Berita Terbaru BPJS Kesehatan Hari Ini

BPJS Tunggu Hasil Pembahasan Laka Lantas Tunggal pada RUU Kesehatan

Pembahasan kecelakaan tunggal akibat kelalaian apakah akan dimasukkan ke dalam (RUU) Kesehatan atau tidak masih melihat masukan pada public hearing Kemenkes.

Kecelakaan Lalu Lintas Tunggal Diminta Bisa Ditanggung BPJS Kesehatan

Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan dinilai perlu juga menjamin pengobatan pasien kecelakaan lalu lintas tunggal menggunakan BPJS Kesehatan.

Pakar Undang-Undang Sebut RUU Kesehatan Jangan Keluar dari Pakemnya

RUU Kesehatan harus mengatur isu kesehatan saja, tidak keluar pada isu lainnya, apalagi masuk pada kelembagaan BPJS Ketenagakerjaan.

Akses Layanan Hipertensi yang Berkualitas Melalui Program JKN

Hipertensi merupakan kontributor utama terjadinya penyakit jantung, gagal ginjal dan strok, yang ketiganya masuk dalam kategori penyakit katastropik yang berbiaya tinggi. 

Pemkab Pessel Gelontorkan Rp38 Miliar untuk Program Pengobatan Gratis 

Pengobatan gratis untuk masyarakat tidak mampu telah diadakan pada tahun lalu, namun, banyak yang tidak mengetahuinya.

Ketua Komisi IX Imbau Masyarakat Daftarkan Diri Jadi Peserta JKN

Komisi IX sebagai mitra kerja BPJS Kesehatan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan kepada tujuh mitra kerjanya, termasuk BPJS Kesehatan. 

Ketua Komisi IX DPR RI : Layanan JKN Semakin Baik dari Waktu ke Waktu

Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan merupakan resolusi bagi masyarakat untuk mendapatkan hak pelayanan Kesehatan secara merata di seluruh Indonesia.

Perempuan Juga Harus Sadar Keamanan Finansial Rumah Tangga

Setidaknya ada 4 jaminan sosial yang harus dimiliki oleh sebuah keluarga.

Menkes Ingin Finalisasi Kebijakan KRIS Diputuskan Bulan Ini

Kepada DPR, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin berharap finalisasi kebijakan kelas rawat inap standar (KRIS) diputuskan bulan ini.

Menkes Budi Gunadi Sadikin Tegaskan BPJS Tetap di Bawah Presiden

Menkes Budi Gunadi Sadikin setuju jika pasal 425 pada RUU Kesehatan mengenai BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri dihapuskan. 

Viral Konten Nakes Bedakan Pasien Umum dan BPJS Kesehatan, PPNI: Lebih Bijak Gunakan Medsos

"Penting sekali nakes paham apakah yang ditulis atau di-share adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan norma-norma atau bertentangan dengan perundang-undangan."

Pakar Hukum: Pengaturan BPJS dalam RUU Kesehatan Harus Dibahas Mendalam

Salah satu pasal yang menjadi sorotan seperti Pasal 425 angka 1 Pasal 7 ayat (2) RUU Kesehatan, yang menempatkan BPJamsostek bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Ketenagakerjaan.

BPJS Watch: Pernyataan Juru Bicara Kemenkes Soal Pasal RUU Kemenkes Tak Tepat

Anggota BPJS Watch Timboel Siregar menilai pernyataan juru bicara Kemenkes terkait BPJS K4esehatan dalam RUU Kesehatan adalah kurang tepat.

Arief Pengguna BPJS Kesehatan: Delapan Tahun Cuci Darah Layanannya Selalu Memuaskan

Ia juga menuturkan dirinya mendapat kesempatan hidup kedua berkat Program JKN. Kalau tidak, mungkin ia sudah lama meninggal akibat tidak mampu menanggung besarnya biaya.

Pidie Syukuri Keberhasilan Meraih Universal Health Coverage Award 2023

UHC  adalah sebagai wujud kepedulian pihaknya kepada masyarakat.

Jika BPJS Masih di Bawah Presiden, BPJS Watch Minta Kalimat Ini Dihapus dalam RUU Kesehatan

“Kalau masih ada, kalimat tersebut memposisikan BPJS dalam mengelola program JKN berada di bawah Menteri Kesehatan."

RUU Kesehatan, Besaran Tarif dan Iuran Ditinjau Dua Tahun Sekali

TERDAPAT sejumlah perubahan aturan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan. Salah satunya mengenai tinjauan besaran tarif dan iuran jaminan kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan.  

Kemenkes Bantah BPJS Akan Ada di Bawah Lembaganya: Tetap di Bawah Presiden

Kemenkes membantah terkait isu yang mengatakan bahwa BPJS Kesehatan dalam RUU Kesehatan akan berada di bawah Kementerian Kesehatan.

Pekerja Migran Indonesia Asal Cilacap Meninggal di Korea Dapat Santunan BPJS Ketenagakerjaan 

BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan diketahui bahwa almarhum Parwanto terdaftar sebagai peserta aktif sehingga berhak mendapatkan santunan kematian senilai Rp85 juta.

Wakil Presiden RI Beri Penghargaan Pemda Berstatus Universal Health Coverage 

Wapres mengapresiasi komitmen Pemda khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Negara Hadir Lewat Subsidi Pangan: Refleksi dari Prancis

Keberanian di Tenda

Kolaborasi sebagai Fondasi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia