Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
Ansyori menekankan Kader JKN bukan hanya melakukan penagihan tunggakan melainkan juga melakukan backup jika terjadi kesulitan layanan terhadap peserta JKN.
PENERAPAN sanksi bagi peserta yang menunggak iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bisa diterapkan
Sebelum memberikan sanksi tersebut hendaknya BPJS kesehatan meningkatkan pelayanan kepada peserta sehingga masyarakat tergugah untuk disiplin membayar iuran.
Perbaikan kinerja tersebut, ungkap Puan, sejalan dengan hasil kesimpulan rapat terakhir yang dilakukan antara BPJS Kesehatan.
BADAN Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menanggapi seruan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang meminta segera membereskan utang di ratusan rumah sakit di Jawa
PEMBENAHAN data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan perbaikan sistem
"Subsidi energi dalam APBN 2019 tercatat Rp160 triliun. Sedangkan, subsidi peserta penerima bantuan iuran (PBI) 40% termiskin hanya Rp26,5 triliun. Kenapa tidak dialihkan saja."
Seharusnya PBPU ini hanya satu saja, layanan standard atau yang setara dengan kelas III. Sedangkan jika ingin yang lebih baik, maka biar menggunakan jaminan kesehatan komersial.
Wacana kebijakan tersebut pada dasarnya bertujuan baik untuk memastikan jumlah perokok menurun sehingga masyarakat Indonesia bisa lebih sehat.
"Kami masih menunggu keputusan pemerintah untuk penetapan penyesuaian iuran JKN-KIS. Kami juga tak bisa memastikan. Harapan kami tentu bisa dalam kesempatan pertama," ujarnya
Sekda mengatakan, upaya persuasif, edukasi, sosialisasi harus lebih gencar dilakukan agar informasi terkait BPJS Kesehatan dapat diketahui masyarakat secara luas, terbuka dan jelas.
"Kami pertimbangkanlah. Karena memang harus berkalkulasi. Nanti kalau kenaikan BPJS tidak kita lakukan, terjadi defisit besar di BPJS. Semuanya dihitung, semuanya dikalkulasi," kata Jokowi
Gerakan Nasional Revolusi Mental merupakan wujud dukungan BPJS Kesehatan terhadap pemerintah, sekaligus komitmen BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
Agar dana jaminan sosial (DJS) program JKN-KIS berkelanjutan (secara finansial), maka pendapatan iuran harus lah lebih besar dari pengeluaran biaya manfaat
Fachmi Idris mengatakan pihaknya tengah melakukan analisis potensi terjadinya turun kelas para peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akibat adanya rencana penaikan iuran.
Fachmi menjelaskan, pendekatan soft collection yang akan dilakukan yakni berupa tellecolecting via telepon, hingga pendekatan kelembagaan melalui RT dan RW.
Fahcmi menilai kenaikan iuran sebesar 100% pada kelas 1 dan kelas 2, dan 65% pada kelas 3 tersebut masih dianggap mampu bagi masyarakat.
PEMERINTAH turut menanggung kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional-kartu Indonesia sehat (JKN-KIS) sebesar 73,63% dari total besaran penaikan (penyesuaian) iuran
Petugas pelayanan pembuatan KS-NIK, Alfi Febriantara, menyebutkan, lonjakan warga yang mengurus pembuatan KS-NIK melonjak sejak sepekan terakhir.
Dari temuan BPKP terkait 28 juta tanpa NIK, kini tinggal 10,1 jiwa yang masih ditelusuri nomor kependudukannya
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved