Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo meninjau aktivitas pelayanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad, Pekanbaru, Riau, pada Rabu (4/1) ini.
Kunjungan Kepala Negara bertujuan untuk memastikan pelayanan BPJS Kesehatan di rumah sakit berjalan dengan baik. “Saya cek tadi mulai dari pendaftaran, kemudian di pelayanan untuk obat," kata Jokowi, sapaan akrabnya.
Baca juga: BPJS Kesehatan Harus Dijangkau Semua Masyarakat
"Kemudian naik di pelayanan kamarnya. Saya bertanya ke beberapa pasien, dilayani dengan baik,” imbuhnya.
Tidak hanya di lokasi tersebut, Jokowi berharap seluruh rumah sakit, baik milik pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun swasta yang melayani pasien BPJS ,dapat memiliki standar pelayanan yang sama baik.
“Karena BPJS yang sekarang tidak seperti yang dulu, yang suka telat bayar. BPJS memiliki duit yang cukup untuk membayar tepat waktu,” pungkas Presiden.
Baca juga: Tekan Biaya Operasional, BPJS Kesehatan Lakukan Efisiensi
Salah satu peserta BPJS yang mendapatkan pelayanan penyakit jantung di RSUD Arifin Achmad, Misran, mengaku mendapatkan pelayanan yang baik. Kendati demikian, dia berharap RSUD dapat meningkatkan pelayanan lebih baik.
“Pelayanannya baik, tapi nampaknya dari pagi antreannya lama di sini. Waktu ambil obat juga lama,” tutur Misran.(OL-11)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
HARAPAN bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang diputus kepesertaan dalam BPJS Kesehatan masih ada.
BPS Targetkan Verifikasi 106 Ribu Peserta PBI-JKN Penyintas Penyakit Kronis Tuntas Sebelum Lebaran 2026
DIREKTUR Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menantang anggota Komisi IX DPR RI untuk membereskan karut-marut data Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Kebijakan penghapusan tunggakan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang nonaktif dan terbukti tidak mampu berpotensi rumit bahkan membebani rakyat miskin.
KemenHAM menegaskan penonaktifan peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran atau PBI harus dievaluasi agar tak terulang
kekisruhan pasien gagal ginjal yang dinonaktifkan dari PBI BPJS Kesehatan merupakan muara dari politisasi angka kemiskinan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved