Berita Terbaru BUMN Hari Ini

Menaker Imbau Calon Peserta Program Magang tidak Tergesa-gesa Mendaftar

MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli mengimbau para calon peserta program Magang Nasional agar tidak tergesa-gesa dalam mendaftar ke perusahaan.

451 Perusahaan telah Mendaftar Program Magang Nasional

RATUSAN perusahaan swasta dan BUMN antusias menyambut program pemagangan nasional yang akan diluncurkan pada 15 Oktober 2025 mendatang.

Daftar Perusahaan yang Bergabung Dengan Program Magang Kemnaker

Kemnaker buka Program Magang Nasional 2025 dengan 451 perusahaan mitra dan 1.300 posisi magang. Ini daftar perusahaan yang bergabung dalam program ini.

Reindustrialisasi Berbasis Masalah dan Pasar Dalam Negeri

DEINDUSTRIALISASI dini dialami oleh Indonesia pascareformasi terjadi. Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB Indonesia menurun dari 32% (2002) menjadi 18,98% (BPS, 2024).

BUMN Diharapkan Lebih Efisien setelah Berubah dari Kementerian jadi Badan

BUMN diharapkan jadi lebih lincah dan efisien setelah Kementerian Badan Usaha Milik Negara diubah menjadi Badan Pengatur

RUU BUMN Disahkan, BPK Berwenang Audit Keuangan Direksi hingga Komisaris

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kini memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pemeriksaan dan audit terhadap BUMN.

Laba Perum Jasa Tirta II Tumbuh 48 Persen

KINERJA keuangan Perum Jasa Tirta II tumbuh signifikan sepanjang 2024. Perusahaan berhasil membukukan laba sebesar Rp204,41 miliar atau tumbuh 48,11% secara tahunan.

165 Kursi Komisaris BUMN Diisi Politisi, Ini Respons Ketua DPR

KETUA DPR RI Puan Maharani merespons adanya temuan 165 dari 562 kursi Komisaris BUMN yang diisi oleh politisi. 

Transformasi BUMN Berpotensi Memunculkan Masalah Baru

Potensi masalah muncul karena kuatnya intervensi politik dibanding dorongan untuk memperbaiki tata kelola.

Cara Mendaftar Rekrutmen PLN 2025: Syarat, Tahapan, dan Tips Lolos Seleksi

Bekerja di PLN (Perusahaan Listrik Negara) menjadi impian banyak orang karena statusnya sebagai BUMN dengan jenjang karier jelas, fasilitas lengkap, dan gaji kompetitif.

Revisi UU BUMN Disahkan, Kementerian BUMN Jadi Badan Pengaturan BUMN

Sejumlah poin perubahan tercatat pada perubahan keempat UU BUMN. Salah satu poin yang menarik adalah status Kementerian BUMN yang kini menjadi Badan Pengaturan (BP) BUMN.

BUMN Jangan Jadi Tempat Bagi-Bagi Jatah Kekuasaan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak boleh dijadikan alat kepentingan politik atau sarana bagi-bagi jatah kekuasaan.

Rangkap Jabatan Bikin Kacau Tata Kelola Pemerintahan dan BUMN

Pakar hukum tata negara Feri Amsari menilai tata kelola birokrasi di bawah Presiden Prabowo Subianto berpotensi semakin kacau akibat praktik rangkap jabatan wakil menteri dan pejabat lainnya.

Perusahaan BUMN Terjebak Inkompetensi dan Kepentingan Politik

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menuturkan, perusahaan pelat merah saat ini berada tampak terjebak pada inkompetensi dan politik.

KPK Siap Jalankan Perintah Prabowo Membersihkan BUMN

KPK memiliki pengalaman dalam memetakan modus korupsi di BUMN.

Praktik Monopoli Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Pejabat Negara Disebut Lama Terjadi

PENGAMAT pertanian, Syaiful Bahari mengungkapkan bahwa praktik monopoli penyaluran pupuk bersubsidi oleh pejabat-pejabat negara dan keluarganya atau rekanannya sudah lama terjadi. 

DPR Dorong Reklamasi Tambang BUMN Transparan

KOMISI VI DPR RI menyoroti soal reklamasi tambang milik perusahaan BUMN sebagai bagian dari tanggung jawab strategis korporasi negara dalam menjaga keberlanjutan lingkungan 

Asep Wahyuwijaya Desak Pemerintah Pastikan Akurasi Data Kebutuhan Gula Industri

ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menekankan pentingnya akurasi data kebutuhan gula nasional.

Revisi UU BUMN: BP BUMN Jadi Otoritas Strategis dan Pilar Kedaulatan Ekonomi

Revisi keempat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN memasuki babak krusial dengan hadirnya gagasan pembentukan Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN).

Menkum Sebut Kementerian BUMN Jadi Badan, Tak Setara Danantara

Hal itu menunggu perubahan keempat UU BUMN disahkan DPR. Jadwal rapat paripurna DPR pengesahan revisi UU BUMN juga belum disampaikan.

Puasa Dan Nasihat

Dedikasi Tanpa Batas: Refleksi Hari Perawat Nasional

Idul Fitri Merawat Kemanusiaan Kita

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia