Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KETUA DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti menegaskan menyerap aspirasi masyarakat sebuah kewajiban senator. Pernyataan itu merespon pujian Presiden RI Joko Widodo atas respon cepat DPD RI terhadap sejumlah masalah yang dihadapi daerah.
“Kita tentu berterima kasih, Pak Jokowi melihat dengan jernih apa yang sudah dilakukan 136 Senator di DPD RI, yang bekerja untuk daerah di 34 provinsi,” urai Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).
Menurut dia, sejumlah masalah di daerah terus masuk ke DPD dalam bentuk aduan dan aspirasi. Mulai dari persoalan di Kabupaten/Kota hingga Provinsi dan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat di daerah.
Maka pilihan kata respon cepat tampaknya memang tepat disematkan kepada DPD. "Sudah tekad kita dari awal, platform kerja kita dalam bidang pengawasan adalah menerima aspirasi dan membawa temuan di daerah ke pusat, agar mendapat jalan keluar atau solusi dari eksekutif," pungkasnya.
Baca juga : Pengamat : Presiden Luput Isu Pendidikan
Sebelumnya Presiden Jokowi dalam pidato di sidang tahunan kali ini mengapresiasi DPD dalam menjalankan perannya sebagai penyambung lidah rakyat.
“Respon cepat juga dilakukan DPD, terhadap permasalahan mendesak yang dihadapi daerah, mulai dari pemberdayaan BUMDes, peningkatan daya saing daerah, dan dukungan penerapan protokol kesehatan dengan menyiapkan 9 RUU usul inisiatif DPD dan beberapa agenda lain sesuai bidang tugas DPD,” katanya.
Jokowi sangat berterima kasih atas dukungan dan kerja cepat, dari pimpinan dan anggota lembaga-lembaga. Jokowi pun berharap, ke depan akan masih banyak langkah-langkah besar yang harus dilakukan bersama.
“Masih tersedia waktu 25 tahun lagi bagi kita untuk menyiapkan seabad Indonesia merdeka, untuk membangun Indonesia yang kita cita-citakan. Menjadikan Indonesia setara dengan negara-negara maju,” pungkasnya. (P-5)
RAPBN 2025 mencatat beberapa perubahan di sejumlah sektor. Bila sektor infrastruktur mengalami penurunan anggaran, di sektor kesehatan dan pendidikan justru terjadi peningkatan anggaran.
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menilai permintaan maaf Presiden RI Joko Widodo pada Sidang Tahunan 2024 guna melepas kepemimpinannya dengan husnul khatimah.
POLITISI PDIP menilai pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang tahunan HUT ke-79 Kemerdekaan RI terlalu irit dan tidak menyinggung berbagai masalah krusial yang terjadi.
PDIP mengeklaim absennya Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri dalam sidang tahunan MRP, DPR, dan DPD 2024 berkaitan dengan hubungan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah berhati-hati dalam menjalankan transisi energi. Pemerintah secara bertahap melakukan dekarbonisasi di berbagai sektor untuk mencapai NZE di 2060
Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung proses penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 yang dinilai harus menjadi autokritik (koreksi diri).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved