Pemulihan Bencana Aceh Butuh Dukungan Terpadu

PEMERINTAH Aceh menegaskan penanganan bencana banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang melanda wilayah Aceh sejak akhir November lalu membutuhkan dukungan kuat dan berkelanjutan dari pemerintah pusat serta seluruh pemangku kepentingan.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan bahwa bencana yang juga berdampak pada Sumatra Utara dan Sumatra Barat tersebut telah menyebabkan kerusakan luas. 

Pemerintah Aceh telah menetapkan status tanggap darurat, melakukan evakuasi, menyalurkan bantuan logistik, memberikan layanan kesehatan, serta memulai pemulihan awal.

Baca juga : WNA yang Ditunjuk jadi Direksi BUMN Wajib Lapor LHKPN

Namun, besarnya dampak dan kompleksitas penanganan bencana membuat sinergi lintas sektor menjadi kebutuhan mendesak. 

“Rapat koordinasi ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan persepsi, menyelaraskan kebijakan, dan memperkuat sinergi antara DPR RI, kementerian, lembaga, BUMN, dan pemerintah daerah,” kata Muzakir, Selasa (30/12).

Ia berharap pertemuan tersebut menghasilkan langkah konkret, khususnya percepatan pemulihan infrastruktur, penyediaan hunian sementara dan hunian tetap bagi masyarakat terdampak, penguatan perlindungan sosial, serta kejelasan skema pendanaan dan pembagian peran antar pihak secara terintegrasi agar pemulihan berjalan cepat, tepat sasaran, dan berkeadilan.

Baca juga : Kemenhut Percepat Pembersihan Pascabencana di Aceh dan Sumut

Sementara itu, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi melaporkan kondisi wilayahnya yang menjadi salah satu daerah terdampak paling parah. Sebanyak 12 kecamatan dan 216 desa di Aceh Tamiang terendam banjir bandang, menyebabkan lumpuhnya aktivitas pemerintahan, perekonomian, serta kehidupan sosial masyarakat.

Dalam upaya penanganan, pemerintah daerah dibantu BNPB serta ribuan personel TNI dan Polri. Saat ini, sekitar 80 persen lumpur di ibu kota kabupaten telah dibersihkan dan ditargetkan rampung dalam beberapa hari ke depan. 

Pembersihan juga dilakukan hingga ke desa-desa untuk memulihkan roda perekonomian.

Ia juga melaporkan penanganan tumpukan kayu besar akibat banjir yang telah mencapai 85 persen. "Pemerintah daerah meminta kejelasan kebijakan dari Kementerian Kehutanan terkait pemanfaatan kayu tersebut agar dapat dimanfaatkan bagi kebutuhan masyarakat secara legal," kata dia.

Untuk infrastruktur, terdapat empat jembatan yang mengalami kerusakan parah, yakni di Desa Balingkarang, Pematang Durian, Lumpuk Sidup, dan Desa Pangkalan. Pemerintah daerah mengusulkan pembangunan jembatan darurat di salah satu titik yang menjadi urat nadi akses masyarakat menuju perkotaan. (M-3)