Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo meninjau aktivitas pelayanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad, Pekanbaru, Riau, pada Rabu (4/1) ini.
Kunjungan Kepala Negara bertujuan untuk memastikan pelayanan BPJS Kesehatan di rumah sakit berjalan dengan baik. “Saya cek tadi mulai dari pendaftaran, kemudian di pelayanan untuk obat," kata Jokowi, sapaan akrabnya.
Baca juga: BPJS Kesehatan Harus Dijangkau Semua Masyarakat
"Kemudian naik di pelayanan kamarnya. Saya bertanya ke beberapa pasien, dilayani dengan baik,” imbuhnya.
Tidak hanya di lokasi tersebut, Jokowi berharap seluruh rumah sakit, baik milik pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun swasta yang melayani pasien BPJS ,dapat memiliki standar pelayanan yang sama baik.
“Karena BPJS yang sekarang tidak seperti yang dulu, yang suka telat bayar. BPJS memiliki duit yang cukup untuk membayar tepat waktu,” pungkas Presiden.
Baca juga: Tekan Biaya Operasional, BPJS Kesehatan Lakukan Efisiensi
Salah satu peserta BPJS yang mendapatkan pelayanan penyakit jantung di RSUD Arifin Achmad, Misran, mengaku mendapatkan pelayanan yang baik. Kendati demikian, dia berharap RSUD dapat meningkatkan pelayanan lebih baik.
“Pelayanannya baik, tapi nampaknya dari pagi antreannya lama di sini. Waktu ambil obat juga lama,” tutur Misran.(OL-11)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
MENKO PM Muhaimin Iskandar memastikan sebanyak 106 ribu peserta data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang merupakan pasien katastropik sudah aktif kembali.
MENTERI Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam pemutakhiran data PBI JKN.
WALI Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mengklarifikasi soal penonaktifan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehataan penerima bantuan iuran atau PBI.
Kesiapan layanan cath lab bagi peserta BPJS Kesehatan ini merupakan hasil kolaborasi pentahelix antara pemerintah, BPJS, dan seluruh pemangku kepentingan.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) mengajak Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) berkolaborasi untuk menindaklanjuti aduan masyarakat terkait penonaktifan peserta PBI BPJS Kesehatan.
Pernyataan Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, terkait penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan berpotensi menyesatkan publik dan memicu penyebaran hoaks
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved