5 Konglomerat Dipanggil Prabowo, Pengamat: Jangan Cuma Dialog

KEPALA Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M Rizal Taufikurahman, menilai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan kalangan pengusaha merupakan sinyal positif. Namun, ia mengingatkan gagasan Indonesia Incorporated tidak boleh berhenti pada forum dialog atau konsultasi kebijakan.

“Esensinya memastikan penyelarasan strategi pembangunan antara negara dan swasta. Pemerintah menyediakan kepastian regulasi, pajak, dan arah industri jangka panjang, sementara dunia usaha berkomitmen pada investasi riil, transfer teknologi, dan penciptaan pekerjaan formal,” kata Rizal saat dihubungi, Rabu (11/2).

Relasi Pemerintah-Swasta masih Transaksional

Rizal menilai hubungan pemerintah dan pengusaha selama ini masih cenderung transaksional: pemerintah menawarkan insentif, sementara swasta menunggu peluang keuntungan. Pola ini membuat arus investasi lebih banyak masuk ke sektor padat modal seperti komoditas dan perdagangan, alih-alih manufaktur bernilai tambah.

Baca juga : TNI Harus Jadi Benteng Kedaulatan

“Akibatnya PMA tetap tumbuh, tetapi daya serap tenaga kerja rendah. Target penciptaan lapangan kerja sulit tercapai jika struktur investasi tidak diubah,” ujarnya.

Insentif Harus Lebih Terarah ke Padat Karya

Karena itu, ia menegaskan Indonesia Incorporated harus dioperasionalkan melalui kebijakan industri, bukan sekadar komunikasi politik. Menurutnya, insentif fiskal dan pembiayaan murah perlu diarahkan lebih spesifik ke sektor padat karya seperti agroindustri, manufaktur makanan, tekstil teknis, dan komponen industri. Selain itu, pengadaan pemerintah perlu dimaksimalkan sebagai pasar awal bagi produk domestik.

“Dunia usaha pada dasarnya menciptakan pekerjaan karena struktur keuntungan, bukan imbauan moral,” kata Rizal.

Baca juga : Bertemu PM Modi, Prabowo Ungkap Rencana Besar Ekonomi Indonesia-India

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengapresiasi langkah Presiden yang membuka ruang komunikasi dengan pelaku usaha.

“Ini kesempatan luar biasa. Apindo mewakili banyak sektor riil, dan sektor riil adalah kunci di lapangan. Presiden ingin mendengar apa yang terjadi di lapangan, ini masukan dari banyak sektor. Dan kita sama-sama punya PR untuk Indonesia, yang selalu diingatkan lewat Indonesia Incorporated,” ujar Shinta saat ditemui, Selasa (10/2).

Shinta menilai pekerjaan rumah pemerintah adalah memastikan penciptaan lapangan kerja agar target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Ia menekankan pentingnya eksekusi kebijakan, termasuk pembenahan hambatan (debottlenecking) dan deregulasi.

“Ini soal eksekusi. Kita sudah tahu masalahnya: debottlenecking, deregulasi, dan hal-hal kunci yang selama ini sudah kami sampaikan agar bisa terealisasi,” tandasnya. (Z-10)