Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) mengatakan pihaknya belum tentu akan menambah subsidi untuk masyarakat tidak mampu jika pembayaran premi BPJS Kesehatan naik.
Fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas Kartini yang berlokasi di Jl Dahlia, Pematangsiantar, Sumatra Utara hanya melayani sampai pukul 12.00 WIB.
BADAN Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diminta secepatnya melakukan data cleansing pada sekitar 10 juta peserta sebelum menaikkan iuran bulanan
BPJS Kesehatan diminta untuk melakukan data cleansing pada sekitar 10 juta peserta sebelum menaikkan iuran bulanan.
Salah satu penyebab perbandingan harga yang sangat signifikan tersebut, disebabkan industri teknologi 4.0 pada bidang kesehatan yang masih sangat kurang.
RENCANA penaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-BPJS Kesehatan hingga 100% yang disodorkan pemerintah menyebabkan masyarakat berpikir praktis
Dari 32 juta peserta mandiri ini, kolektabilitasnya hanya 55%, artinya 45% dari peserta mandiri itu tidak aktif dan tidak membayar iuran.
Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Maruf menuturkan, saat ini pihaknya sedang dalam proses melakukan data cleansing bersama pemerintah.
Menurut Ketua komisi IX Dede Yusuf, data yang ada saat ini masih berantakan, sehingga masih ada asumsi bahwa selama ini pemerintah membayar PBI namun tidak tepat sasaran.
Nilai kenaikan premi Jaminan Kesehatan Nasional/Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak seberapa dibandingkan pengeluaran untuk membeli rokok dan pulsa telepon.
Penaikan iuran BPJS Kesehatan, kata Puan, tidak dapat dielakkan. Pasalnya, kenaikan tersebut tidak pernah dilakukan dalam lima tahun terakhir ini
Ketidakpatuhan tersebut menurut Ijang terdiri dari dua kategori yakni belum mendaftar dan hanya mendaftarkan sebagin karyawan menjadi peserta BPJS.
Di Banyumas, misalnya, ada 50 ribu penerima bantuan iuran (PBI) yang ditopang oleh APBD Banyumas setiap tahunnya. Mereka adalah warga tidak mampu yang tidak masuk dalam cakupan JKN KIS.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diprediksi akan mengalami defisit sebesar Rp32 triliun hingga akhir 2019.
DEWAN Jaminan Sosial Nasional (DJSN) tetap mengusulkan kenaikan iuran Jaminan Kesehat-an Nasional (JKN)
DJSN sudah menyelesaikan tugasnya untuk memberikan usulan kenaikan iuran JKN kepada Presiden Joko Widodo.
Fadli Zon memperkirakan akan ada penolakan masyarakat terkait rencana kenaikan iuran BPJS
Menkeu mengusulkan agar ada sanksi yang diterapkan seperti tidak bisa melakukan perpanjangan surat izin mengemudi maupun tidak bisa mendaftarkan anak sekolah.
Sebelumnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan berkeras menaikkan iuran untuk menutup defisit.
DPR tidak setuju atau menolak usulan pemerintah untuk menaikkan iuran JKN dengan syarat, pemerintah menyelesaikan data cleansing terlebih dahulu.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved