Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
LANGKAH Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melakukan pergantian Plt Ketua dan Plt Sekretaris DPW PPP Provinsi Bali mendapat apresiasi dari DPC PPP se-Bali. Pergantian tersebut dinilai sebagai kebutuhan organisasi PPP di Provinsi Bali.
Hal tersebut dikatakan Ketua DPC PPP Gianyar, Syahirin, menyikapi pergantian Plt Ketua dan Plt Sekretaris DPW PPP Bali oleh DPP PPP.
Syahirin mengatakan, DPC-DPC PPP di Bali sangat mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas kebijakan DPP PPP dalam pergantian Plt Ketua dan Plt Sekretaris DPW PPP Bali.
Baca juga : I Wayan Koster Diusulkan Kembali Maju di Pilkada Bali 2024
“Sebenarnya awal usulan pergantian itu adalah usulan 8 DPC dari 9 DPC se-Bali yang mengevaluasi kinerja Plt DPW selama ini,” ujar Syahirin dalam keterangannya yang diterima pada Sabtu (13/7/2024).
“Kami bersurat ke DPP dengan hal tersebut dan Alhamdulillah DPP memberikan tanggapan yang sangat baik. Penggantinya juga lebih mumpuni dan paham akan kultur politik Bali,” tambah dia.
Syahirin menyampaikan, bagi DPC-DPC PPP di Bali, pergantian tersebut dianggap sebagai kebutuhan dalam mengkonsolidasikan partai yang akan menghadapi Pilkada serentak 2024.
Baca juga : Kapolda Bali: Jangan Ada Kerumunan di Luar TPS!
Sementara itu, Mujahidin Wakil Ketua DPW PPP Bali yang masuk dalam kepengurusan di era Plt Ketua DPW PPP Bali Idy Muzayyad dan Plt Sekretaris DPW PPP Bali Thobahul Aftoni mengatakan, keputusan DPP menugaskan Yunus Razak sebagai Plt Ketua DPW PPP Bali dan Faisal Ahmad sebagai Plt Sekretaris DPW PPP Bali sudah sangat tepat.
“Harapan kami selaku yang mengetahui tentang politik di Bali adalah, PPP ini partai milik umat dan ulama, bisa terkonsolidasi secara baik dalam menghadapi Pilkada nanti,” jelasnya.
Diketahui, DPP PPP mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1053/SK/DPP/W/VII/2024 tentang Pengesahan Pelaksana Tugas Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Bali masa bakti 2021-2026.
Surat per tanggal 8 Juli 2024 memutuskan pergantian Plt Ketua DPW PPP Bali dari Idy Muzayyad dan Plt Sekretaris DPW PPP Bali dari Thobahul Aftoni, kepada Yunus Razak sebagai Plt Ketua DPW PPP Bali dan Faisal Ahmad sebagai Plt Sekretaris DPW PPP Bali. Adapun Bendahara tidak diganti, tetap dijabat oleh Nadia Hasna Humaira. (Z-6)
Pullman Bali Legian Beach menggelar perayaan Imlek 17 Februari 2026 dengan buffet khas oriental, live cooking, Chinese dance, dan suasana hangat kebersamaan.
Pullman Bali Legian Beach menghadirkan Timeless Valentine 14 Februari 2026 dengan dinner romantis tujuh hidangan, live acoustic, dan Infinity Pool tepi pantai.
GUBERNUR Bali Wayan Koster akan mengalokasikan dana bantuan bagi Pecalang di seluruh desa adat di Bali. Bantuan tersebut per desa sebanyak Rp 50 juta untuk bantuan bagi Pecalang.
TEGURAN Presiden Prabowo Subianto tentang sampah di Bali saat ini membangunkan kesadaran kolektif masyarakat Bali untuk menangani sampah.
Ruwetnya persoalan pertanahan di Bali kembali mencuat seiring bergulirnya kasus dugaan kriminalisasi yang menjerat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bali I Made Daging.
GUBERNUR Bali Wayan Koster langsung merespons cepat arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan sampah di pantai Kuta, Bali.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Peneliti BRIN Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved