Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
LANGKAH Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melakukan pergantian Plt Ketua dan Plt Sekretaris DPW PPP Provinsi Bali mendapat apresiasi dari DPC PPP se-Bali. Pergantian tersebut dinilai sebagai kebutuhan organisasi PPP di Provinsi Bali.
Hal tersebut dikatakan Ketua DPC PPP Gianyar, Syahirin, menyikapi pergantian Plt Ketua dan Plt Sekretaris DPW PPP Bali oleh DPP PPP.
Syahirin mengatakan, DPC-DPC PPP di Bali sangat mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas kebijakan DPP PPP dalam pergantian Plt Ketua dan Plt Sekretaris DPW PPP Bali.
Baca juga : I Wayan Koster Diusulkan Kembali Maju di Pilkada Bali 2024
“Sebenarnya awal usulan pergantian itu adalah usulan 8 DPC dari 9 DPC se-Bali yang mengevaluasi kinerja Plt DPW selama ini,” ujar Syahirin dalam keterangannya yang diterima pada Sabtu (13/7/2024).
“Kami bersurat ke DPP dengan hal tersebut dan Alhamdulillah DPP memberikan tanggapan yang sangat baik. Penggantinya juga lebih mumpuni dan paham akan kultur politik Bali,” tambah dia.
Syahirin menyampaikan, bagi DPC-DPC PPP di Bali, pergantian tersebut dianggap sebagai kebutuhan dalam mengkonsolidasikan partai yang akan menghadapi Pilkada serentak 2024.
Baca juga : Kapolda Bali: Jangan Ada Kerumunan di Luar TPS!
Sementara itu, Mujahidin Wakil Ketua DPW PPP Bali yang masuk dalam kepengurusan di era Plt Ketua DPW PPP Bali Idy Muzayyad dan Plt Sekretaris DPW PPP Bali Thobahul Aftoni mengatakan, keputusan DPP menugaskan Yunus Razak sebagai Plt Ketua DPW PPP Bali dan Faisal Ahmad sebagai Plt Sekretaris DPW PPP Bali sudah sangat tepat.
“Harapan kami selaku yang mengetahui tentang politik di Bali adalah, PPP ini partai milik umat dan ulama, bisa terkonsolidasi secara baik dalam menghadapi Pilkada nanti,” jelasnya.
Diketahui, DPP PPP mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1053/SK/DPP/W/VII/2024 tentang Pengesahan Pelaksana Tugas Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Bali masa bakti 2021-2026.
Surat per tanggal 8 Juli 2024 memutuskan pergantian Plt Ketua DPW PPP Bali dari Idy Muzayyad dan Plt Sekretaris DPW PPP Bali dari Thobahul Aftoni, kepada Yunus Razak sebagai Plt Ketua DPW PPP Bali dan Faisal Ahmad sebagai Plt Sekretaris DPW PPP Bali. Adapun Bendahara tidak diganti, tetap dijabat oleh Nadia Hasna Humaira. (Z-6)
HARGA jual dan penyewaan properti di Bali terus meningkat dari tahun ke tahun dengan proyeksi kenaikan dan imbal hasil sewa (rental yield) yang menjanjikan.
INSIDEN kecelakaan kapal yang terjadi di perairan Sanur, Denpasar, Bali, pada Rabu (4/6), mendapat sorotan tajam dari anggota Komisi VII DPR Bambang Haryo Soekartono (BHS).
PEMERINTAH Australia seperti dikutip dari Canberra Times, melakukan pembaruan dari situs Smartraveller beberapa hari yang lalu.
Sebanyak 28 warga atau 7 kepala keluarga yang saat ini mengungsi akibat sanksi adat.
Produk utama dari KWT Sari Amerta Giri adalah kopi bubuk yang produksinya dalam sebulan bisa mencapai 100-150 kg.
Pelepasan puluhan tukik ini dilakukan dalam rangka memperingati hari raya Timpek Krulut atau hari Valentine versi budaya Bali.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
Putusan MK menekankan ketidakmampuan Bawaslu Kalimantan Tengah untuk menggunakan kewenangannya secara optimal dan kontekstual.
Refleksi ini penting untuk menyusun regulasi yang adaptif, inklusif, dan sesuai dengan dinamika sosial-politik masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved