Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
LANGKAH Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melakukan pergantian Plt Ketua dan Plt Sekretaris DPW PPP Provinsi Bali mendapat apresiasi dari DPC PPP se-Bali. Pergantian tersebut dinilai sebagai kebutuhan organisasi PPP di Provinsi Bali.
Hal tersebut dikatakan Ketua DPC PPP Gianyar, Syahirin, menyikapi pergantian Plt Ketua dan Plt Sekretaris DPW PPP Bali oleh DPP PPP.
Syahirin mengatakan, DPC-DPC PPP di Bali sangat mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas kebijakan DPP PPP dalam pergantian Plt Ketua dan Plt Sekretaris DPW PPP Bali.
Baca juga : I Wayan Koster Diusulkan Kembali Maju di Pilkada Bali 2024
“Sebenarnya awal usulan pergantian itu adalah usulan 8 DPC dari 9 DPC se-Bali yang mengevaluasi kinerja Plt DPW selama ini,” ujar Syahirin dalam keterangannya yang diterima pada Sabtu (13/7/2024).
“Kami bersurat ke DPP dengan hal tersebut dan Alhamdulillah DPP memberikan tanggapan yang sangat baik. Penggantinya juga lebih mumpuni dan paham akan kultur politik Bali,” tambah dia.
Syahirin menyampaikan, bagi DPC-DPC PPP di Bali, pergantian tersebut dianggap sebagai kebutuhan dalam mengkonsolidasikan partai yang akan menghadapi Pilkada serentak 2024.
Baca juga : Kapolda Bali: Jangan Ada Kerumunan di Luar TPS!
Sementara itu, Mujahidin Wakil Ketua DPW PPP Bali yang masuk dalam kepengurusan di era Plt Ketua DPW PPP Bali Idy Muzayyad dan Plt Sekretaris DPW PPP Bali Thobahul Aftoni mengatakan, keputusan DPP menugaskan Yunus Razak sebagai Plt Ketua DPW PPP Bali dan Faisal Ahmad sebagai Plt Sekretaris DPW PPP Bali sudah sangat tepat.
“Harapan kami selaku yang mengetahui tentang politik di Bali adalah, PPP ini partai milik umat dan ulama, bisa terkonsolidasi secara baik dalam menghadapi Pilkada nanti,” jelasnya.
Diketahui, DPP PPP mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1053/SK/DPP/W/VII/2024 tentang Pengesahan Pelaksana Tugas Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Bali masa bakti 2021-2026.
Surat per tanggal 8 Juli 2024 memutuskan pergantian Plt Ketua DPW PPP Bali dari Idy Muzayyad dan Plt Sekretaris DPW PPP Bali dari Thobahul Aftoni, kepada Yunus Razak sebagai Plt Ketua DPW PPP Bali dan Faisal Ahmad sebagai Plt Sekretaris DPW PPP Bali. Adapun Bendahara tidak diganti, tetap dijabat oleh Nadia Hasna Humaira. (Z-6)
Pengelola mencatat kunjungan wisatawan nusantara saat libur Idul Fitri 1447 H meningkat.
Tradisi Mbed-Mbedan digelar setiap setahun sekali tepatnya pada hari Ngembak Geni atau sehari setelah Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948.
Ribuan warga Muhammadiyah melaksanakan shalat Idul Fitri di Lapangan Puputan Margarana.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub menyebut berbagai langkah strategis telah diterapkan secara kolaboratif untuk menangani kendaraan menuju Pelabuhan Gilimanuk.
KANTOR Pencarian dan Pertolongan Denpasar bekerja sama dengan SGi Air Bali melaksanakan pemantauan udara terhadap aktivitas arus mudik Lebaran 2026.
GUBERNUR Bali, Wayan Koster, membenarkan bahwa sejumlah pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dipanggil oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved