Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
Anggota BPJS Watch Timboel Siregar menilai pernyataan juru bicara Kemenkes terkait BPJS K4esehatan dalam RUU Kesehatan adalah kurang tepat.
Ia juga menuturkan dirinya mendapat kesempatan hidup kedua berkat Program JKN. Kalau tidak, mungkin ia sudah lama meninggal akibat tidak mampu menanggung besarnya biaya.
UHC adalah sebagai wujud kepedulian pihaknya kepada masyarakat.
“Kalau masih ada, kalimat tersebut memposisikan BPJS dalam mengelola program JKN berada di bawah Menteri Kesehatan."
TERDAPAT sejumlah perubahan aturan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan. Salah satunya mengenai tinjauan besaran tarif dan iuran jaminan kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan.
Kemenkes membantah terkait isu yang mengatakan bahwa BPJS Kesehatan dalam RUU Kesehatan akan berada di bawah Kementerian Kesehatan.
BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan diketahui bahwa almarhum Parwanto terdaftar sebagai peserta aktif sehingga berhak mendapatkan santunan kematian senilai Rp85 juta.
Wapres mengapresiasi komitmen Pemda khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Sekitar 90,3% penduduk Indonesia sudah memiliki perlindungan kesehatan.
Pelayanan kesehatan Indonesia masih membutuhkan Panduan Praktik Klinis (PPK) karena itu merupakan panduan prosedur standar dalam pelayanan dan perawatan kepada pasien
WAKIL Presiden RI Ma'ruf Amin meminta pemerintah daerah dapat mengambil peran lebih dengan mendaftarkan penduduk rentan ke BPJS Kesehatan.
Partai Buruh menuntut DPR untuk segera membatalkan pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 serta Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.
PEMERINTAH gusar. Banyak orang Indonesia berobat ke luar negeri. Katanya, setiap tahun 1 juta orang berobat ke Malaysia dan 750 ribu ke Singapura.
Penerapan KRIS akan menghapus penggunaan kategori kamar kelas 1-3 dalam BPJS Kesehatan
BPJS Watch mengatakan uji coba implementasi aturan rawat inap baru atau KRIS harus melibatkan peserta BPJS Kesehatan agar tingkat kepuasan peserta tidak terabaikan.
KEMENTERIAN Kesehatan mengalokasikan dana sebesar Rp9 triliun untuk program deteksi dini (skrining) sejumlah penyakit melalui BPJS Kesehatan agar masyarakat lebih sehat.
Viral RSUD Ciereng tolak Kurnaesih, ibu hamil yang hendak melahirkan karena alasan admisitratif. BPJS Kesehatan menegaskan, kasus darurat seharusnya langsung ditangani rumah sakit.
Peran perempuan dalam keluarga sangat sentral karena dialah yang menjaga ketahanan kesehatan keluarga.
International Women's Day (IWD) 8 Maret 2023 ini bisa jadi momentum untuk lebih memberikan perlindungan bagi kaum perempuan di bidang kesehatan.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan rumah sakit (RS) tidak boleh menolak pasien yang datang dalam kondisi darurat meski tidak memiliki rujukan untuk menggunakan BPJS Kesehatan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved