Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DESK Jamsos KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) diundang BPJS Kesehatan dalam rangka mewujudkan kerja sama kemitraan dalam hal penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional.
Bertempat di ruang rapat besar Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Cempaka Putih Jakarta Pusat, Rabu (24/5), rapat pembahasan rencana kerjasama antar kelembagaan itu berlangsung.
Dari Desk Jamsos (Djams) KSPSI hadir Poempida Hidayatulloh selaku Ketua Djams, didampingi Achmad Ismail (Sekum) dan Ahmad Jazuli (anggota) bersama anggota tim lainnya.
Baca juga: Cara Mudah Cek Tunggakan BPJS Kesehatan
Sedangkan dari BPJS Kesehatan, hadir dari Kedeputian Bidang Hubungan Antar Lembaga (HAL) dan Regulasi, Komunikasi Organisasi, Perluasan dan Kepatuhan Kepesertaan, Kebijakan dan Data Kepesertaan serta Mutu Layanan
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan Desk Jamsos KSPSI bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti yang diselenggarakan pada awal Mei lalu.
"BPJS Kesehatan siap berkolaborasi dengan pihak Desk Jamsos KSPSI guna terselenggaranya layanan JKN secara optimal," tegas Widi dari Kedeputian bidang HAL dan Regulasi, ketika mengawali rapat pembahasan rencana kerjasama tersebut.
Baca juga: Polemik RUU Kesehatan dan Hak Pekerja
Widi juga menyampaikan perihal potensi kerja sama dan capaian dari program JKN yang telah berjalan selama ini.
Desk Jamsos KSPI Respons Positif
Sementara itu, dari Desk Jamsos KSPSI, Poempida merespons positif atas keterbukaan kerja sama dimaksud.
"Kami menginginkan penyelenggaraan JKN berjalan sesuai dengan amanah regulasi yaitu UU SJSN dan BPJS," kata Poempida.
Poempida meyakini bahwa kesempurnaan program, khususnya JKN, senantiasa memerlukan berbagai masukan publik.
Desk Jamsos siap berpartisipasi dengan menutup persoalan yang masih ada lewat kajian bersama dalam merespon dan memitigasi risikonya misalnya.
Baca juga: Direksi Pastikan Posko Arus Balik BPJS Kesehatan Berikan Manfaat Besar bagi Pemudik
"Selain itu, isu-isu lainnya yang terkait kebijakan program beserta pengelolaan assetnya juga terus teramati oleh desk," ujar Poempida..
"Kemudahan akses, perlu mendapatkan perhatian utama dari BPJS Kesehatan. Bahwa fakta kesulitan menjangkau 'seutuhnya' atas beragam manfaat layanan program masih dikeluhkan para peserta khususnya para pekerja/buruh," kata Achmad Ismail, Sekum Desk Jamsos.
"Kepesertaan pun belum sepenuhnya bisa menyentuh seluruh pekerja informal yang ada," tegas Achmad.
KSPSI Beri Perhatian Terhadap Layanan JKN
"KSPSI di bawah kepemimpinan Jumhur Hidayat saat ini sangat konsern terhadap kepesertaan semesta dan layanan program JKN bagi pekerja dan buruh nasional," kata Achmad.
Baca juga: Rumah Sakit yang Curangi BPJS Miliaran Rupiah Harus Diseret ke Meja Hijau
"KSPSI memiliki ketersebaran pengurus dan anggotanya hingga ke level kabupaten bahkan perkebunan," sambung Achmad Ismail dan Ahmad Jazuli, anggota dari Desk Jamsos.
KDPSI berharap manfaat program JKN bisa dirasakan ke berbagai lapisan pekerja di berbagai daerah.
BPJS Kesehatan dan Desk Jamsos lalu bersepakat untuk bersama-sama me-listing berbagai potensi kerja sama yang bisa dilakukan tadi untuk dibawa ke rapat teknis berikutnya. (RO/S-4)
Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan penting dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi, di Hyderabad House, New Delhi, pada Sabtu (25/1)
Banyak aspirasi dari kader PDIP kepada Megawati untuk kembali memimpin partai berlogo banteng itu.
Simbol-simbol kedekatan Megawati dan Prabowo perlu disertai dengan silaturahim serta komunikasi politik yang intens
Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor berpendapat, tidak mudah bagi Megawati untuk memaafkan seseorang.
Silaturahim antara Megawati-Prabowo yang dapat membawa dampak positif bagi stabilitas politik
Megawati menyampaikan sejumlah pesan. Salah satunya ucapan terima kasih kepada Prabowo yang telah memulihkan nama baik Presiden Ke-1 RI Soekarno.
KSPSI menekankan pentingnya standar hubungan industrial yang setara dan berkeadilan di sektor perkebunan kelapa sawit.
PRESIDEN Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah atau PP Pengupahan yang memuat formulasi baru. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menolak formula upah minimum
Rentang kenaikan upah tahun 2026 akhirnya menemukan kejelasan seiring terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Pengupahan yang baru saja ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Ketua DPD LEM KSPSI Jawa Timur Muhaji, Marsinah memang sangat aktif dan rela berkorban membela teman-temannya sesama buruh di perusahaan PT CPS itu.
KSPSI bersama sekitar 100 Federasi dan konfederasi lainnya, lanjut Jumhur, sudah membuat draft untuk didialogkan dengan pemerintah, DPR, dan pengusaha.
Ia juga mengingatkan bahwa tanpa penanggung jawab yang jelas, aksi tersebut rawan menjadi anarkis dan berpotensi menciptakan kerusuhan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved