Regulasi terkait Restrukturisasi Danantara sedang Dituntaskan

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan bahwa regulasi terkait restrukturisasi Danantara sedang disesuaikan. Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan rencana memangkas jumlah perusahaan BUMN dari 1.000 perusahaan menjadi hanya 200 perusahaan.

"Dalam restrukturisasi Danantara dari 1.000 ke 200-an, banyak aksi korporasi. Tadi dilanjutkan rapat dengan Pertamina, terutama untuk restructuring butuh regulasi penyesuaian dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perpajakan. Itu yang kita mau selesaikan, bukan hanya untuk Pertamina, tetapi untuk keseluruhan proses. Ada merger, akuisisi, dan yang lain-lain," ucapnya usai Rapat Dewan Pengawas Danantara di Jakarta, Jumat (5/12).

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani turut menyampaikan rencana untuk melakukan rasionalisasi jumlah perusahaan BUMN, meliputi induk sampai anak-cucu perusahaan BUMN dari 1.044 unit menjadi 230-340 unit ke depan. Dalam lima tahun ke depan, diperkirakan target itu tercapai.

Baca juga : WNA yang Ditunjuk jadi Direksi BUMN Wajib Lapor LHKPN

Airlangga juga melaporkan bahwa PMK mengenai perpajakan yang disesuaikan untuk restrukturisasi akan selesai di bulan ini. "Kalau PMK-nya sih mudah-mudahan Desember ini selesai," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa sektor keuangan digital merupakan salah satu pendorong ekonomi digital. Penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam pembayaran, misalnya, diharapkan mendorong masyarakat dan pelaku UMKM untuk terlibat dalam pertumbuhan ekonomi digital. 

Hingga semester I 2025, Bank Indonesia mencatat ada sebanyak 57 juta pengguna QRIS di Indonesia dengan 39,3 juta di antaranya merupakan merchant yang didominasi pelaku UMKM sebesar 93,16%. "Kita menyadari bahwa bersama peluang besar ini muncul pula tantangan baru yaitu memastikan keamanan sistem pembayaran, meningkatkan literasi digital masyarakat, dan membangun kepercayaan agar inovasi keuangan digital tumbuh secara berkelanjutan dan bertanggung jawab,” tuturnya pada akhir Otober.

Baca juga : Struktur dan Pengurus Danantara Resmi Diumumkan

Meski begitu, transformasi digital tidak bisa bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja, dibutuhkan model pendanaan yang fleksibel dan profesional. Pemerintah meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk mengelola aset strategis negara dan menarik co-investment global. Kehadiran Danantara diharapkan menjadi sumber pendanaan mandiri untuk proyek strategis nasional tanpa ketergantungan pada modal asing, mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan optimalisasi sumber daya alam (SDA) untuk kesejahteraan rakyat.

Pada peta jalan investasi Danantara Investment Management (DIM) tahun 2026, badan pengelola investasi ini dirancang untuk menjalankan mandat ganda yaitu menghasilkan imbal hasil berkelanjutan sekaligus memberikan dampak ekonomi nasional. Pendekatannya dilakukan dengan memadukan investasi strategis jangka panjang dengan investasi privat dan publik yang memberikan arus kas lebih stabil.

"Mandat kami jelas: menghadirkan imbal hasil yang sehat bagi negara, sambil memastikan setiap investasi memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dan mendorong transformasi nasional," imbuh Rosan.

Dalam memperkuat ekonomi Indonesia yang lebih mumpuni, Danantara juga diharapkan mampu mendukung arah investasi digital baik dari segi infrastruktur hingga peningkatan kapasitas talenta digital. Dengan menjunjung transparansi kepada publik, Danantara diharapkan dapat semakin memuluskan jalannya dalam memastikan investasi untuk kepentingan nasional jangka panjang, beriringan dengan tata kelola yang baik oleh pemerintah, akuntabilitas, dan manajemen risiko yang mumpuni. (Ant/I-2)