Selasa 19 November 2019, 17:28 WIB

Jokowi Ingin Reformasi Birokrasi Hingga ke Jantungnya

Akmal Fauzi | Politik dan Hukum
Jokowi Ingin Reformasi Birokrasi Hingga ke Jantungnya

MI/ Andry Widyanto
Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo

 

PERAMPINGAN birokrasi merupakan salah satu prioritas Presiden Joko Widodo,

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menjelaskan, Presiden menginginkan reformasi tersebut langsung ke jantung birokrasi.

“Sekarang sudah jalan, tapi kebanyakan hanya di kulit, yang diinginkan beliau reformasi birokrasi yang sampai ke jantungnya. Itu yang ingin beliau cepat, karena menyangkut skala prioritas," kata Tjahjo seusai dipanggil presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/11).

Tjajho menjelaskan, reformasi birokrasi bertujuan bukan untuk memangkas jumlah ASN, tapi merampingkan atau memperpendek jalur sehingga pelayanan lebih cepat seperti yang diinginkan presiden.

Menurutnya, pemerintah ingin mereformasi birokrasi yang dinilai selama ini justru menghambat program-program pemerintah. Reformasi birokrasi itu bisa dilakukan baik dalam proses perekrutan CPNS, perbaikan manajemen kinerja, dan juga penataan birokrasi organisasi pemerintah yang semakin ramping dan sederhana.

Tjahjo memastikan, pendapatan para pejabat eselon yang dirampingkan tidak akan terkena dampak. Namun, ada kemungkinan tugas yang mereka emban tidak lagi sama seperti sebelumnya.

"Tidak mengurangi penghasilan pegawai, tapi tugas-tugas fungsional apakah kepala desa, camat, dirjen, direktur, kasubdit, memperpendek sehingga masalah perizinan dan melayani bisa cepat," jelasnya.

Ia pun mencontohkan apa yang dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir yang bisa memangkas deputi di kementeriannya.

"Pada prinsipnya kita ingin merampingkan semua jabatan. Contohnya Pak Erick Thohir memangkas 7 deputi bisa, yang diganti menjadi 3," kata Tjahjo.

Selain itu, kata dia, Presiden Jokowi juga memberikan arahan terkait reformasi regulasi, harmonisasi pemerintah pusat dan daerah dengan membangun berbagai inovasi, penggunaan teknologi, dan lainnya. Jokowi ingin pengawasan birokrasi pemerintah semakin efektif dan efisien.

“Ini yang beliau ingin cepat, karena menyangkut skala prioritas. Sudah disampaikan di DPR saat pelantikan, visi misi, termasuk RPJMN kemarin. Intinya harus termonitor dengan baik," kata Tjahjo. (OL-8)

Baca Juga

MI/Rommy Pujianto

KPK Terus Periksa Saksi-Saksi Kasus Korupsi Bansos Juliari

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Rabu 27 Januari 2021, 14:43 WIB
Penyidik juga memeriksa Direktur Operasional PT Pertani Lalan Sukmaya. Perusahaan itu merupakan salah satu rekanan yang mendapat proyek...
MI/Susanto

Korupsi Bansos, KPK Panggil Politikus PDIP Ihsan Yunus

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Rabu 27 Januari 2021, 13:30 WIB
Politikus PDIP itu dipanggil sebagai mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR yang merupakan mitra kerja Kementerian...
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Kuasa Hukum Pinangki Sebut Tuduhan Terima Uang Masih Kabur

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 27 Januari 2021, 11:47 WIB
"Kami katakan kabur karena sampai saat ini tidak dapat dibuktikan di mana dan kapan terdakwa menerima uang yang dituduhkan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya