Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
MAJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) siap menggelar Sidang Tahunan MPR tahun 2020 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat (14/8). Sidang Tahunan MPR kali ini akan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat.
Tata cara Sidang Tahunan MPR juga sudah dikoordinasikan dengan Sekretariat Jenderal DPR dan DPD.
“Kita sudah melakukan gladi bersama-sama dan juga dengan Sekretariat Negara. Jadi, intinya kita sudah mempersiapkan tata cara persidangan, dan sudah siap untuk melakukan Sidang Tahunan MPR,” kata Sekretaris Jenderal MPR, Ma’ruf Cahyono, di Jakarta, Kamis (13/8).
Ma’ruf Cahyono mengungkapkan persiapan acara Sidang Tahunan MPR pada Jumat, 14 Agustus 2020, sudah mendekati final baik secara teknis dan administratif. Secara teknis, Sidang Tahunan MPR 2020 akan menerapkan protokol kesehatan Covid-19, misalnya membatasi jumlah anggota MPR yang hadir hingga menjaga jarak aman.
“Sidang Tahunan MPR tetap digelar di Gedung Nusantara. Namun karena kondisi Covid-19, dalam Sidang Tahunan ini menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Karena harus menjaga jarak maka tidak semua anggota MPR dan undangan bisa hadir. Tidak seperti di masa normal. Sekarang ini sangat terbatas,” ujarnya.
Baca juga: Puan Hadiri Geladi Bersih & Cek Kesiapan Ruang Pidato Kenegaraan
Sidang Tahunan MPR dihadiri Presiden dan Wakil Presiden, dan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara. Untuk memenuhi ketentuan protokol kesehatan Covid-19, lanjut Ma’ruf, hanya perwakilan dari fraksi dan DPD serta tamu undangan yang bisa menghadiri Sidang Tahunan MPR.
“Sehingga dalam ruang sidang harus memenuhi protokol Covid-19 dengan social distancing. Jadi, di dalam ruang sidang jaga jarak benar-benar diperhatikan,” tuturnya.
Bagi anggota MPR yang tak bisa menghadiri Sidang Tahunan MPR secara fisik, Ma’ruf menambahkan, bisa mengikuti sidang secara virtual melalui zoom meeting. Sidang Tahunan MPR juga bisa disaksikan melalui siaran televisi maupun siaran langsung di Youtube. “Kita menyediakan ruang untuk mengikuti sidang dengan zoom meeting atau virtual kepada anggota MPR. Juga bisa diikuti dengan streaming, atau di televisi. Masyarakat juga bisa menyaksikan sidang ini. Sambil berjalan semua ini benar-benar kita siapkan,” jelasnya.
Sidang Tahunan MPR merupakan agenda rutin setiap tahun dan sudah menjadi konvensi ketatanegaraan yang berlangsung sejak 2015. MPR menggelar Sidang Tahunan untuk memfasilitasi lembaga negara menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat.
Sidang Tahunan MPR ini untuk mendapatkan informasi apa-apa yang sudah dilaksanakan lembaga negara selama satu tahun. Ini sebagai bentuk akuntabilitas lembaga negara kepada masyarakat. Lembaga-lembaga negara yang menyampaikan laporan kinerjanya kepada masyarakat adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, MK, MA, KY, dan BPK.
Pada Sidang Tahunan MPR 2020, Presiden akan menyampaikan pidato yang merangkum kinerja semua lembaga negara karena tidak mungkin setiap pimpinan lembaga negara menyampaikan laporan kinerjanya secara langsung dalam Sidang Tahunan MPR dikarenakan kondisi Pandemi.
Selanjutnya MPR akan memfasilitasi publikasi laporan kinerja masing-masing lembaga negara kepada masyarakat secara virtual. (A-2)
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan angkat suara terkait polemik pertunjukan sound horeg yang belakangan marak dipersoalkan masyarakat.
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
PBHI Sebut DPR Sering Absen dan tak Serius Ikuti Sidang Gugatan UU TNI di MK
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pencegahan terhadap saksi termasuk tindakan upaya paksa. Bahkan, tidak semestinya diberlakukan kepada seseorang yang belum menjadi tersangka.
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
PEMBERDAYAAN penyandang disabilitas perlu terus ditingkatkan untuk mendukung proses pembangunan nasional. Saat ini berbagai tantangan masih kerap dihadapi oleh penyandang disabilitas.
SETIAP anak bangsa harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar Kebangsaan untuk menjawab tantangan di masa datang.
PELESTARIAN dan pemanfaatan situs purbakala harus terus dilakukan. Salah satunya untuk mendukung upaya mewujudkan ketersediaan sarana pendidikan yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Transisi energi peralihan dari energi berbasis karbon menuju sumber energi bersih dan terbarukan seperti surya, angin, air, dan geotermal kini dipandang sebagai kebutuhan moral
WAKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan menunggu undangan dari Ketua MPR Ahmad Muzani untuk membahas surat desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
WAKIL Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyebut negara ASEAN berperan dalam menjaga stabilitas global.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved