Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPD RI Dapil Bali, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna (AWK), Jumat (30/10), dilaporkan ke Polda Bali karena diduga telah melakuikan penistaan agama Hindu terutama yang berasal dari Pura Ped Nusa Penida. Laporan dilakukan oleh perwakilan warga asal Nusa Penida I Nengah Jana bersama beberapa elemen masyarakat Bali.
Selain itu, AWK juga dilaporkan atas kasus menghasut agar anak muda di Bali bisa melakukan seks bebas asalkan memakai kondom. Saat melaporkan kasus tersebut, I Nengah Jana ditemani dan didukung oleh sejumlah asosiasi masyarakat terutama dari perguruan spiritual Sandi Murti.
Menurut Jana, laporan tersebut dilakukan untuk meminimalisir pro dan kontra yang terjadi di masyarakat. Saat melapor, pihaknya menyertakan bukti berupa rekaman video, screenshot percakapan di media sosial dan beberapa bukti lainya. Semuanya sudah diserahkan ke Polda Bali saat melaporkan kasus tersebut.
"Intinya, kami melaporkan AWK, yang juga adalah seorang anggota DPD RI dari Bali. AWK yang dikenal juga oleh masyarakat Bali sebagai seorang pengikut Hare Krishna yang saat ini terjadi kontroversial di masyarakat. Hari ini kami laporkan ke Polda Bali atas dasar penistaan agama Hindu dan AWK juga telah dianggap menyatakan anak muda Bali boleh melakukan seks bebas asalkan menggunakan kondom," ujarnya.
Ia menyatakan beberapa video yang beredar di media sosial dan youtube, AWK dianggap telah melakukan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap kepercayaan agama Hindu Bali dengan merendahkan sesuhunan masyarakat Bali dan Nusa Penida yang sangat dihormati yaitu Ida Bhetare Ratu Gede Ring Nusa atau yang dikenal Ratu Gede Mas Mecaling yang bersthana di Pura Dalem Ped, Nusa Penida. (R-1)
ANGGOTA Komite 1 DPD dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Hidayattollah atau yang akrab disapa Dayat El mengatakan pengelolaan dan pengawasan dana desa harus dikuatkan.
Selain RUU Daerah Kepulauan, dalam Sidang Paripurna menjelang masa reses tersebut, DPD RI juga menyoroti progres RUU Pemerintahan Aceh.
DPD RI juga mendesak percepatan pembahasan RUU Daerah Kepulauan untuk memperkuat karakter Indonesia sebagai negara maritim.
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya siswa SD di Ngada, NTT.
DEWAN Perwakilan Daerah (DPD RI) menyatakan telah menginventarisasi berbagai persoalan terkait aktivitas perusahaan yang berdampak pada kerusakan lingkungan di sejumlah daerah.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Polda Sumut mengerahkan sedikitnya 11.417 personel gabungan dari unsur Polri, TNI, dan instansi terkait.
kultur kekerasan yang masih melekat dalam tubuh Kepolisian menunjukkan bahwa reformasi kepolisian pasca-pemisahan dari ABRI belum berjalan tuntas.
Dari 58 kantong jenazah yang diterima RS Bhayangkara sejak 27 November 2025, 33 jenazah telah teridentifikasi melalui data primer dan sekunder serta sudah diserahkan kepada keluarga.
Polda Jabar juga menyediakan 128 personel dari satuan SAR Brimob yang meliputi unit SAR, K9, serta pengemudi kendaraan rescue.
Polisi bertindak setelah menerima informasi dari masyarakat bahwa JM hendak membawa sabu menuju Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulteng, menggunakan jasa rental angkutan.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta warga tetap menjaga situasi kondusif dan tidak terprovokasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved