Sabtu 30 November 2019, 17:27 WIB

ASN di Bagian Keuangan tidak Kena Pemangkasan Eselon

M Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum
ASN di Bagian Keuangan tidak Kena Pemangkasan Eselon

Dok Pribadi
Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan

 

PEMANGKASAN eselon di instansi, lembaga, dan kementerian memiliki kriteria tersendiri. Sehingga tidak semua eselon III, IV, dan V dipangkas. Adapun kriterianya yang berkaitan dengan keuangan.

"Adapun kriteria umum yang tidak dapat diganti yang koordinasi keuangan, unit-unit mandiri seperti kepala kantor, berhubungan dengan keuangan, atau pengelolaan barang manajemen. Selain itu, bisa," kata Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan saat dihubungi, Sabtu (30/11).

Baca juga: Presiden Minta Eselon III dan IV Diganti Robot

Namun, kata dia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Kemenpan dan Rebiro) menambahkan syarat apabila instansi, lembaga, dan kementerian memiliki keputusan lain. Sebab, kementerian adalah yang paling mengerti instansi masing-masing.

"Selain itu Kemenpan dan Rebiro mempersilakan apabila kementerian, instansi, dan lembaga ada keputusan lain. Nah, hal tersebut sedang dievaluasi yang dikirimkan ke Kemenpan dan Rebiro pada April 2020," ungkapnya.

Baca juga: Mensesneg: Perampingan Eselon Tak Pengaruhi Jumlah Pegawai

Sebelumnya, BKN sudah memiliki rencana pemangkasan eselon. Namun, ada beberapa hal yang masih diperbaiki sehingga tidak jalan. Sayangnya, Ridwan tidak menyebutkan masalah yang dihadapi.

"Beberapa tahun yang lalu kita sudah punya ide serupa dengan ini (pemangkasan eselon) cuman sifatnya bottom up jadi masih banyak perlu diperbaiki. Tapi kalau sekarang sudah baik dari Presiden," tandasnya.

Kementerian Keuangan pada Jumat (29/11) melakukan pemangkasan eselon III dan IV. Sebanyak 19 jabatan eselon III dipangkas, sebagian besar merupakan jabatan administrasi dari sebelumnya 36 jabatan.

Selain itu, penghapusan jabatan juga dilakukan untuk pejabat eselon IV sebanyak 74 orang dari sebelumnya berjumlah 124 jabatan. (X-15)

 

Baca Juga

Dok: Kemenko Polhukam

Dongkrak IPK, Mahfud Dengarkan Masukan TII

👤Cahya Mulyana 🕔Kamis 25 Februari 2021, 09:10 WIB
Dalam upaya pemberantasan korupsi, Mahfud memandang perlu melibatkan masyarakat sipil seperti TII untuk membuat peta jalan pemberantasan...
MI/Susanto

KPK Dukung Polri Usut Kasus Mafia Tanah

👤Cahya Mulyana 🕔Kamis 25 Februari 2021, 07:44 WIB
KPK menyatakan akan mendukung Polri membongkar kasus mafia tanah di Indonesia. Terlebih dugaan korupsi dan mafia tanah kerap...
dok.123rtf

Berstatus WNA, Penetapan Bupati Sabu Raijua Diminta Dibatalkan

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 24 Februari 2021, 23:53 WIB
MANTAN Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Prof. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa penetapan Bupati Sabu Raijua NTT, Orient Patriot Riwu Kore...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya