Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGESAHAN Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara pada 6 Oktober silam masih menjadi diskusi hangat.
Perusahaan BUMN kini tak lagi mendapat suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) karena sepenuhnya telah dikelola oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara.
pemda dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN) dapat mendukung program pemerintah pusat dengan mekanisme pinjaman atau utang oleh pemerintah pusat menggunakan APBN
PLN, sebagai penyedia infrastruktur kelistrikan, mendapat mandat langsung untuk mendukung pelaksanaan program MBG.
Pengamat mengatakan BUMN perlu diselamatkan setelah bergulir masalah soal pembiayaan Kereta Api Cepat Jakarta Cina (KCIC).
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar, H. Cek Endra, mendorong perusahaan BUMN dan swasta agar memperkuat pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
Jika WNA diizinkan menjadi direksi tanpa peninjauan ulang terhadap kelemahan hukum yang ada, penegakan kasus korupsi akan semakin sulit.
WARGA negara asing (WNA) menjabat sebagai jajaran direksi di badan usaha milik negara (BUMN) dinilai tak masalah. Anggota Komisi VI DPR RI Subardi menilai itu hal yang wajar
Kejaksaan Agung menegaskan bahwa pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetap dapat diproses hukum meskipun berstatus warga negara asing (WNA).
kehadiran warga negara asing (WNA) di jajaran pimpinan BUMN berpotensi menyingkirkan sejumlah eksekutif lokal.
Selain berlaku di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, ada potensi diterapkan di BUMN lainnya.
Prabowo bahkan mengatakan sudah berbicara kepada manajemen Danantara, dan mempersilakan mencari WNA bertalenta yang dapat memimpin BUMN.
Prabowo bahkan mengatakan sudah berbicara kepada manajemen Danantara, dan mempersilakan mencari WNA bertalenta yang dapat memimpin BUMN.
Prabowo bahkan mengatakan sudah berbicara kepada manajemen Danantara, dan mempersilakan mencari WNA bertalenta yang dapat memimpin BUMN.
CHIEF Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Patria Sjahrir, menegaskan bahwa posisi kepemimpinan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetap diprioritaskan untuk WNI.
Pemerintah akan mengaji usulan anggota Komisi IV DPR RI yang meminta agar status Perum Bulog dinaikkan dari BUMN jadi kementerian.
Langkah Presiden Prabowo Subianto membenahi BUMN perlu disertai dengan perombakan jajaran komisaris yang diisi oleh kader partai politik
PEMERINTAH mendorong agar investasi ke depan lebih banyak digerakkan oleh BUMN-BUMN di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Perilaku TY bukan hanya melanggar hukum dan etika profesi, tapi juga merusak marwah jurnalisme.
Kepala BP BUMN Dony Oskaria menyatakan bakal mempercepat transformasi badan usaha milik negara agar lebih sehat dan efisien.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved