Presiden Geram Birokrasi Ruwet

PRESIDEN kelima Indonesia Megawati Soekarnoputri menyebut Presiden Joko Widodo geram dengan birokrasi Indonesia nan rumit. Hal itu jadi alasan Kepala Negara ingin memangkas jabatan eselon III dan IV.

“Ada upaya untuk memotong eselon III dan IV. Presiden sudah gemas itu (birokrasi yang rumit dan perizinan yang panjang),” kata Megawati dalam acara Internalisasi dan Pembumian Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan di Lingkungan Kemensos, kemarin.

Megawati menilai pemangkasan eselon merupakan langkah tepat. Megawati yakin langkah itu juga menghindari upaya saling sikut antaraparatur sipil negara. “Namanya PNS, apa pun itu semuanya harus mengerucut seperti piramida,” katanya.

Rencana perampingan jabatan eselon dalam tubuh kementerian muncul dalam pidato Presiden Joko Widodo, Minggu (20/10). Jokowi akan masif menyederhanakan birokrasi. Kepala Negara juga ingin pembentukan lapangan kerja diprioritaskan. Hal itu dinilai penting memberikan stimulus positif buat perekonomian Indonesia.

Tahun depan

Pemerintah menargetkan proses transformasi jabatan struktural eselon III, IV, dan V ke jabatan fungsional secara nasional dapat diselesaikan selambatnya Juni 2020.

“Kemenpan-Rebiro menargetkan secara nasional proses transformasi jabatan­ struktural eselon III, IV, dan V ke jabatan fungsional paling lambat diselesaikan pada minggu keempat Juni 2020,”kata Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dwi Wahyu Atmaji.

Atmaji mengatakan, target itu sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menpan-Rebiro Nomor 384, 390, dan 391 Tahun 2019 yang ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, gubernur, serta para wali kota dan bupati tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi.

“Kemenpan-Rebiro telah menyelesaikan pro­ses transformasi­ jabatan administrator­ (eselon III) dan jabatan pengawas (eselon IV) yang dilakukan selama satu bulan.”

Kemenpan-Rebiro kini tengah melakukan harmoni­sasi regulasi tentang kelas jabatan­. Dia menyampaikan perampingan­ birokrasi Kemenpan-Rebiro dilakukan dengan mengalihkan 141 pejabat struktural ke fungsional.

“Tidak semua jabatan struktural­ Kemenpan-Rebiro dapat dialihkan ke jabatan fungsional,” ujar Atmaji.

Pada struktur lama terdapat 63 jabatan administrator dan yang terisi sebanyak 53 jabatan­. Setelah proses perampingan, kini hanya terdapat satu jabatan administrator­, sedangkan sebanyak 52 pejabat adminis­trator dialihkan menjadi jabatan fungsional ahli madya.

Menurut dia, rincian jabatan­ fungsional ahli madya tersebut, antara lain sebanyak 35 analis kebijakan, 2 analis kepegawaian, 1 analis pengelolaan keuangan APBN, 2 arsiparis, 1 perancang per­aturan perundang-undangan, 8 perencana, 2 pranata humas, dan 1 pranata komputer. Untuk jabatan pengawas pada struktur lama ada 96 jabatan dan yang terisi sebanyak 91 jabatan. (P-1)