Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
"Kami pertimbangkanlah. Karena memang harus berkalkulasi. Nanti kalau kenaikan BPJS tidak kita lakukan, terjadi defisit besar di BPJS. Semuanya dihitung, semuanya dikalkulasi," kata Jokowi
Gerakan Nasional Revolusi Mental merupakan wujud dukungan BPJS Kesehatan terhadap pemerintah, sekaligus komitmen BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
Agar dana jaminan sosial (DJS) program JKN-KIS berkelanjutan (secara finansial), maka pendapatan iuran harus lah lebih besar dari pengeluaran biaya manfaat
Fachmi Idris mengatakan pihaknya tengah melakukan analisis potensi terjadinya turun kelas para peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akibat adanya rencana penaikan iuran.
Fachmi menjelaskan, pendekatan soft collection yang akan dilakukan yakni berupa tellecolecting via telepon, hingga pendekatan kelembagaan melalui RT dan RW.
Fahcmi menilai kenaikan iuran sebesar 100% pada kelas 1 dan kelas 2, dan 65% pada kelas 3 tersebut masih dianggap mampu bagi masyarakat.
PEMERINTAH turut menanggung kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional-kartu Indonesia sehat (JKN-KIS) sebesar 73,63% dari total besaran penaikan (penyesuaian) iuran
Petugas pelayanan pembuatan KS-NIK, Alfi Febriantara, menyebutkan, lonjakan warga yang mengurus pembuatan KS-NIK melonjak sejak sepekan terakhir.
Dari temuan BPKP terkait 28 juta tanpa NIK, kini tinggal 10,1 jiwa yang masih ditelusuri nomor kependudukannya
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) mengatakan pihaknya belum tentu akan menambah subsidi untuk masyarakat tidak mampu jika pembayaran premi BPJS Kesehatan naik.
Fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas Kartini yang berlokasi di Jl Dahlia, Pematangsiantar, Sumatra Utara hanya melayani sampai pukul 12.00 WIB.
BADAN Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diminta secepatnya melakukan data cleansing pada sekitar 10 juta peserta sebelum menaikkan iuran bulanan
BPJS Kesehatan diminta untuk melakukan data cleansing pada sekitar 10 juta peserta sebelum menaikkan iuran bulanan.
Salah satu penyebab perbandingan harga yang sangat signifikan tersebut, disebabkan industri teknologi 4.0 pada bidang kesehatan yang masih sangat kurang.
RENCANA penaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-BPJS Kesehatan hingga 100% yang disodorkan pemerintah menyebabkan masyarakat berpikir praktis
Dari 32 juta peserta mandiri ini, kolektabilitasnya hanya 55%, artinya 45% dari peserta mandiri itu tidak aktif dan tidak membayar iuran.
Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Maruf menuturkan, saat ini pihaknya sedang dalam proses melakukan data cleansing bersama pemerintah.
Menurut Ketua komisi IX Dede Yusuf, data yang ada saat ini masih berantakan, sehingga masih ada asumsi bahwa selama ini pemerintah membayar PBI namun tidak tepat sasaran.
Nilai kenaikan premi Jaminan Kesehatan Nasional/Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak seberapa dibandingkan pengeluaran untuk membeli rokok dan pulsa telepon.
Penaikan iuran BPJS Kesehatan, kata Puan, tidak dapat dielakkan. Pasalnya, kenaikan tersebut tidak pernah dilakukan dalam lima tahun terakhir ini
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved