Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
Ibu hamil asal Subang, Kurnaesih, meninggal setelah ditolak oleh RSUD Ciereng ketika akan melahirkan. RSUD Ciereng menolak karena Kurnaesih belum memiliki rujukan untuk pakai BPJS Kesehatan.
Lembaran sejarah mencatat, lahirnya Sistem Jaminan Sosial di Indonesia adalah merupakan buah dari perjuangan kaum buruh, organisasi pekerja, dan elemen masyarakat lainnya.
Prevalensi obesitas semakin meningkat dan menjadi bom waktu ledakan penyakit tidak menular. Kemenkes menilai konsumsi gula, garam dan lemak harus diatur.
Proses pertanggungjawaban BPJS melalui salah satu kementerian akan berdampak luas. Hal itu tentu menambah panjang birokrasi pertanggungjawaban pelaksanaan program.
APINDO mengkhawatirkan pelayanan kesehatan bagi pekerja sebagai peserta BPJS Kesehatan terancam kualitasnya akibat sejumlah pengaturan dalam RUU Kesehatan
Salah satu penyebab terjadinya obesitas adalah tingkat konsumsi Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) yang kian meningkat
Penolakan RUU Kesehatan Omnibus Law yang telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 terus datang dari berbagai pihak.
RUU Omnibus Law Kesehatan berpotensi membuka celah penyelewengan dana iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Ghufron menyebut, jaminan sosial kesehatan hadir di Indonesia ditandai dengan adanya integrasi beberapa skema asuransi kesehatan ke dalam model pembayar tungga
Dalam aturan terbaru itu, tarif non INA-CBG Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) adalah sebesar Rp8 juta per bulan, meningkat dari yang sebelumnya sebesar Rp 7,5 juta.
Mengingat, kanker merupakan bagian dari kategori penyakit katastropik (berbiaya mahal). Pada 2014-2022, total pembiayaan layanan untuk penyakit kanker mencapai Rp28,89 triliun.
Draft RUU Kesehatan yang pihaknya terima terdapat beberapa pasal yang merevisi UU BPJS, ini dinyatakan akan sangat mengkhawatirkan dan mengganggu jamsostek.
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menolak dengan keras jika RUU ini nantinya akan mempengaruhi pengelolaan dana BPJS Kesehatan ataupun BPJS Ketenagakerjaan.
Jamkeswatch mendesak DPR RI dan pemerintah menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang mengatur kedudukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Dia pun mengimbau agar seluruh rumah sakit maupun tempat pelayanan kesehatan, agar tidak mempersulit pasien BPJS Kesehatan saat hendak berobat.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan bahwa BPJS Kesehatan sangat setuju dengan penyesuaian tarif INA-CBG.
Proses melalui menteri mencederai kemandirian dan independensi sebagai badan hukum publik.
Mereka yang akan berobat kini cukup menunjukan Nomer Induk Kependudukan (NIK) dan otomatis bisa menikmati layanan Program BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatan.
Kemampuan anggaran LPSK sejauh ini masih sangat terbatas untuk meng-cover seluruh korban tindak pidana,
Kunjungan Kepala Negara ke RSUD Arifin Achmad, Pekanbaru, bertujuan untuk memastikan pelayanan BPJS Kesehatan berjalan dengan baik.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved