Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, menegaskan pentingnya peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam memperkuat ketahanan pangan nasional agar tidak sepenuhnya bergantung pada sektor swasta.
Pernyataan itu disampaikan saat menanggapi rencana investasi besar yang diajukan PT Perkebunan Nusantara III (Persero), termasuk program hilirisasi komoditas pangan yang didukung PT Danantara Asset Management (Persero).
Menurut Adisatrya, BUMN dibutuhkan untuk mengimbangi dominasi swasta yang selama ini menguasai sektor pangan, terutama industri peternakan ayam dan komoditas lainnya.
“BUMN sangat harus punya peran. Jangan semua didominasi oleh swasta,” kata Adisatrya dalam keterangan yang diterima, Selasa (16/12).
Legislator PDI Perjuangan itu menekankan bahwa rencana investasi sekitar Rp20 triliun oleh PTPN III harus dilakukan dengan perhitungan matang. Pasalnya, sektor ini memiliki persaingan tinggi dan dikuasai pemain swasta yang telah berpengalaman dalam jaringan distribusi, efisiensi produksi, dan standar kualitas.
“Produk harus berkualitas, efisien, dan harganya terjangkau masyarakat. Jangan sampai BUMN masuk tapi tidak bisa bersaing,” tegasnya.
Adisatrya menambahkan, Komisi VI DPR tetap mendukung langkah pemerintah melalui BUMN untuk memperkuat ketahanan pangan, asalkan dilakukan dengan strategi bisnis yang matang dan kemampuan bersaing yang jelas.
“Kalau di lapangan BUMN tidak perform, masyarakat tetap akan pilih swasta. Kita ingin risiko terbagi, tidak didominasi satu pihak,” ujarnya.
Politikus ini berharap BUMN yang memiliki kapasitas besar diarahkan masuk ke sektor pangan strategis, demi memperkuat fondasi ketahanan pangan Indonesia di masa depan. (P-4)
Adapun desain logo baru tersebut terinspirasi dari garis kontur topografi yang melambangkan hubungan erat perseroan dengan alam.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menempatkan utusan khusus presiden di seluruh BUMN untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap pengelolaan aset negara.
Prabowo lanjut mengumumkan dirinya telah menerima laporan return on asset BUMN-BUMN di bawah naungan Danantara dalam periode setahun terakhir naik hingga lebih dari 300%.
Menurutnya, secara teori manajemen pun tidak ada sistem yang mampu mengelola jumlah entitas sebesar itu dalam satu kendali.
BADAN Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara mulai meninjau ulang atau audit kondisi perusahaan-perusahaan BUMN milik negara.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
Penetapan lima Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 harus menjadi momentum penguatan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Komisi XI DPR RI telah menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK, Rabu (11/3).
Anggota Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyatakan rapat pembahasan pembangunan gerai serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ditunda.
Pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved