Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MASUKNYA unsur militer ke ruang-ruang sipil kembali menjadi sorotan dalam tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut Peneliti Formappi Lucius Karus, fenomena ini tampak dari dorongan pemerintah dan DPR untuk memperluas peran TNI di luar sektor pertahanan.
Lucius menilai, sejumlah rancangan undang-undang yang sedang dibahas menunjukkan arah politik baru yang mengaburkan batas antara militer dan sipil. Ia menyoroti rencana pembahasan RUU Ketahanan dan Keamanan Siber yang berpotensi memberi kewenangan hukum kepada TNI, wilayah yang selama ini menjadi ranah kepolisian.
"Kecenderungan soal kembalinya militer dalam panggung politik, ada satu RUU yang akan digas di akhir tahun, yaitu ketahanan dan keamanan siber. RUU itu konon akan memberikan tempat ke TNI dan terlibat ke urusan hukum yang selama ini merupakan ranah kepolisian," kata Lucius dalam diskusi bertajuk 1 Tahun Prabowo-Gibran: Indonesia Emas Atau Cemas? pada Minggu (19/10).
Ia menilai kebijakan tersebut sejalan dengan langkah pemerintah yang kerap memberi posisi strategis kepada perwira aktif maupun purnawirawan TNI. Kondisi ini, menurut Lucius, berpotensi mengaburkan garis demarkasi antara peran militer dan sipil dalam sistem demokrasi.
"Kalau militer diberikan tempat yang sangat strategis, itu artinya ada banyak hal yang harus kita definisikan ulang dalam urusan ketatanegaraan kita," tutur Lucius.
Di sisi lain, dia juga menyoroti lemahnya kinerja kabinet yang justru lebih sibuk dengan pelantikan pejabat daripada pencapaian program. Ia menyebut tahun pertama pemerintahan ini sebagai tahun pelantikan karena banyaknya pergantian posisi tanpa diikuti peningkatan hasil kerja.
"Semakin banyak pejabat yang dilantik, tidak berbanding lurus dengan semakin banyaknya hasil kerja yang bisa ditunjukkan pemerintah," tuturnya.
Menurut Lucius, presiden harus mulai mengevaluasi kinerja para pembantunya. "Presiden harus membuka telinganya untuk mendengar masukan-masukan terkait dengan kinerja para menteri," pungkas Lucius. (Mir/M-3)
SATU tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai memperlihatkan tren kemunduran dalam reformasi demokrasi. Peran militer di ranah sipil kian menguat,
SURAT Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk dimakzulkan harus ditanggapi serius oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
PAKAR hukum tata negara UGM Zainal Arifin Mochtar alias Uceng meyakini bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat di-impeach atau dimakzulkan dari sisi hukum.
Hasrat purnawirawan TNI untuk memakzulkan Gibran sangat sulit dilakukan kecuali partai politik koalisi mendapat arahan dari Prabowo untuk berbelok.
DPR RI telah menerima surat dari Forum Purnawirawan TNI yang meminta pemakzulan atau impeachment Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden
Rotasi, baik secara vertikal maupun horizontal, merupakan bagian dari evaluasi organisasi yang dilakukan secara profesional.
Apa pula yang akan dia lakukan sebagai bukti bahwa dia tak termasuk elite atau pejabat bermental penjajah? Atau, hanya sekadar omon-omonkah dia?
PRESIDEN Prabowo Subianto menekankan agar penanganan bencana di Indonesia tidak berubah menjadi ajang pencitraan pejabat dan tokoh publik.
Akankah bencana kali ini selesai begitu saja ketika kita sudah lupa untuk kemudian kembali sadar karena ada bencana-bencana berikutnya?
Pejabat yang dikawal oleh aparat bukan berarti bisa bersikap semana-mena.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved