Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
CHIEF Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Perkasa Roeslani menyatakan, WNA kini dapat menjabat posisi direksi di badan usaha milik negara (BUMN). Selain berlaku di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, ada potensi diterapkan di BUMN lainnya.
“Pertanyaan berikutnya pasti, apakah ini akan diberlakukan di BUMN lain? Kita akan analisa,” ujar Rosan di sela acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Optimism on 8% Economic Growth yang digelar oleh Metro TV di Jakarta, Kamis (16/10).
Saat ini, dua posisi direksi Garuda Indonesia diisi oleh WNA yakni Balagopal Kunduvara sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, serta Neil Raymond Mills sebagai Direktur Transformasi.
Rosan menegaskan kehadiran tenaga ahli asing di BUMN mesti melalui proses analisis yang matang. Menurutnya, para ekspatriat yang direkrut diharapkan dapat memberikan transfer teknologi dan pengetahuan. Sekaligus mendorong BUMN Indonesia untuk beroperasi sesuai standar internasional sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Kita juga tidak akan (sembarangan menempatkan) 'oh, ini perlu ekspatriat di sini'. Kita benar-benar analisa ekspatriat yang kita bawa ini di BUMN-BUMN itu memang bisa memberikan transfer knowledge," tuturnya
Rosan menerangkan, dua ekspatriat yang kini bergabung di Garuda memiliki pengalaman panjang di industri penerbangan internasional. Salah satunya pernah berkarier 25 tahun di Singapore Airlines, sementara yang lain memiliki rekam jejak di Iberia Airlines dan beberapa maskapai global lainnya.
“Posisi Direktur Transformasi ini penting karena Garuda membutuhkan transformasi yang sangat signifikan,” ujarnya.
Terkait pergantian direksi Garuda yang baru berjalan setahun, Rosan menjelaskan hal itu merupakan bagian dari penguatan manajemen.
“Kami ingin memastikan tim yang ditempatkan bisa memperkuat kebijakan, misi, dan rencana perusahaan agar implementasinya berjalan efektif,” katanya.
Ia menambahkan, Danantara berkomitmen meningkatkan tata kelola (good governance) serta menekan praktik korupsi di lingkungan BUMN.
"Kami mencoba mengurangi atau mereduksi hal-hal mungkin yang kita temukan dalam BUMN, seperti korupsi atau yang lain-lain," imbuhnya.
Dalam kesempatan sama, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai kehadiran WNA dalam jajaran direksi maskapai nasional diharapkan akan berdampak positif terhadap transparansi dan efisiensi perusahaan.
Menurutnya, keterlibatan asing dalam manajemen bukan hal yang perlu dikhawatirkan. Katanya, pengalaman dari berbagai perusahaan patungan atau joint venture, kehadiran mitra asing mendorong penerapan tata kelola yang lebih terbuka.
“Begitu ada joint venture dengan perusahaan asing, pasti manajemennya transparan. Dan boleh orang asing ikut dalam manajemen. Seperti sekarang Garuda, kita lihat ada orang asing di dalam jajaran manajemen,” ujar Luhut.
Ia menambahkan, transparansi tersebut akan memperkuat kinerja perusahaan, termasuk dalam menghadapi proses penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) di masa depan.
“Kalau nanti IPO, itu sudah tidak bisa diganggu-ganggu siapa pun. Akan jadi lebih efisien,” tegasnya.
Selain itu, Luhut juga menyoroti langkah Danantara yang mengonsolidasikan aset BUMN bernilai hingga US$1 triliun Ia menyebut upaya tersebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama investasi internasional.
“Soal Danantara, saya kira ini langkah luar biasa bagus, mengonsolidasikan semua state-owned company kita dengan aset US$1 triliun. (Berapa banyak) yang kita bisa lakukan joint venture," pungkasnya. (E-4)
Pemerintah bersiap melakukan intervensi strategis di sektor tekstil nasional menyusul kolapsnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu pemain terbesar industri tekstil.
CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Kritik Prabowo itu khususnya ditujukan pada direksi dan komisaris perusahaan pelat merah yang mencatatkan kerugian namun tetap meminta tantiem atau bonus.
Fokus utama kajian dari Anisha adalah penegasan posisi BUMN sebagai entitas hukum terpisah (separate legal entity) yang tetap mengemban mandat konstitusional demi kemakmuran rakyat.
PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan kritik keras kepada jajaran direksi badan usaha milik negara (BUMN) lantaran terlalu lama menerapkan praktik pengelolaan yang merugikan negara.
CHIEF Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Patria Sjahrir, menegaskan bahwa posisi kepemimpinan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetap diprioritaskan untuk WNI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved