Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
Sekitar 90,3% penduduk Indonesia sudah memiliki perlindungan kesehatan.
Pelayanan kesehatan Indonesia masih membutuhkan Panduan Praktik Klinis (PPK) karena itu merupakan panduan prosedur standar dalam pelayanan dan perawatan kepada pasien
WAKIL Presiden RI Ma'ruf Amin meminta pemerintah daerah dapat mengambil peran lebih dengan mendaftarkan penduduk rentan ke BPJS Kesehatan.
Partai Buruh menuntut DPR untuk segera membatalkan pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 serta Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.
PEMERINTAH gusar. Banyak orang Indonesia berobat ke luar negeri. Katanya, setiap tahun 1 juta orang berobat ke Malaysia dan 750 ribu ke Singapura.
Penerapan KRIS akan menghapus penggunaan kategori kamar kelas 1-3 dalam BPJS Kesehatan
BPJS Watch mengatakan uji coba implementasi aturan rawat inap baru atau KRIS harus melibatkan peserta BPJS Kesehatan agar tingkat kepuasan peserta tidak terabaikan.
KEMENTERIAN Kesehatan mengalokasikan dana sebesar Rp9 triliun untuk program deteksi dini (skrining) sejumlah penyakit melalui BPJS Kesehatan agar masyarakat lebih sehat.
Viral RSUD Ciereng tolak Kurnaesih, ibu hamil yang hendak melahirkan karena alasan admisitratif. BPJS Kesehatan menegaskan, kasus darurat seharusnya langsung ditangani rumah sakit.
Peran perempuan dalam keluarga sangat sentral karena dialah yang menjaga ketahanan kesehatan keluarga.
International Women's Day (IWD) 8 Maret 2023 ini bisa jadi momentum untuk lebih memberikan perlindungan bagi kaum perempuan di bidang kesehatan.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan rumah sakit (RS) tidak boleh menolak pasien yang datang dalam kondisi darurat meski tidak memiliki rujukan untuk menggunakan BPJS Kesehatan.
Ibu hamil asal Subang, Kurnaesih, meninggal setelah ditolak oleh RSUD Ciereng ketika akan melahirkan. RSUD Ciereng menolak karena Kurnaesih belum memiliki rujukan untuk pakai BPJS Kesehatan.
Lembaran sejarah mencatat, lahirnya Sistem Jaminan Sosial di Indonesia adalah merupakan buah dari perjuangan kaum buruh, organisasi pekerja, dan elemen masyarakat lainnya.
Prevalensi obesitas semakin meningkat dan menjadi bom waktu ledakan penyakit tidak menular. Kemenkes menilai konsumsi gula, garam dan lemak harus diatur.
Proses pertanggungjawaban BPJS melalui salah satu kementerian akan berdampak luas. Hal itu tentu menambah panjang birokrasi pertanggungjawaban pelaksanaan program.
APINDO mengkhawatirkan pelayanan kesehatan bagi pekerja sebagai peserta BPJS Kesehatan terancam kualitasnya akibat sejumlah pengaturan dalam RUU Kesehatan
Salah satu penyebab terjadinya obesitas adalah tingkat konsumsi Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) yang kian meningkat
Penolakan RUU Kesehatan Omnibus Law yang telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 terus datang dari berbagai pihak.
RUU Omnibus Law Kesehatan berpotensi membuka celah penyelewengan dana iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved