Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
LANGKAH Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melakukan pergantian Plt Ketua dan Plt Sekretaris DPW PPP Provinsi Bali mendapat apresiasi dari DPC PPP se-Bali. Pergantian tersebut dinilai sebagai kebutuhan organisasi PPP di Provinsi Bali.
Hal tersebut dikatakan Ketua DPC PPP Gianyar, Syahirin, menyikapi pergantian Plt Ketua dan Plt Sekretaris DPW PPP Bali oleh DPP PPP.
Syahirin mengatakan, DPC-DPC PPP di Bali sangat mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas kebijakan DPP PPP dalam pergantian Plt Ketua dan Plt Sekretaris DPW PPP Bali.
Baca juga : I Wayan Koster Diusulkan Kembali Maju di Pilkada Bali 2024
“Sebenarnya awal usulan pergantian itu adalah usulan 8 DPC dari 9 DPC se-Bali yang mengevaluasi kinerja Plt DPW selama ini,” ujar Syahirin dalam keterangannya yang diterima pada Sabtu (13/7/2024).
“Kami bersurat ke DPP dengan hal tersebut dan Alhamdulillah DPP memberikan tanggapan yang sangat baik. Penggantinya juga lebih mumpuni dan paham akan kultur politik Bali,” tambah dia.
Syahirin menyampaikan, bagi DPC-DPC PPP di Bali, pergantian tersebut dianggap sebagai kebutuhan dalam mengkonsolidasikan partai yang akan menghadapi Pilkada serentak 2024.
Baca juga : Kapolda Bali: Jangan Ada Kerumunan di Luar TPS!
Sementara itu, Mujahidin Wakil Ketua DPW PPP Bali yang masuk dalam kepengurusan di era Plt Ketua DPW PPP Bali Idy Muzayyad dan Plt Sekretaris DPW PPP Bali Thobahul Aftoni mengatakan, keputusan DPP menugaskan Yunus Razak sebagai Plt Ketua DPW PPP Bali dan Faisal Ahmad sebagai Plt Sekretaris DPW PPP Bali sudah sangat tepat.
“Harapan kami selaku yang mengetahui tentang politik di Bali adalah, PPP ini partai milik umat dan ulama, bisa terkonsolidasi secara baik dalam menghadapi Pilkada nanti,” jelasnya.
Diketahui, DPP PPP mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1053/SK/DPP/W/VII/2024 tentang Pengesahan Pelaksana Tugas Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Bali masa bakti 2021-2026.
Surat per tanggal 8 Juli 2024 memutuskan pergantian Plt Ketua DPW PPP Bali dari Idy Muzayyad dan Plt Sekretaris DPW PPP Bali dari Thobahul Aftoni, kepada Yunus Razak sebagai Plt Ketua DPW PPP Bali dan Faisal Ahmad sebagai Plt Sekretaris DPW PPP Bali. Adapun Bendahara tidak diganti, tetap dijabat oleh Nadia Hasna Humaira. (Z-6)
POLDA Bali terus melakukan penyidikan terhadap kasus penculikan yang menimpa seorang warga negara asing (WNA) asal Ukraina berinisial IK (28).
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyiapkan 6.859 Posko Masjid Ramah Pemudik untuk arus mudik 2026 serta memastikan perayaan Nyepi dan Idulfitri di Bali berlangsung tertib dan penuh toleransi.
BALAI Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah III mengeluarkan peringatan dini potensi peningkatan air laut maksimum di sejumlah wilayah pesisir Bali.
KONDISI cuaca di sejumlah lokasi di Bali masih belum normal. Selain masih diliputi mendung dan hujan ringan juga berhembus angin cukup kencang hingga menumbangkan pohon.
PENGAMATAN di Bandara Ngurah Rai Bali terus diperketat setelah pembatalan 5 penerbangan ke sejumlah negara di Timur Tengah akibat ekskalasi konflik Amerika Serikat, Israel dan Iran.
Imigrasi Ngurah Rai Bali siapkan skema force majeure bagi WNA overstay akibat pembatalan penerbangan imbas konflik Timur Tengah. Cek prosedurnya di sini.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved