Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, menegaskan pentingnya peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam memperkuat ketahanan pangan nasional agar tidak sepenuhnya bergantung pada sektor swasta.
Pernyataan itu disampaikan saat menanggapi rencana investasi besar yang diajukan PT Perkebunan Nusantara III (Persero), termasuk program hilirisasi komoditas pangan yang didukung PT Danantara Asset Management (Persero).
Menurut Adisatrya, BUMN dibutuhkan untuk mengimbangi dominasi swasta yang selama ini menguasai sektor pangan, terutama industri peternakan ayam dan komoditas lainnya.
“BUMN sangat harus punya peran. Jangan semua didominasi oleh swasta,” kata Adisatrya dalam keterangan yang diterima, Selasa (16/12).
Legislator PDI Perjuangan itu menekankan bahwa rencana investasi sekitar Rp20 triliun oleh PTPN III harus dilakukan dengan perhitungan matang. Pasalnya, sektor ini memiliki persaingan tinggi dan dikuasai pemain swasta yang telah berpengalaman dalam jaringan distribusi, efisiensi produksi, dan standar kualitas.
“Produk harus berkualitas, efisien, dan harganya terjangkau masyarakat. Jangan sampai BUMN masuk tapi tidak bisa bersaing,” tegasnya.
Adisatrya menambahkan, Komisi VI DPR tetap mendukung langkah pemerintah melalui BUMN untuk memperkuat ketahanan pangan, asalkan dilakukan dengan strategi bisnis yang matang dan kemampuan bersaing yang jelas.
“Kalau di lapangan BUMN tidak perform, masyarakat tetap akan pilih swasta. Kita ingin risiko terbagi, tidak didominasi satu pihak,” ujarnya.
Politikus ini berharap BUMN yang memiliki kapasitas besar diarahkan masuk ke sektor pangan strategis, demi memperkuat fondasi ketahanan pangan Indonesia di masa depan. (P-4)
Proyek Bioethanol Glenmore diharapkan dapat membawa manfaat menyeluruh berupa diversifikasi bisnis.
Sepanjang 2025, BSI juga secara konsisten terus memberikan kontribusi untuk masyarakat melalui penyaluran zakat melalui program beasiswa pendidikan siswa berprestasi
NAIK kelas menjadi badan usaha milik negara (BUMN), kinerja BSI pada 2025 progresif jauh di atas industri perbankan sekaligus mengubah peta perbankan Indonesia.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
Perkara ini diketahui menjerat sembilan terdakwa. Salah satunya, beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Kerry Adrianto Riza yang masih berusia sekitar 40 tahun.
Bahkan sempat direviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyatakan prosedur penunjukan sesuai pedoman pengadaan Pertamina.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Onshore Processing Facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited (PGN SAKA) di Gresik.
DPR minta pemerintah prioritaskan pencegahan dan mitigasi bencana untuk kurangi kerugian ekonomi yang terus berulang di Indonesia.
Satgas Saber Pangan harus bekerja maksimal mencegah kecurangan harga pangan yang merugikan masyarakat.
Indra merupakan tersangka dalam kasus ini. Di sisi lain, eks Sekjen DPR itu sedang mengajukan praperadilan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved