Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
Sekjen DPD RI Reydonnyzar Moenek menyambut baik langkah Ketua DPD RI yang secara pribadi memberikan perhatian dan apresiasi kepada seluruh pegawai dan staf
Bustami melanjutkan perlunya keterlibatan tenaga kerja lokal sebesar 60% di perusahaan ‘di sekitar wilayah’ pertambangan mineral dan batubara.
Komite I juga berpandangan RUU ini perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan sejumlah regulasi yang ada. Ada sekitar 31 UU yang berkaitan dengan data pribadi.
Menurut dia, temuan BPK tersebut dapat menjadi pedoman dalam menggunakan anggaran negara sebaik dan secermat mungkin untuk mendukung percepatan pembangunan di daerah-daerah.
Pemerintah dinilai melepas tanggung jawab dengan membiarkan pengusaha dan pekerja bernegosiasi tentang kewajiban THR.
Presiden harus mengontrol secara konsen Perppu tersebut terutama dalam hal moneter, yang menyangkut dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pada kesempatan RDPU yang dipimpin oleh Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai tersebut, KSPSI memberikan masukan terkait sejumlah hal substansial dalam RUU Ciptaker.
Kebijakan relaksasi kredit dinilai belum berjalan sesuai harapan. Leasing hanya memberikan pengurangan cicilan dan memperpanjang tenor saja, ini justru semakin membebankan.
Senator asal Papua itu juga mengajak warga yang tinggal di DKI Jakarta untuk taat aturan guna mencegah meluasnya penularan Virus korona.
DPD RI juga mempertanyakan sikap pemerintah yang menyampingkan karantina wilayah (lockdown).
Kementerian Desa PDTT juga diminta untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar melakukan percepatan penyaluran dan pencairan dana desa tahun 2020.
DPD menyatakan siap beradu ide dengan DPR terkait RUU Cipta Kerja. Sejumlah pasal di RUU tersebut dinilai bermasalah dengan otonomi daerah.
Selain penting untuk menjaga ketahanan pangan, pola tersebut juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa. Langkah ini harus ditempuh sebagai bagian dari penanggulangan pandemi covid-19
Senator asal Papua ini juga mengajak seluruh masyarakat, tokoh-tokoh, pengamat dan lainnya stop memberikan komentar yang hanya mengkritisi kebijakan pemerintah.
Pendapat beberapa Anggota DPD, khususnya yang disampaikan oleh anggota Komite III yang menuntut RUU ini ditunda patut disayangkan.
Dewan Perwakilan Daerah ( DPD) RI mendukung langkah-langkah kooperatif yang telah dilakukan pemerintah dalam upaya mencegah dan menangani pandemi wabah covid-19 saat ini.
Kabar meninggal ayahnya yang beredar di jejaring sosial itu sangat keliru. Maka Maruarar meminta kepada masyarakat untuk tidak mempercayainya.
Permintaan tersebut disampaikan secara resmi oleh pimpinan Komite I DPD kepada pimpinan DPR melalui surat Nomor PU.04/926/DPDRI/IV/2020 tertanggal 16 April 2020.
Dalam rangka memperkuat pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, DPR mengusulkan sejumlah langkah yang diperlukan.
Dalam keadaan pencegahan covid-19, desa memiliki peran yang sangat signifikan dalam melakukan pencegahan. Negara harus hadir di desa dalam menyelamatkan rakyatnya.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved