Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Gaji para pejabat eselon III dan IV yang dialihkan menjadi fungsional tidak akan berubah seiring program pemerintah melakukan penyederhanaan birokrasi.
KEINGINAN Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim untuk melakukan gerakan debirokratisasi dan deregulasi selama setahun ke depan di-sambut baik pelaku pendidikan.
Reformasi birokrasi bukanlah pemangkasan jumlah ASN, melainkan perampingan atau pemendekan jalur sehingga pelayanan menjadi lebih cepat.
Kedua jabatan itu diketahui masing-maisng merupakan Eselon III dan IV di tingkat daerah.
“Sekarang sudah jalan, tapi kebanyakan hanya di kulit, yang diinginkan beliau reformasi birokrasi yang sampai ke jantungnya. Itu yang ingin beliau cepat," ujar Tjahjo.
Perampingan birokrasi tersebut dilakukan agar rentang pengambilan keputusan dalam rangka pelayanan publik dan perizinan menjadi cepat, efektif, dan efisien.
"Dari korporasi mengerti mengenai birokrasi, seperti Pak Kartika dan Pak Budi Sadikin. Begitu juga dari birokrasi harus mengerti permasalahan di korporasi, seperti yang dijalankan hari ini,
"Pak Erick ini kan tugasnya besar, membawa BUMN bersaing menjadi pemain global. Untuk itu butuh birokrasi yang lincah," ujar Direktur Suropati Syndicate Muh Sujahri
Dengan begitu tidak semua yang menempati posisi itu terkena mutasi sebab acuannya untuk memastikan jalur birokrasi lebih efektif dan efisien.
Menurutnya, perampingan eselon tak berarti menghilangkan secara keseluruhan. Sebab, pendapatan apartur sipil negara di tingkatan eselon III dan IV tidak akan berubah.
Presiden Joko Widodo pun meminta para menteri mengkaji jika ingin menerbitkan permen maka harus berapa permen yang dicabut, agar tidak terlalu banyak
Ketiga langkah itu dilakukan untuk mewujudkan birokrasi ramping dan efektif serta menjamin program untuk masyarakat.
Kepala Negara secara khusus menyampaikan optimisme dan keyakinannya kepada Mendikbud Nadiem Makarim dan Menag Fachrul Razi.
Jumlah pegawai di lingkungan Pemkab Cianjur hingga saat ini mencapai 13 ribuan. Hasil penghitungan, jumlah kekurangan pegawai di kisaran 4 ribu-5 ribu orang.
"Saya janji ke Presiden, kalau setahun ini saya tidak mampu (menyelesaikan pemangkasan eselon III dan IV), saya gagal, saya siap mundur," tegasnya
Tes wawasan kebangsaan memiliki bobot nilai paling besar yakni 60% dari seluruh soal dalam seleksi CPNS. Soalnya pun disesuaikan dengan kondisi dan evaluasi dari seleksi sebelumnya.
Jumlah itu tersebar untuk instansi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di 24 daerah
Pada 2019 ini kuota yang diberikan pusat hanya 3.983 orang CPNS. Artinya, pengurangan kuota di tahun ini lebih dari 10%.
Plt Bupati Cianjur Herman Suherman menegaskan untuk menentukan pejabat yang akan mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama betul-betul berdasarkan kinerja, bukan politisi.
Tidak hanya itu, lanjut hamdi, posisi tersebut juga dapat menyebabkan tumpang tindih jabatan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved