Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
DAMPAK pandemi covid-19 telah menempatkan banyak negara ke dalam krisis. Negara miskin, negara berkembang, maupun negara maju mengalami krisis perekonomian dan kemunduran serius.
Namun, di balik krisis yang disebut terparah dalam sejarah, hadir pula momentum untuk bangkit, mengatasi ketertinggalan, dan melakukan lompatan kemajuan.
“Kemunduran banyak negara besar ini bisa menjadi peluang dan momentum bagi kita untuk mengejar ketertinggalan. Ibarat komputer, perekonomian semua negara saat ini sedang macet, sedang hang. Semua negara menjalani proses ‘mati komputer’ sesaat, harus restart, rebooting,” ucap Presiden Joko Widodo dalam pidato Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2020 di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
Dalam kondisi itu, Presiden mengajak seluruh komponen bangsa melahirkan kebangkitan fundamental di berbagai bidang, seperti ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, kesehatan, dan pendidikan.
Karena, krisis dapat menjadi saat untuk membenahi diri, melakukan transformasi besar, dan menjalankan strategi besar.
“Saatnya kita bajak momentum krisis untuk melakukan lompatan-lompatan besar. Pada usia ke-75 tahun ini, kita telah menjadi negara upper
middle income country. Dua puluh lima tahun lagi, pada usia seabad Republik Indonesia, kita harus mencapai kemajuan besar, menjadikan Indonesia negara maju,” tegas Jokowi.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden mengapresiasi DPR yang cepat menyetujui sejumlah peraturan pemerintah pengganti undang-undang, memuji respons DPD terkait pemberdayaan ekonomi rakyat, menyinggung sejumlah isu dan program, termasuk Pemulihan Ekonomi Nasional yang akan berlanjut pada 2021.
Beradaptasi
Pada bagian lain sidang tahunan MPR bersama DPR dan DPD, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyebut pandemi secara alamiah telah membentuk tatanan baru dan kenormalan baru dalam berbagai sendi kehidupan. Karena itu, semua pihak harus beradaptasi dengan kondisi demi mencegah keterpurukan.
“Kita sebagai bangsa dituntut mampu menyesuaikan dengan tatanan baru agar kita tetap eksis dan dapat beradaptasi dengan kondisi normal baru tanpa kehilangan jati diri bangsa,” papar Ketua MPR, kemarin.
Dalam konteks yang sama, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan negara harus hadir menyelamatkan rakyat dari krisis akibat pandemi. “Diperlukan kehadiran negara untuk menyelamatkan rakyat dari ancaman krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan krisis kesejahteraan. Upaya-upaya luar biasa sangat ditunggu masyarakat,” kata dia.
Ketua DPD AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mengucapkan terima kasih atas apresiasi Presiden dalam pidato itu. “Memang platform kita dalam pengawasan adalah menerima aspirasi dan membawa temuan daerah ke pusat agar mendapat solusi eksekutif.” Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, yang akrab disapa Rerie, menyatakan ajakan Presiden untuk melakukan lompatan besar menjadi tantangan bagi semua. Menurut
Rerie, diperlukan modal sosial memadai untuk melakukan lompatan besar demi kemajuan bangsa. Dukungan masyarakat pun sangat dibutuhkan pada setiap realisasi program pemerintah. (Pro/Cah/Des/X-6)
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto membuka kesempatan rumah sakit (RS) dan klinik asing untuk berinvestasi dan membuka cabang di dalam negeri. Anggota Komisi IX DPR RI agar tidak jadi bumerang
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan angkat suara terkait polemik pertunjukan sound horeg yang belakangan marak dipersoalkan masyarakat.
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
RAPBN 2025 mencatat beberapa perubahan di sejumlah sektor. Bila sektor infrastruktur mengalami penurunan anggaran, di sektor kesehatan dan pendidikan justru terjadi peningkatan anggaran.
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menilai permintaan maaf Presiden RI Joko Widodo pada Sidang Tahunan 2024 guna melepas kepemimpinannya dengan husnul khatimah.
POLITISI PDIP menilai pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang tahunan HUT ke-79 Kemerdekaan RI terlalu irit dan tidak menyinggung berbagai masalah krusial yang terjadi.
PDIP mengeklaim absennya Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri dalam sidang tahunan MRP, DPR, dan DPD 2024 berkaitan dengan hubungan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah berhati-hati dalam menjalankan transisi energi. Pemerintah secara bertahap melakukan dekarbonisasi di berbagai sektor untuk mencapai NZE di 2060
PRESIDEN RI Joko Widodo memamerkan bisa berhasil menekan biaya logistik hingga menjadi 14% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia di tahun lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved