Berita Terbaru BUMN Hari Ini

Komisi VI DPR RI Dorong Telkom Lakukan Penyegaran

RUPST Telkom yang akan digelar pada 27 Mei 2025 merupakan momen krusial untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan tata kelola perusahaan.

RUPST Diharapkan Jadi Momentum Perbaiki Kinerja dan Citra Telkom

PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) dijadwalkan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2024 pada 27 Mei 2025 mendatang.

Pendapatan Turun, Telkom Disebut Butuh Restrukturisasi

Seknas Fitra menyoroti laporan keuangan kuartal I 2025 PT Telkom Indonesia yang mengalami penurunan dari Rp37,4 triliun menjadi Rp36,6 triliun pada kuartal pertama 2025.

OJK: Likuidasi Jiwasraya Berjalan Sesuai Rencana

OJK mengatakan proses likuidasi PT Asuransi Jiwasraya berjalan sesuai rencana. Hampir seluruh polis telah berhasil direstrukturisasi dan dialihkan ke IFG Life.

Annual Report Award Kembali Digelar, BUMN Didorong Tingkatkan Standar Penyusunan Laporan Tahunan

ARA 2024 mengambil tema Leading with Integrity, Transparency, and Accountability: The Path to a Sustainable Future.

Asep Wahyuwijaya Tegaskan Pengurus BUMN tidak Kebal Hukum

ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya mengatakan  keberadaan direksi, komisaris dan pengawas BUMN yang ianggap kebal hukum adalah pernyataan berlebihan

Polemik Direksi BUMN Bukan Penyelenggara Negara, DPR: Tak Ada yang Kebal Hukum

Herman menekankan bahwa petinggi BUMN tetap bisa dijerat hukum jika terbukti melakukan korupsi. Meskipun, berstatus bukan penyelenggara negara.

Polemik UU BUMN, DPR : Pelaku Korupsi Tetap Harus Diproses Hukum 

status direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN yang bukan lagi penyelenggara negara. Anggota DPR menegaskan pelaku korupsi tetap harus diadili meskipun bukan penyelenggara negara. 

Erick Pastikan Perubahan Status Direksi-Komisaris di UU BUMN tak Hambat Penindakan Korupsi

Menteri BUMN Erick Thohir buka suara menanggapi UU BUMN. Perubahan status direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN yang saat ini tidak lagi dikategorikan sebagai penyelenggara negara.

Petinggi BUMN Bukan Lagi Penyelenggara Negara, Kejagung: Diusut jika Ada Fraud

Status penyelenggara negara untuk petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang hilang atas undang-undang baru tidak dikhawatirkan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Menjaga Kelestarian Sungai Tanggung Jawab Tiga Pihak

MENJAGA kelestarian sungai bukanlah tanggung jawab satu pihak saja, melainkan tugas bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha.

Berdikari Dukung Upaya Presiden Prabowo Transparan dalam Kelola Aset

PT Berdikari sebagai BUMN Pangan turut serta dalam Town Hall Meeting Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang digelar di Jakarta, Senin (28/4).

Asep Wahyuwijaya: Evaluasi Total Direksi BUMN, Transformasi Mutlak Dilakukan

Seluruh kerja BUMN harus semaksimal mungkin didorong menjadi pendukung utama pertumbuhan ekonomi bangsa.

Presiden Prabowo Tegur Direksi BUMN, Roslan: Berikan Manfaat Nyata bagi Bangsa

Pengalihan pengelolaan BUMN di bawah Danantara Indonesia diharapkan bisa memberikan manfaat nyata bagi bangsa.

CEO Danantara Pastikan Bakal Evaluasi Seluruh Direksi BUMN

CHIEF Executive Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Perkasa Roeslani memastikan akan mengevaluasi seluruh pimpinan yang ada di BUMN.

Sri Mulyani Dorong Kerja Sama BUMN dan IFC untuk Biayai Infrastruktur

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong diakukannya kolaborasi antara International Finance Corporation (IFC) dengan BUMN untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur.

Sembilan Layanan Jasindo Tumbuh Signifikan pada 2024

SEKITAR sembilan layanan Jasindo menunjukkan peningkatan signifikan. Kontribusi tersebut mendorong pertumbuhan premi dan memperluas portofolio bisnis perusahaan.

Menteri BUMN Erick Thohir Tinjau Kesiapan Bali International Hospital

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan kunjungan kerja ke proyek strategis nasional Bali International Hospital (BIH) di Sanur, Bali.

Tanjung Priok Macet Parah, DPR Minta BUMN Evaluasi

ANGGOTA DPR RI Ahmad Sahroni meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pengelola pelabuhan melakukan evaluasi setelah adanya kemacetan parah di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara.

379 Pemudik Disabilitas Dapat Fasilitas Mudik Gratis

SEBANYAK 379 pemudik berkebutuhan khusus atau disabilitas dengan menggunakan moda transportasi kereta api, pesawat dan bus. Berikut rinciannya.

Rangkap Jabatan, Privelese, dan Etika Publik

Ketimpangan Literasi

Seni Melawan Lupa: Menjaga Rasa dalam Gemuruh Notifikasi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia