Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PRESIDEN RI Joko Widodo memuji respons cepat DPD RI terhadap sejumlah masalah yang dihadapi daerah. Pujian tersebut disampaikan Jokowi dalam pidato Presiden pada sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD dalam rangka HUT ke-75 Proklamasi Kemerdekaan RI, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
Dikatakan Jokowi dalam pidatonya, pihaknya berterima kasih atas dukungan dan kerja cepat, dari Pimpinan dan Anggota lembaga-lembaga negara yang melakukan langkah-langkah luar biasa dalam mendukung penanganan krisis dan membajak momentum krisis untuk melanjalankan strategi-strategi besar bangsa.
Baca juga: MPR: Presiden Super Optimistis
“Respons cepat juga dilakukan oleh DPD, terhadap permasalahan mendesak yang dihadapi daerah, mulai dari pemberdayaan BUMDes, peningkatan daya saing daerah, dan dukungan penerapan protokol kesehatan dengan menyiapkan 9 RUU usul inisiatif DPD dan beberapa agenda lain sesuai bidang tugas DPD,” tandas Presiden.
Jokowi pun berharap, ke depan akan masih banyak langkah-langkah besar yang harus dilakukan.
“Masih tersedia waktu 25 tahun lagi bagi kita untuk menyiapkan se-abad Indonesia merdeka, untuk membangun Indonesia yang kita cita-citakan. Menjadikan Indonesia setara dengan negara-negara maju,” harapnya.
Pilihan kata ‘Respons Cepat’ tampaknya memang tepat disematkan kepada lembaga negara tempat para Senator bersidang itu. Mengingat sejumlah masalah di daerah, setahun belakangan ini terus masuk ke DPD RI dalam bentuk aduan dan aspirasi. Mulai dari persoalan di Kabupaten/Kota hingga Provinsi dan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat di daerah.
Baca juga: PEN akan Berlanjut Tahun Depan dengan Anggaran Rp365,5 Triliun
“Kita tentu berterima kasih, Pak Jokowi melihat dengan jernih apa yang sudah dilakukan oleh 136 Senator di DPD RI, yang bekerja untuk daerah di 34 provinsi. Memang sudah tekad kita dari awal, platform kerja kita dalam bidang pengawasan adalah menerima aspirasi dan membawa temuan di daerah ke pusat, agar mendapat jalan keluar atau solusi dari eksekutif,” urai Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
Dalam sidang bersama DPR dan DPD kali ini, selain LaNyalla, hadir secara fisik para wakil ketua DPD RI, yakni, Nono Sampono, Mahyudin dan Sultan Baktiar Najamudin. Selain itu hadir pula Fadel Muhammad, wakil ketua MPR dari unsur DPD. Sementara para Senator yang hadir terdiri dari para ketua Alat Kelengkapan DPD dan masing-masing satu Senator dari 34 provinsi. (RO/OL-6)
Desakan agar polisi menggelar perkara khusus kasus ijazah palsu dinilai mengarah pada upaya kriminalisasi terhadap Presiden Jokowi.
POLEMIK empat pulau kecil yang semula masuk wilayah Provinsi Aceh namun kini menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara dinilai sarat muatan politik.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) membuka pintu selebar-lebarnya bagi Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung dan termasuk untuk menjadi Ketua Umumnya.
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
RAPBN 2025 mencatat beberapa perubahan di sejumlah sektor. Bila sektor infrastruktur mengalami penurunan anggaran, di sektor kesehatan dan pendidikan justru terjadi peningkatan anggaran.
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menilai permintaan maaf Presiden RI Joko Widodo pada Sidang Tahunan 2024 guna melepas kepemimpinannya dengan husnul khatimah.
POLITISI PDIP menilai pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang tahunan HUT ke-79 Kemerdekaan RI terlalu irit dan tidak menyinggung berbagai masalah krusial yang terjadi.
PDIP mengeklaim absennya Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri dalam sidang tahunan MRP, DPR, dan DPD 2024 berkaitan dengan hubungan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah berhati-hati dalam menjalankan transisi energi. Pemerintah secara bertahap melakukan dekarbonisasi di berbagai sektor untuk mencapai NZE di 2060
Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung proses penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 yang dinilai harus menjadi autokritik (koreksi diri).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved