Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
AKSI protes terhadap anggota DPD RI Dapil Bali Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna atau AWK masih meluas di Bali. Hari ini, Selasa (3/11), aksi terjadi di dua kabupaten sekaligus.
Pertama digelar di Monumen Perjuangan Kabupaten Klungkung. Aksi ini melibatkan lebih dari 1.000 orang. Mereka berasal dari seluruh Kecamatan Nusa Penida. Mereka yang turun ke jalan dikomandoi para pecalang, Bendesa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama. Permintaannya agar Bupati Klungkung, DPRD Klungkung dan seluruh Muspida terkait agar segera turun tangan menyikapi tuntutan warga.
"Kami meminta bapak bupati dan jajarannya agar turun tangan menyikapi kisruh ini. Sebab kalau tidak, kami dari Nusa Penida akan kembali ke daratan Klungkung dengan massa yang lebih besar lagi," teriak seorang peserta saat orasi di tengah massa.
Tokoh spiritual Sandi Murti I Gusti Ngurah Harta menngatakan, aksi yang dilakukan hari ini memang dilakukan secara serentak. Selain di Klungkung, aksi juga akan digelar di Denpasar. Untuk di Denpasar, aksi akan digelar mulai dari Parkir Timur Lapangan Renon Denpasar dan masa akan bergerak ke Kantor DPD Bali.
"Hari ini ada aksi secara serentak, di beberapa lokasi di Bali. Massa tidak hanya terkonsentrasi di Denpasar tetapi tersebar di beberapa titik. Sekalipun menyebar, namun intinya sama yakni meminta agar AWK mundur dari jabatan sebagai anggota DPD RI Dapil Bali. Sebab yang bersangkutan dalam bertutur, dalam pernyataannya tidak mencerminkan dirinya sebagai senator dan bertentangan dengan etika sebagai orang Bali," ujarnya.
Sebagaimana diberitakan, AWK memberikan beberapa pernyataan yang sangat kontroversial di Bali. Pertama, dalam sosialisasi di sebuah sekolah di
Tabanan, Bali, AWK secara tegas mengatakan, boleh melakukan seks bebas asalkan menggunakan kondom. Pernyataan ini menimbulkan kontroversi dan melahirkan aksi dimana-mana.
Kedua, saat berada di Nusa Penida, AWK melakukan penistaan agama di Pura Ped. Simbol agama Hindu dilecehkan dan menimbulkan protes panjang di kalangan masyarakat Nusa Penida. Ketiga, AWK secara terang benderang mendukung aliran Hare Krisnha (HK). HK sudah dilarang di Bali dan bahkan seluruh desa adat di Bali melarang HK. (OL-13)
Baca Juga: Tokoh Spiritual Bantah Ada Pemukulan kepada Anggota DPD
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
KONSISTENSI Ketua Komite II DPD Badikenita B.R. Sitepu, dalam memperjuangkan nasib petani mendapatkan pengakuan tertinggi negara.
Sekretariat Jenderal DPD RI menggelar pelepasan pegawai purna tugas, alih tugas, dan pensiun sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian kepada institusi.
Sekretaris Jenderal DPD RI, Mohammad Iqbal, memimpin acara penghormatan dan pelepasan bagi sejumlah mantan pimpinan serta pejabat Setjen DPD RI
Setjen DPD RI meraih Juara II Penghargaan Reksa Bandha 2025 pada Kategori I Kualitas Pelaporan Barang Milik Negara (BMN).
DPD RI meraih predikat Informatif pada IKIP 2025 dengan nilai 98,11 dan masuk 10 besar lembaga negara paling terbuka informasi.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved