ini yang telah merendahkan sesuhunan ring Dalem Ped: Ida Bhetare Ratu Gede Mas Mecaling. Apalagi diketahui bahwa AWK yang anggota DPD Bali juga merupakan salah satu tokoh Hare Krishna ISKCON di Bali.
Ajik Omink juga menyatakan bahwa itu merupakan gerakan demo awal. Akan banyak ormas-ormas Hindu Bali, terutama masyarakat dari Nusa Penida yang segera turun ke Kantor DPD Bali sampai Arya Wedakarna meminta maaf kepada masyarakat Hindu Bali.
Masyarakat Nusa Penida meminta kepada AWK agar minta maaf secara terbuka. Sebab, kalau tidak, akan turun massa yang lebih besar lagi. (OL-14)
Selain RUU Daerah Kepulauan, dalam Sidang Paripurna menjelang masa reses tersebut, DPD RI juga menyoroti progres RUU Pemerintahan Aceh.
DPD RI juga mendesak percepatan pembahasan RUU Daerah Kepulauan untuk memperkuat karakter Indonesia sebagai negara maritim.
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya siswa SD di Ngada, NTT.
DEWAN Perwakilan Daerah (DPD RI) menyatakan telah menginventarisasi berbagai persoalan terkait aktivitas perusahaan yang berdampak pada kerusakan lingkungan di sejumlah daerah.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
KONSISTENSI Ketua Komite II DPD Badikenita B.R. Sitepu, dalam memperjuangkan nasib petani mendapatkan pengakuan tertinggi negara.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved