Berita Terbaru bumn Hari Ini

Laba Perum Jasa Tirta II Tumbuh 48 Persen

KINERJA keuangan Perum Jasa Tirta II tumbuh signifikan sepanjang 2024. Perusahaan berhasil membukukan laba sebesar Rp204,41 miliar atau tumbuh 48,11% secara tahunan.

165 Kursi Komisaris BUMN Diisi Politisi, Ini Respons Ketua DPR

KETUA DPR RI Puan Maharani merespons adanya temuan 165 dari 562 kursi Komisaris BUMN yang diisi oleh politisi. 

Transformasi BUMN Berpotensi Memunculkan Masalah Baru

Potensi masalah muncul karena kuatnya intervensi politik dibanding dorongan untuk memperbaiki tata kelola.

Cara Mendaftar Rekrutmen PLN 2025: Syarat, Tahapan, dan Tips Lolos Seleksi

Bekerja di PLN (Perusahaan Listrik Negara) menjadi impian banyak orang karena statusnya sebagai BUMN dengan jenjang karier jelas, fasilitas lengkap, dan gaji kompetitif.

Revisi UU BUMN Disahkan, Kementerian BUMN Jadi Badan Pengaturan BUMN

Sejumlah poin perubahan tercatat pada perubahan keempat UU BUMN. Salah satu poin yang menarik adalah status Kementerian BUMN yang kini menjadi Badan Pengaturan (BP) BUMN.

BUMN Jangan Jadi Tempat Bagi-Bagi Jatah Kekuasaan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak boleh dijadikan alat kepentingan politik atau sarana bagi-bagi jatah kekuasaan.

Rangkap Jabatan Bikin Kacau Tata Kelola Pemerintahan dan BUMN

Pakar hukum tata negara Feri Amsari menilai tata kelola birokrasi di bawah Presiden Prabowo Subianto berpotensi semakin kacau akibat praktik rangkap jabatan wakil menteri dan pejabat lainnya.

Perusahaan BUMN Terjebak Inkompetensi dan Kepentingan Politik

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menuturkan, perusahaan pelat merah saat ini berada tampak terjebak pada inkompetensi dan politik.

KPK Siap Jalankan Perintah Prabowo Membersihkan BUMN

KPK memiliki pengalaman dalam memetakan modus korupsi di BUMN.

Praktik Monopoli Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Pejabat Negara Disebut Lama Terjadi

PENGAMAT pertanian, Syaiful Bahari mengungkapkan bahwa praktik monopoli penyaluran pupuk bersubsidi oleh pejabat-pejabat negara dan keluarganya atau rekanannya sudah lama terjadi. 

DPR Dorong Reklamasi Tambang BUMN Transparan

KOMISI VI DPR RI menyoroti soal reklamasi tambang milik perusahaan BUMN sebagai bagian dari tanggung jawab strategis korporasi negara dalam menjaga keberlanjutan lingkungan 

Asep Wahyuwijaya Desak Pemerintah Pastikan Akurasi Data Kebutuhan Gula Industri

ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menekankan pentingnya akurasi data kebutuhan gula nasional.

Revisi UU BUMN: BP BUMN Jadi Otoritas Strategis dan Pilar Kedaulatan Ekonomi

Revisi keempat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN memasuki babak krusial dengan hadirnya gagasan pembentukan Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN).

Menkum Sebut Kementerian BUMN Jadi Badan, Tak Setara Danantara

Hal itu menunggu perubahan keempat UU BUMN disahkan DPR. Jadwal rapat paripurna DPR pengesahan revisi UU BUMN juga belum disampaikan.

Soal Desakan Tersangka Minta Ahok dan Nicke Diseret, KPK Sarankan Hal Itu Disampaikan ke Penyidik

Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu merespons pernyataan Hari. Keterlibatan Ahok dan Nicke diminta disampaikan ke penyidik.

Menteri Hukum: Masih Ada Waktu 2 Tahun Adopsi Larangan Rangkap Jabatan Wamen

wamen yang saat ini masih merangkap jabatan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah diberi waktu selama dua tahun untuk menyesuaikan diri.

Pengembalian Status Direksi BUMN Jadi Penyelenggara Negara Bisa Tekan Praktik Korupsi

Jika status penyelenggara negara dipulihkan, maka kerugian perusahaan BUMN dapat otomatis dikategorikan sebagai kerugian negara.

Revisi UU BUMN Penting untuk Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyampaikan, rencana revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan kepentingan politik.

Perubahan BUMN Menjadi Badan Bisa Tingkatkan Tata Kelola

Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.

Status Kementerian BUMN Bakal Diubah Jadi Badan

Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.

Memikirkan Indonesia Bersama Sukarno dan Megawati

Kohesivitas Sosial Indonesia-Singapura

Trump dan Dunia di Tepi Jurang

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia