BPJS Kesehatan Berharap Pembenahan Data Selesai Bulan ini

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan lembaga terkait untuk melakukan data cleansing sebelum menaikkan iuran jaminan kesehatan nasional (JKN).

Sebagai tindak lanjut dari permintaan tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Maruf menuturkan, saat ini pihaknya sedang dalam proses melakukan data cleansing bersama pemerintah.

Dia menjelaskan, proses tersebut memang tidak sederhana, sehingga dibutuhkan kerja sama yang baik antara BPJS dengan Kementerian dan lembaga terkait serta memakan waktu yang tidak sebentar. Namun, dia berharap proses cleansing data dapat diselesaikan dalam bulan ini (September 2019).

"Data cleansing ini porsi terbesar data PBI yang belum dilengkapi NIK yang valid, sehingga tentu BPJS Kesehatan perlu bersama-sama dengan Kemensos untuk melakukan pemutakhiran data NIK dimaksud, dengan parameter NIK Dukcapil Kemendagri," terang Iqbal kepada Media Indonesia, Kamis (5/9).

Baca juga: DPR: Perbaiki Data dan Manajemen Baru Bicara Kenaikan Iuran JKN

Iqbal menuturkan, kenaikan iuran JKN untuk peserta kelas I dan II rencananya akan direalisasikan pada Januari 2020 mendatang. Namun sebelum direalisasikan, keputusan tersebut perlu disahkan dalam Peraturan Presiden.

"Sesuai pernyataan Bu Sri Mulyani Menkeu, direncanakan Januari 2020, tapi kudu dituangkan dalam Perpres," ujarnya.

Iqbal mengatakan, untuk saat ini Perpres tersebut sedang dalam proses perumusan. Terkait kapan Perpres itu akan disahkan, Iqbal mengaku tidak tahu menahu.

"Mungkin bisa dikonfirmasi ke Menko PMK," imbuhnya.

Sedangkan terkait kabar yang menyebutkan bahwa BPJS akan mendapat bantuan dari perusahaan Tiongkok untuk mengatasi permasalahan defisit, Iqbal menuturkan kedua belah pihak hanya sekedar melakukan perkenalan.

"Itu masih perkenalan, belum bicara hal lain," tegasnya.(OL-4)