Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MAJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) siap menggelar Sidang Tahunan MPR tahun 2020 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat (14/8). Sidang Tahunan MPR kali ini akan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat.
Tata cara Sidang Tahunan MPR juga sudah dikoordinasikan dengan Sekretariat Jenderal DPR dan DPD.
“Kita sudah melakukan gladi bersama-sama dan juga dengan Sekretariat Negara. Jadi, intinya kita sudah mempersiapkan tata cara persidangan, dan sudah siap untuk melakukan Sidang Tahunan MPR,” kata Sekretaris Jenderal MPR, Ma’ruf Cahyono, di Jakarta, Kamis (13/8).
Ma’ruf Cahyono mengungkapkan persiapan acara Sidang Tahunan MPR pada Jumat, 14 Agustus 2020, sudah mendekati final baik secara teknis dan administratif. Secara teknis, Sidang Tahunan MPR 2020 akan menerapkan protokol kesehatan Covid-19, misalnya membatasi jumlah anggota MPR yang hadir hingga menjaga jarak aman.
“Sidang Tahunan MPR tetap digelar di Gedung Nusantara. Namun karena kondisi Covid-19, dalam Sidang Tahunan ini menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Karena harus menjaga jarak maka tidak semua anggota MPR dan undangan bisa hadir. Tidak seperti di masa normal. Sekarang ini sangat terbatas,” ujarnya.
Baca juga: Puan Hadiri Geladi Bersih & Cek Kesiapan Ruang Pidato Kenegaraan
Sidang Tahunan MPR dihadiri Presiden dan Wakil Presiden, dan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara. Untuk memenuhi ketentuan protokol kesehatan Covid-19, lanjut Ma’ruf, hanya perwakilan dari fraksi dan DPD serta tamu undangan yang bisa menghadiri Sidang Tahunan MPR.
“Sehingga dalam ruang sidang harus memenuhi protokol Covid-19 dengan social distancing. Jadi, di dalam ruang sidang jaga jarak benar-benar diperhatikan,” tuturnya.
Bagi anggota MPR yang tak bisa menghadiri Sidang Tahunan MPR secara fisik, Ma’ruf menambahkan, bisa mengikuti sidang secara virtual melalui zoom meeting. Sidang Tahunan MPR juga bisa disaksikan melalui siaran televisi maupun siaran langsung di Youtube. “Kita menyediakan ruang untuk mengikuti sidang dengan zoom meeting atau virtual kepada anggota MPR. Juga bisa diikuti dengan streaming, atau di televisi. Masyarakat juga bisa menyaksikan sidang ini. Sambil berjalan semua ini benar-benar kita siapkan,” jelasnya.
Sidang Tahunan MPR merupakan agenda rutin setiap tahun dan sudah menjadi konvensi ketatanegaraan yang berlangsung sejak 2015. MPR menggelar Sidang Tahunan untuk memfasilitasi lembaga negara menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat.
Sidang Tahunan MPR ini untuk mendapatkan informasi apa-apa yang sudah dilaksanakan lembaga negara selama satu tahun. Ini sebagai bentuk akuntabilitas lembaga negara kepada masyarakat. Lembaga-lembaga negara yang menyampaikan laporan kinerjanya kepada masyarakat adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, MK, MA, KY, dan BPK.
Pada Sidang Tahunan MPR 2020, Presiden akan menyampaikan pidato yang merangkum kinerja semua lembaga negara karena tidak mungkin setiap pimpinan lembaga negara menyampaikan laporan kinerjanya secara langsung dalam Sidang Tahunan MPR dikarenakan kondisi Pandemi.
Selanjutnya MPR akan memfasilitasi publikasi laporan kinerja masing-masing lembaga negara kepada masyarakat secara virtual. (A-2)
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Lestari Moerdijat, menegaskan pentingnya membangun sistem peringatan dini bencana yang akurat dan mudah dipahami, agar risiko dampak cuaca ekstrem dapat ditekan semaksimal mungkin.
KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menduga maraknya praktik pembalakan liar sebagai salah satu faktor yang memperparah banjir Sumatra dan Aceh.
Seluruh warga negara, termasuk komunitas kampus, perlu terus didorong untuk menciptakan ruang yang aman melalui berbagai langkah bersama
LANGKAH pencegahan dan penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak harus ditingkatkan, demi mewujudkan ruang aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalani keseharian.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, butuh upaya bersama untuk memastikan partisipasi perempuan lebih bermakna dalam kehidupan bernegara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved