Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
DANANTARA Indonesia bersama Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) memberikan bantuan dana sebesar Rp72 miliar.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan bahwa regulasi terkait restrukturisasi Danantara sedang disesuaikan.
Pencapaian itu menjadi dorongan positif untuk terus memperkuat transformasi digital dalam strategi komunikasi dan pemasaran.
PEMERINTAH terus mendorong seluruh perusahaan di Indonesia, baik BUMN maupun swasta, untuk terus meningkatkan budaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Sebagai superholding sekaligus mitra strategis, Danantara memang perlu memberi dukungan finansial terhadap BUMN-BUMN strategis.
Pengamat energi Ali Ahmudi menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah memberantas mafia migas.
Selain itu, Makky menilai langkah ini sebagai momentum pihak Pertamina dalam pembenahan tata kelola layanan.
Sebanyak 20 perusahaan mendapatkan penghargaan di ajang penganugerahan bergengsi GRC & Leadership Award 2025.
PT Perkebunan Nusantara III sebagai Holding Perkebunan Nusantara Group menjalin kolaborasi strategis dengan PT Hotel Indonesia Natour (HIN). K
Penguatan sektor pembibitan oleh BUMN bukan untuk mengambil alih peran peternak rakyat, melainkan untuk memastikan ketersediaan bibit unggul dan pakan.
PENGESAHAN Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara pada 6 Oktober silam masih menjadi diskusi hangat.
Perusahaan BUMN kini tak lagi mendapat suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) karena sepenuhnya telah dikelola oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara.
pemda dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN) dapat mendukung program pemerintah pusat dengan mekanisme pinjaman atau utang oleh pemerintah pusat menggunakan APBN
PLN, sebagai penyedia infrastruktur kelistrikan, mendapat mandat langsung untuk mendukung pelaksanaan program MBG.
Pengamat mengatakan BUMN perlu diselamatkan setelah bergulir masalah soal pembiayaan Kereta Api Cepat Jakarta Cina (KCIC).
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar, H. Cek Endra, mendorong perusahaan BUMN dan swasta agar memperkuat pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
Jika WNA diizinkan menjadi direksi tanpa peninjauan ulang terhadap kelemahan hukum yang ada, penegakan kasus korupsi akan semakin sulit.
WARGA negara asing (WNA) menjabat sebagai jajaran direksi di badan usaha milik negara (BUMN) dinilai tak masalah. Anggota Komisi VI DPR RI Subardi menilai itu hal yang wajar
Kejaksaan Agung menegaskan bahwa pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetap dapat diproses hukum meskipun berstatus warga negara asing (WNA).
kehadiran warga negara asing (WNA) di jajaran pimpinan BUMN berpotensi menyingkirkan sejumlah eksekutif lokal.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved