Prabowo Mau Tambah Kementerian Lagi? Sekarang Bulog yang Disasar

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah akan mengaji usulan anggota Komisi IV DPR RI yang meminta agar status Perum Bulog dinaikkan dari badan usaha milik negara (BUMN) menjadi setara dengan kementerian atau lembaga negara.

Pernyataan itu disampaikan Prasetyo saat menanggapi pandangan sejumlah anggota DPR yang mengusulkan penggabungan Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjadi satu entitas setingkat kementerian. Tujuannya agar lembaga tersebut lebih independen dan efisien dalam menjalankan distribusi bahan pokok, khususnya beras.

“Nanti kita kaji dulu, ya. Yang pasti Bulog akan terus kita perbaiki,” kata Prasetyo seusai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di kediaman Presiden, kawasan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10) malam.

Baca juga : Erick Thohir Copot Dirut Bulog, Mayor Jenderal TNI Jadi Pengganti

Prasetyo, yang akrab disapa Pras, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memperkuat peran Bulog dalam mendukung ketahanan dan swasembada pangan nasional.

Ia mencontohkan bahwa suntikan dana Rp16,6 triliun dari pemerintah kepada Perum Bulog pada awal 2025 telah memberikan hasil signifikan terhadap peningkatan cadangan beras nasional.

Pada Juli 2025, Bulog mencatat stok beras nasional mencapai rekor tertinggi sebesar 4,2 juta ton, menjadi capaian tertinggi sejak Indonesia merdeka.

Baca juga : Mengenal Sosok Bos Baru Perum Bulog, Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya

“Alhamdulillah, dalam sejarah ini salah satu capaian tertinggi serapan beras oleh Bulog,” ujar Pras.

Pemerintah, lanjutnya, juga akan memberikan tambahan pendanaan untuk mengantisipasi panen beras dan jagung yang melimpah, agar Bulog dapat melakukan penyerapan hasil produksi secara optimal.

Berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan, pemerintah akan menambah investasi sebesar Rp5,5 triliun kepada Bulog guna mendukung pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP). Langkah itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2025 tentang Investasi Pemerintah pada Perum Bulog dalam Pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah.

“Intinya, kita semua harus bekerja keras memastikan bahwa kebutuhan pangan menjadi prioritas utama,” tegas Prasetyo. (Ant/E-3)