Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
TOKOH spiritual sekaligus pini sepuh perguruan Sandhi Murti, I Gusti Ngurah Harta, menepis ada pemukulan terhadap anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) I Gusti Ngurah Arya Wedakarna.
"Tidak ada pemukulan terhadap kepala AWK. Yang ada hanya meraba kepala raja," ujarnya di Denpasar, Rabu (28/10). Ia menjelaskan, aksi tersebut merupakan respons terhadap yang arogan saat hendak menemui demonstran.
Saat mendekati demonstran, lanjutnya, AWK berjalan sambil mengepalkan tangannya. Warga yang sedang demo berpikir bahwa kepalan tangan itu dinilai menantang.
Terjadilah aksi meraba kepala itu. Ia juga membantah pernyataan AWK yang mengaku sempat dipukul sebanyak tiga kali. "Tidak ada pemukulan, apalagi sampai tiga kali. Yang ada hanya meraba kepala raja," ujarnya.
Ngurah Harta menegaskan dan mempersilahkan AWK untuk lapor ke polisi. "Kalau AWK melapor ke polisi, kami akan membuka semua materi laporan terdahulu yang sampai sekarang tidak diproses. Dulu kami laporkan beberapa kasus penting, tapi polisi tidak memprosesnya. Kalau sekarang dia lapor, kami akan buka kembali kasus yang dulu itu," ujarnya.
Tokoh spiritual itu membeberkan beberapa kasus yang pernah dilaporkan. Beberapa di antaranya kasus penghinaan terhadap para pedanda seluruh Bali, kasus pelecehan simbol agama Hindu, dan kasus pencemaran dengan mengatakan bahwa generasi muda Hindu Bali boleh melakukan seks bebas asalkan menggunakan kondom.
Ia juga menegaskan, pengakuan AWK yang mengatakan tidak ada atau tidak tahu masalah yang diprotes warga itu merupakan bohong besar. Warga sudah memegang bukti berupa rekaman video yang tersebar di media sosial terkait pernyataan AWK dianggap melecehkan simbol agama Hindu di Pura Ped Nusa Penida.
"Dia harus minta maaf terbuka. Maaf itu harus di Pura Ped Nusa Penida. Kalau tidak berani, kami yang akan mengantarnya," ujarnya. (OL-14)
Sultan menjelaskan, DPD RI memiliki mandat konstitusional untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perda dan Ranperda, terutama yang berkaitan dengan tata ruang dan kewilayahan.
MASYARAKAT begitu antusias menyaksikan Kejuaraan Tinju Amatir PFM Cup I Tahun 2025.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai menjadi pilar strategis pembangunan nasional yang harus mendapat dukungan dari berbagai komponen bangsa.
Nasir Djamil mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut)
Masalah pertambangan di kawasan Raja Ampat akhir-akhir ini menuai kritikan dari berbagai pihak.
Roda perekonomian harus terus berputar dengan tidak mengabaikan ekosistem lingkungan.
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Wali Kota LA, Karen Bass, mengatakan tidak ada kebutuhan menurunkan pasukan federal dan kehadiran Garda Nasional menciptakan kekacauan yang disengaja.
LAPD menyatakan unjuk rasa di luar Pusat Penahanan Metropolitan sebagai perkumpulan ilegal dan mengizinkan penggunaan peluru tak mematikan.
Penyidik mengatakan Mohammed Sabry Soliman merencanakan pelemparan bom molotov ke demonstran pawai untuk sandera Israel, selama satu tahun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved