Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
PULUHAN tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda yang tergabung dalam Aliansi Nusa Penida dan Pemuda Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Bali, menolak kedatangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dapil Bali Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna (AWK). Pada Minggu pagi hingga siang (1/11), puluhan pemuda melakukan sweeping ke beberapa pelabuhan penyeberangan di Nusa Penida.
Selain itu, sekelompok pemuda lain juga bersiaga di Pelabuhan Penyeberangan Sanur menuju Nusa Penida. Sweeping dan penolakan tersebut dilakukan sebab masyarakat menerima informasi jika anggota DPD Dapil Bali dua periode itu akan melakukan kunjungan kerja ke Nusa Penida dalam rangka bertemu masyarakat dan meminta maaf tentang tuduhan penistaan agama dengan cara melecehkan simbol agama Hindu.
Majelis Alit Nusa Penida I Wayan Supartawan saat dikonfirmasi melalui telepon dengan awak media dari Denpasar membenarkan terjadi penolakan dan sweeping terhadap AWK di sejumlah pelabuhan baik di Nusa Penida maupun di Sanur.
"Rencananya hari ini, Minggu 1 November 2020, Arya Wedakarna sebagai anggota DPD wakil Bali yang juga dikenal sebagai pengikut Sampradaya Hare Krishna akan melakukan kunjungan kerja sekaligus klarifikasi serta Ngaturang Guru Piduka di Pura Penataran Ped Nusa Penida. Tetapi kami menolak. Semua warga menolak. Kami tidak bisa menjamin keamanan dirinya jika AWK datang hari ini. Masyarakat masih sangat marah, sehingga terjadilah sweeping itu," ujarnya.
Penolakan masih berkaitan dengan penistaan agama Hindu. Ini terutama berkaitan dengan ceramah AWK merendahkan Ida Bhatara Ratu Gede Mas Mecaling yang bersthana di Pura Penataran Ped sebagai sesuhunan masyarakat Hindu Bali di Nusa Penida.
Supartawan menjelaskan, rencananya kedatangan AWK Ke Nusa Penida disampaikan awalnya oleh Sekretaris Penyarikan Adat Nusa Penida I Wayan Sukla pada Jumat (30/10) melalui pesan WA. Namun mengingat situasi dan kondisi masyarakat Nusa Penida, khususnya para pecalang, tokoh masyarakat, tokoh adat masih dalam keadaan emosi, sebaiknya masyarakat langsung menolak AWK secara terbuka.
Bahkan, arahan dari Kapolres Klungkung dan Kapolsek Nusa Penida di Wantilan Pura Penataran Ped akhirnya agar kedatangan AWK ke Nusa Penida dibatalkan. Pembatalan tersebut langsung sudah disampaikan oleh I Wayan Sukla kepada pihak AWK.
Sekretaris Penyarikan Adat Nusa Penida I Wayan Sukla mengatakan bahwa dirinya sempat diajak bicara empat mata oleh AWK pada Jumat itu. Pada saat itu dirinya mengikuti press conference serta klarifikasi di Ruang Pancasila Gedung DPD bahwa AWK berencana mengadakan kunjungan kerja serta klarifikasi dan ngaturang guru piduka di Pura Penataran Ped.
Untuk menindaklanjuti rencana aksi damai pada Selasa (3/11) ke kantor DPD di Bali, masyarakat Nusa Penida akan melakukan rapat yang dihadiri pengurus/panitia Pura sekitar 23 orang, para bendesa adat pengempon 25 orang, utusan Pura Ped 65 orang, dan Pecalang Pura Ped 18 orang. Mereka berharap kisruh yang menyangkut AWK dan Hare Krishna segera mendapatkan perhatian serius serta sikap tegas dari PHDI Bali dan Majelis Desa Adat Bali agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat Hindu Bali. (OL-14)
Kehadiran BNN di Bali diharapkan dapat memberikan semangat baru bagi masyarakat dalam mendorong berbagai perbaikan, khususnya dalam upaya pemberantasan narkotika.
KEPALA BNN Komjen Marthinus Hukom memberi kuliah umum kepada lebih dari seribu mahasiswa di Bali bertempat di Auditorium Universitas Udayana Bali, Selasa (15/7).
Perayaan Tumpek Kandang juga berkaitan dengan konsep Tri Hita Karana, khususnya Palemahan, yaitu menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan, termasuk hewan.
Seusai rangkaian kegiatan di Pura Sakenan, para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Bali melepasliarkan sebanyak 200 ekor tukik ke laut
Upaya itu kembali diperkuat melalui penyelenggaraan Penglipuran Village Festival XII yang diadakan pada 10-12 Juli 2025, di Desa Adat Penglipuran.
Dengan desain ruang yang diperbarui, program-program baru yang lebih bermakna, dan visi yang diperjelas, Onyx Park menghadirkan pendekatan yang berbeda dari konsep resor pada umumnya.
Sultan menjelaskan, DPD RI memiliki mandat konstitusional untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perda dan Ranperda, terutama yang berkaitan dengan tata ruang dan kewilayahan.
MASYARAKAT begitu antusias menyaksikan Kejuaraan Tinju Amatir PFM Cup I Tahun 2025.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai menjadi pilar strategis pembangunan nasional yang harus mendapat dukungan dari berbagai komponen bangsa.
Nasir Djamil mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut)
Masalah pertambangan di kawasan Raja Ampat akhir-akhir ini menuai kritikan dari berbagai pihak.
Roda perekonomian harus terus berputar dengan tidak mengabaikan ekosistem lingkungan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved