Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
RATUSAN perusahaan swasta dan BUMN antusias menyambut program Magang Nasional 2025 yang akan diluncurkan pada 15 Oktober 2025 mendatang. Hingga dua pekan jelang digulirkan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat telah ada sebanyak 451 perusahaan mengajukan diri sebagai penyelenggara pemagangan untuk 1.300 posisi yang diajukan dan 6.000an calon pemagang.
Tahap pertama, sebanyak 20 ribu lulusan baru perguruan tinggi akan menjalani program Magang Nasional selama 6 bulan (15 Oktober 2025 - 15 April 2026) dan akan ditambah jika animo mahasiswa fresh graduate terus meningkat.
"Hingga hari ini, sudah ada 451 perusahaan yang mendaftar untuk ikut program magang yang akan dijalankan melalui skema kerja sama antara perguruan tinggi dengan dunia usaha," ujar Sekjen Kemnaker, Cris Kuntadi dikutip dari siaran pers yang diterima, Selasa (7/10).
Cris menjelaskan, program Magang Nasional merupakan bagian dari Paket Ekonomi 8+4+5 2025 yang diluncurkan oleh Kemenko Perekonomian atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini menyasar lulusan Diploma (D1-D4) dan Sarjana (S1) yang lulus dalam maksimum 1 tahun terakhir.
"Magang Nasional bertujuan untuk mengenalkan dunia kerja, meningkatkan kompetensi terkait bidang keilmuannya, dan memberikan pengalaman kerja sehingga memiliki peluang untuk bisa bekerja," kata Cris.
Dirinya menjelaskan, peserta yang lolos program Magang Nasional nantinya akan memperoleh fasilitas berupa uang saku (setara upah minimum) dibayar pemerintah yang disalurkan langsung ke peserta magang melalui Bank Himbara.
Peserta magang, sambung dia, juga memperoleh fasilitas jaminan sosial yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JM) yang dibayar Pemerintah. Adapun fasilitas lainnya yang akan didapatkan peserta magang adalah Mentor dari perusahaan.
"Kewajiban perusahaan adalah memberikan laporan kemajuan magang setiap bulan kepada Kemnaker," sebut Cris.
Secara terpisah, Kepala Barenbang Kemnaker, Anwar Sanusi menjelaskan bahwa pendaftaran penyelenggara pemagangan berikut jumlah lowongan dilaksanakan pada 1-7 Oktober 2025. Selanjutnya pada 7-12 Oktober 2025 adalah fase pendaftaran peserta dan fase peserta memilih lowongan.
Selanjutnya seleksi oleh Perusahaan dan pengumuman peserta akan dilaksanakan oleh Kemnaker pada 13-14 Oktober 2025. Terakhir, penyelenggaraan pemagangan akan dilaksanakan pada 15 Oktober 2025 hingga 15 April 2026.
Anwar menekankan bahwa pendaftaran dan pengelolaan program magang dilakukan pada akun SIAPKerja melalui maganghub.kemnaker.go.id. Data calon peserta magang yang memenuhi syarat akan dipadankan dengan data dari Kementerian Diktisaintek.
Anwar menambahkan bahwa pemerintah secara intensif akan terus sosialisasi kepada dunia usaha/industri untuk aktif mengisi data kebutuhan tenaga kerja mereka di platform "SIAPkerja” yang dikelola oleh Kemnaker.
"Sosialisasi sudah dilakukan dengan Kadin, Apindo, Kawasan Ekonomi khusus dan BUMN," pungkasnya. (H-3)
Ada dua skema untuk program magang luar negeri yakni skema awal akan dibiayai pemerintah, dan skema selanjutnya bakal dikerjasamakan dengan perusahaan yang ingin merekrut peserta magang.
Salah satu program magang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung. Para peserta magang terlibat dalam pekerjaan kehumasan dan konten kreatif.
Kemnaker mencatat sebanyak 104.711 lulusan baru (fresh graduate) telah mendaftar dan dinyatakan eligible atau memenuhi syarat dalam Program Magang Nasional 2025
program magang nasional bagi lulusan perguruan tinggi dapat berdampak baik kepada perekonomian karena mengurangi angka pengangguran tapi harus adil bagi peserta lulusan SMK
MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli mengimbau para calon peserta program Magang Nasional agar tidak tergesa-gesa dalam mendaftar ke perusahaan.
Pemerintah bersiap melakukan intervensi strategis di sektor tekstil nasional menyusul kolapsnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu pemain terbesar industri tekstil.
CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Kritik Prabowo itu khususnya ditujukan pada direksi dan komisaris perusahaan pelat merah yang mencatatkan kerugian namun tetap meminta tantiem atau bonus.
Fokus utama kajian dari Anisha adalah penegasan posisi BUMN sebagai entitas hukum terpisah (separate legal entity) yang tetap mengemban mandat konstitusional demi kemakmuran rakyat.
PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan kritik keras kepada jajaran direksi badan usaha milik negara (BUMN) lantaran terlalu lama menerapkan praktik pengelolaan yang merugikan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved