Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Presiden Prabowo Subianto memberikan wewenang kepada seluruh menteri dan kepala badan untuk mencopot pejabat-pejabat di kementerian/lembaga yang tidak bekerja keras untuk rakyat.
Hal itu ditegaskan Prabowo Subianto dalam arahannya pada pengantar Sidang Kabinet Paripurna perdana Kabinet Merah Putih, di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini.
"Yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat, saudara saya beri wewenang copot segera, suruh tinggal di rumah saja, daripada bikin susah kita," tegas Prabowo.
Dia menekankan bukan ingin mencampuri pekerjaan kementerian-kementerian, namun sebagai Kepala Pemerintahan ia ingin membantu segala sumbatan dan kesulitan pemerintahan.
"Di mana ada bottleneck, di mana ada kesulitan, segera kita atasi. Mari lah kita jujur mengakui, bahwa birokrasi kita sangat terkenal, sangat terkenal 'ribet'-nya, sangat terkenal lambatnya. Bahkan ada pembicaraan oleh rakyat kita bahwa birokrasi pemerintah kita sering mempersulit, bukan mempermudah keperluan rakyat. Bahkan ada yang mengatakan, kalau bisa dibikin sulit kenapa dibikin mudah," jelasnya.
Dia pun meminta para jajaran menteri Kabinet Merah Putih untuk lebih berani, lebih tidak ragu-ragu, untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat.
"Jangan ragu-ragu. Kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah anda, laporkan, segera kita ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi. Tidak ada orang di sini yang kebal," tegasnya dalam pengantar yang disampaikan hampir 30 menit itu.
Pada kesempatan itu Prabowo juga mempersilakan para anggota kabinet untuk segera menyiapkan program kerja masing-masing. Prabowo menyatakan dirinya sewaktu-waktu akan terus memanggil para menteri untuk berkoordinasi.
"Tadi pagi sebelum sidang kabinet saya sudah koordinasi sama beberapa menteri, dengan Jaksa Agung dengan BPKP, dan besok pun kita akan lanjutkan," ujarnya.(Ant/P-2)
Menteri Sekretaris (Mensesneg) Prasetyo Hadi membeberkan beberapa hal yang akan dibahas oleh Presiden Prabowo dengan Pemerintah Arab Saudi. Antara lain mengenai kampung haji dan kuota haji.
Prasetyo, yang akrab disapa Pras, menjelaskan alasan Indonesia membutuhkan penambahan kuota haji. Menurutnya, saat ini antrean haji terus memanjang.
Presiden Prabowo Subianto memimpin Rapat Terbatas bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih untuk membahas strategi menghadapi dinamika perekonomian global.
Indonesia, kata Prabowo, menginginkan solusi damai dalam konflik antara Israel dan Iran. Menurutnya, jalan keluar terbaik harus segera ditemukan.
Penjajakan ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, terutama dalam mendongkrak lifting minyak dan gas nasional sesuai target.
Meskipun tantangan terbesar berada di kawasan Afrika, kawasan Asia Pasifik termasuk Indonesia tidak boleh lengah.
Pelaporan LHKPN adalah wujud transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara
KPK juga meminta seluruh pejabat untuk tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kebutuhan mudik.
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan alat yang penting menilai kewajaran harta pejabat negara.
PEJABAT publik di Tanah Air diminta untuk memperbaiki komunikasi publik dalam menanggapi aspirasi masyarakat belakangan ini.
Politik bukan hanya bicara tentang kekuasaan, tentang partai, tapi politik itu mulia.
Menurut riset FITRA potensi penyimpangan anggaran perjalanan dinas mencapai Rp39,2 milyar pada 2023.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved