Pemerintah Targetkan Pengungsi Sumatra Nol Tenda Darurat Sebelum Lebaran

PEMERINTAH menargetkan tak ada lagi pengungsi yang bertahan di tenda darurat di Sumatera jelang Idul Fitri 2026. Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera menegaskan relokasi ke hunian yang lebih layak dikebut dalam beberapa pekan ke depan.

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan percepatan relokasi menjadi prioritas utama dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Kita harapkan secepat mungkin bisa menyelesaikan sebelum Idul Fitri. Kalau bisa sebelum Idul Fitri semua tidak ada di tenda tapi di huntara atau menerima dana tunggu hunian yang diberikan,” ujar Tito dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (1/3).

Baca juga : Mendagri Tito Karnavian Ungkap Skema Bansos Korban Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Ia mengungkapkan jumlah pengungsi terus menurun signifikan dibandingkan masa awal bencana. Dari lebih dari dua juta warga terdampak pada fase awal, per 27 Februari 2026 tercatat tersisa 11.307 jiwa yang masih berada di tenda pengungsian.

Sebagian besar pengungsi berada di Aceh sebanyak 10.394 jiwa, sementara di Sumatera Utara tersisa 913 jiwa. Adapun di Sumatera Barat, seluruh pengungsi dilaporkan telah meninggalkan tenda darurat.

Untuk mempercepat relokasi, Satgas PRR mendorong pembangunan hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), serta penyaluran dana tunggu hunian bagi warga yang belum dapat menempati tempat tinggal permanen.

Baca juga : Prabowo: Ada Kelompok Politik Manfaatkan Bencana untuk Bangun Narasi Ketidakpercayaan

Berdasarkan data Satgas PRR per 27 Februari 2026, target pembangunan huntara di tiga provinsi mencapai 18.253 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10.498 unit telah terealisasi atau sekitar 57 persen.

Sementara pembangunan huntap juga mulai berjalan. Sebanyak 1.363 unit dari target 36.669 unit tercatat dalam proses pembangunan. Selain itu, enam unit huntap di Sumatera Barat telah rampung dan siap ditempati.

Di sisi lain, penyaluran bantuan perbaikan rumah rusak dilakukan secara bertahap. Dari lebih dari 73.000 unit rumah yang teridentifikasi mengalami kerusakan ringan, sedang, hingga berat, proses verifikasi dan pencairan bantuan terus dipercepat agar masyarakat dapat segera memperbaiki rumah secara mandiri. Tito memastikan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah terus diperkuat untuk mengejar target tersebut.

“Koordinasi dengan Kementerian PUPR, BNPB, Danantara, serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berjalan intensif agar masyarakat terdampak segera menempati hunian yang aman dan layak,” katanya. (Dev/P-3)