Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PELAKSANA Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Janedjri ML Gaffar diduga tak menjalankan tugas utamanya, yakni memilih Sekjen MPR definitif.
"Plt Sekjen MPR diangkat berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 71/TPA Tahun 2023. Tugasnya hanya satu, mencari atau melakukan seleksi Sekjen MPR definitif. Tapi, dia malah lebih sibuk mengurus pekerjaan lain, seperti melakukan rotasi pejabat," kata anggota MPR Sarifuddin Sudding, di Jakarta, Kamis (5/10).
Melihat realitas itu, terang dia, sejumlah anggota MPR mewacanakan untuk melakukan gerakan mosi tidak percaya terhadap Janedjri. Menurut dia, langkah tersebut merupakan konsekuensi logis atas kekacauan yang dilakukan Janedjri di lingkungan Setjen MPR.
"Satu bulan lagi (1 November 2023), Janedjri memasuki masa pensiun. Tapi, Sekjen MPR definitif belum terpilih. Ini membuktikan dia lebih fokus pada urusan lain, sejak dilantik sebagai Plt Sekjen MPR, pada akhir Mei 2023 lalu," ujarnya.
Baca juga: Terima Duit Haram Rp8,6 Miliar, KPK Tahan Kader Partai Golkar Walikota Bima
Anggota Komisi III DPR ini menyebut pihaknya akan meminta pimpinan MPR mengevaluasi kinerja Janedjri, selama bertugas sebagai Plt Sekjen MPR. Sebab, pria kelahiran Yogyakarta, 25 Oktober 1963 itu dinilai tak dapat menyeleksi dan menetapkan Sekjen MPR definitif hingga masa jabatannya usai.
"Kalau dia (Janedjri) fokus pada tugas utamanya, saat ini Sekjen MPR definitif sudah terpilih. Tapi, Kesetjenan MPR justru akan dihadapkan dengan persoalan baru, di tengah proses seleksi Sekjen MPR, masa jabatan Plt Sekjen justru akan berakhir," ujarnya.
Sementara itu, pihak Kesetjenan MPR RI diketahui telah menyebar surat pengumuman seleksi jabatan pimpinan tinggi madya (eselon I a), Sekertaris Jenderal (Sekjen) MPR RI. Surat tersebut dikirim ke 111 instansi pemerintah.
Surat berisi ajakan terhadap pegawai negeri sipil (PNS) di instansi-instansi yang merasa memenuhi persyaratan untuk segera mendaftar. Proses pendaftaran dimulai pada 22 September 2023 dan ditutup 6 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB. (RO/J-2)
Marullah sempat menjadi Sekda DKI sebelum dicopot dan dijadikan Deputi oleh eks Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono.
DPC-DPC PPP di Bali sangat mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas kebijakan DPP PPP dalam pergantian Plt Ketua dan Plt Sekretaris DPW PPP Bali.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristyanto dipastikan akan hadir memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Hakim pemutus kurang peka atas aspirasi masyarakat yang ingin koruptor dihukum berat.
Sendi Fardiansyah ialah seorang pemuda yang lahir di pinggiran Kota Bogor pada 24 September 1988. Ia berhasil memulai kariernya menjadi Sespri Ibu Negara sejak 2015.
KPKÂ memanggil Sekretaris Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Sulistyono. Pemanggilan itu terkait dugaan korupsi di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved