Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
"Kemen PAN-RB selesai, Kemenkeu selesai, Kementerian BUMN selesai di eselon I-nya. Kemudian Kementrian Desa mulai dengan mengurangi pejabat eselon I-nya," kata MenPAN-RB Tjahjo Kumolo
Pemerintah menargetkan proses transformasi jabatan struktural eselon III, IV, dan V ke jabatan fungsional selesai Juni 2020.
RENCANA penghapusan eselon III dan IV telah mewacana sejak diungkap pada pelantikan para pembantu Presiden pada Rabu (24/10) lalu.
“Persoalannya pada implementasinya. Untuk kementerian tertentu yang berhubungan dengan pelayanan publik di mana orang yang mempunyai kewenangan tidak efektif,” kata Trubus
Hal itu menurut Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo, karena tugas-tugas yang bersifat administratif akan digantikan dengan bauran teknologi kecerdasan buatan (AI).
Analisis struktur jabatan dikembalikan ke setiap instansi, lembaga, dan kementerian untuk melakukan pembinaan pemangkasan eselon.
"Dukung pelaksanaan reformasi birokrasi. Tapi mesti dijelaskan grand design reformasi birokrasi dulu. Bahwa konsekuensinya ada pemangkasan eselon mesti dilihat per unit kerja,"
Sebelumnya, BKN sudah memiliki rencana pemangkasan eselon. Namun, ada beberapa hal yang masih diperbaiki sehingga tidak jalan. Sayangnya, Ridwan tidak menyebutkan masalah yang dihadapi.
Kebijakan ini menyasar pejabat di KemenpanRB yang ditargetkan rampung akhir tahun ini dan kementerian dan lembaga lain tahun selanjutnya.
Pemangkasan sejumlah eselon tersebut mengakibatkan putusnya jenjang karir mereka yang dipindahkan menjadi pejabat fungsional.
Menurut dia, Presiden Joko Widodo juga sudah menyampaikan pemangkasan eselonisasi tersebut tidak memengaruhi penerimaan para pejabat eselon III dan IV tersebut.
Gaji para pejabat eselon III dan IV yang dialihkan menjadi fungsional tidak akan berubah seiring program pemerintah melakukan penyederhanaan birokrasi.
KEINGINAN Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim untuk melakukan gerakan debirokratisasi dan deregulasi selama setahun ke depan di-sambut baik pelaku pendidikan.
Reformasi birokrasi bukanlah pemangkasan jumlah ASN, melainkan perampingan atau pemendekan jalur sehingga pelayanan menjadi lebih cepat.
Kedua jabatan itu diketahui masing-maisng merupakan Eselon III dan IV di tingkat daerah.
“Sekarang sudah jalan, tapi kebanyakan hanya di kulit, yang diinginkan beliau reformasi birokrasi yang sampai ke jantungnya. Itu yang ingin beliau cepat," ujar Tjahjo.
Perampingan birokrasi tersebut dilakukan agar rentang pengambilan keputusan dalam rangka pelayanan publik dan perizinan menjadi cepat, efektif, dan efisien.
"Dari korporasi mengerti mengenai birokrasi, seperti Pak Kartika dan Pak Budi Sadikin. Begitu juga dari birokrasi harus mengerti permasalahan di korporasi, seperti yang dijalankan hari ini,
"Pak Erick ini kan tugasnya besar, membawa BUMN bersaing menjadi pemain global. Untuk itu butuh birokrasi yang lincah," ujar Direktur Suropati Syndicate Muh Sujahri
Dengan begitu tidak semua yang menempati posisi itu terkena mutasi sebab acuannya untuk memastikan jalur birokrasi lebih efektif dan efisien.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved