Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
Sejumlah poin perubahan tercatat pada perubahan keempat UU BUMN. Salah satu poin yang menarik adalah status Kementerian BUMN yang kini menjadi Badan Pengaturan (BP) BUMN.
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak boleh dijadikan alat kepentingan politik atau sarana bagi-bagi jatah kekuasaan.
Pakar hukum tata negara Feri Amsari menilai tata kelola birokrasi di bawah Presiden Prabowo Subianto berpotensi semakin kacau akibat praktik rangkap jabatan wakil menteri dan pejabat lainnya.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menuturkan, perusahaan pelat merah saat ini berada tampak terjebak pada inkompetensi dan politik.
KPK memiliki pengalaman dalam memetakan modus korupsi di BUMN.
PENGAMAT pertanian, Syaiful Bahari mengungkapkan bahwa praktik monopoli penyaluran pupuk bersubsidi oleh pejabat-pejabat negara dan keluarganya atau rekanannya sudah lama terjadi.
KOMISI VI DPR RI menyoroti soal reklamasi tambang milik perusahaan BUMN sebagai bagian dari tanggung jawab strategis korporasi negara dalam menjaga keberlanjutan lingkungan
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menekankan pentingnya akurasi data kebutuhan gula nasional.
Revisi keempat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN memasuki babak krusial dengan hadirnya gagasan pembentukan Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN).
Hal itu menunggu perubahan keempat UU BUMN disahkan DPR. Jadwal rapat paripurna DPR pengesahan revisi UU BUMN juga belum disampaikan.
Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu merespons pernyataan Hari. Keterlibatan Ahok dan Nicke diminta disampaikan ke penyidik.
wamen yang saat ini masih merangkap jabatan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah diberi waktu selama dua tahun untuk menyesuaikan diri.
Jika status penyelenggara negara dipulihkan, maka kerugian perusahaan BUMN dapat otomatis dikategorikan sebagai kerugian negara.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyampaikan, rencana revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan kepentingan politik.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
pemerintah tengah mempertimbangkan kemungkinan penggabungan antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Danantara
Ihfa Firdausya
PEMERINTAH menargetkan 20 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menerima pembiayaan tahun 2025 sebagai bagian dari upaya mempercepat operasional 80 ribu KDKMP
Kursi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kini kosong setelah Erick Thohir resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga pada Rabu (17/9).
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved