Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
ANGGOTA DPD RI Dapil Bali, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna (AWK), Jumat (30/10), dilaporkan ke Polda Bali karena diduga telah melakuikan penistaan agama Hindu terutama yang berasal dari Pura Ped Nusa Penida. Laporan dilakukan oleh perwakilan warga asal Nusa Penida I Nengah Jana bersama beberapa elemen masyarakat Bali.
Selain itu, AWK juga dilaporkan atas kasus menghasut agar anak muda di Bali bisa melakukan seks bebas asalkan memakai kondom. Saat melaporkan kasus tersebut, I Nengah Jana ditemani dan didukung oleh sejumlah asosiasi masyarakat terutama dari perguruan spiritual Sandi Murti.
Menurut Jana, laporan tersebut dilakukan untuk meminimalisir pro dan kontra yang terjadi di masyarakat. Saat melapor, pihaknya menyertakan bukti berupa rekaman video, screenshot percakapan di media sosial dan beberapa bukti lainya. Semuanya sudah diserahkan ke Polda Bali saat melaporkan kasus tersebut.
"Intinya, kami melaporkan AWK, yang juga adalah seorang anggota DPD RI dari Bali. AWK yang dikenal juga oleh masyarakat Bali sebagai seorang pengikut Hare Krishna yang saat ini terjadi kontroversial di masyarakat. Hari ini kami laporkan ke Polda Bali atas dasar penistaan agama Hindu dan AWK juga telah dianggap menyatakan anak muda Bali boleh melakukan seks bebas asalkan menggunakan kondom," ujarnya.
Ia menyatakan beberapa video yang beredar di media sosial dan youtube, AWK dianggap telah melakukan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap kepercayaan agama Hindu Bali dengan merendahkan sesuhunan masyarakat Bali dan Nusa Penida yang sangat dihormati yaitu Ida Bhetare Ratu Gede Ring Nusa atau yang dikenal Ratu Gede Mas Mecaling yang bersthana di Pura Dalem Ped, Nusa Penida. (R-1)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai menjadi pilar strategis pembangunan nasional yang harus mendapat dukungan dari berbagai komponen bangsa.
Nasir Djamil mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut)
Masalah pertambangan di kawasan Raja Ampat akhir-akhir ini menuai kritikan dari berbagai pihak.
Roda perekonomian harus terus berputar dengan tidak mengabaikan ekosistem lingkungan.
Ketua DPD Sebut Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun Ini Spesial, Ini Alasannya
Pengangkatan Iqbal sebagai Sekjen DPD RI tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2025 tanggal 9 Mei 2025
Bea Cukai kolaborasi dengan Polda Sulsel dan Kejaksaan Tinggi Kalbar guna memperkuat sinergi penegakan hukum, pemberantasan penyelundupan, dan menciptakan iklim bisnis.
Takbiran dapat digelar di masjid, musala, atau tempat yang sudah dipersiapkan.
Endi mengatakan, jumlah tersebut berasal dari sejumlah satuan kerja mulai dari tingkat Mabes Polri sampai Polda.
ENAM kepolisian daerah (polda) menyelenggarakan Tactical Floor Game (TFG) kesiapan pengelolaan arus lalu lintas mudik serta libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.
Kehadiran kantor kepolisian itu untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat Indonesia.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulteng Kombes Parajohan Simanjuntak mengatakan, ekshumasi dilakukan berdasarkan permintaan keluarga.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved