Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
LANGKAH Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melakukan pergantian Plt Ketua dan Plt Sekretaris DPW PPP Provinsi Bali mendapat apresiasi dari DPC PPP se-Bali. Pergantian tersebut dinilai sebagai kebutuhan organisasi PPP di Provinsi Bali.
Hal tersebut dikatakan Ketua DPC PPP Gianyar, Syahirin, menyikapi pergantian Plt Ketua dan Plt Sekretaris DPW PPP Bali oleh DPP PPP.
Syahirin mengatakan, DPC-DPC PPP di Bali sangat mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas kebijakan DPP PPP dalam pergantian Plt Ketua dan Plt Sekretaris DPW PPP Bali.
Baca juga : I Wayan Koster Diusulkan Kembali Maju di Pilkada Bali 2024
“Sebenarnya awal usulan pergantian itu adalah usulan 8 DPC dari 9 DPC se-Bali yang mengevaluasi kinerja Plt DPW selama ini,” ujar Syahirin dalam keterangannya yang diterima pada Sabtu (13/7/2024).
“Kami bersurat ke DPP dengan hal tersebut dan Alhamdulillah DPP memberikan tanggapan yang sangat baik. Penggantinya juga lebih mumpuni dan paham akan kultur politik Bali,” tambah dia.
Syahirin menyampaikan, bagi DPC-DPC PPP di Bali, pergantian tersebut dianggap sebagai kebutuhan dalam mengkonsolidasikan partai yang akan menghadapi Pilkada serentak 2024.
Baca juga : Kapolda Bali: Jangan Ada Kerumunan di Luar TPS!
Sementara itu, Mujahidin Wakil Ketua DPW PPP Bali yang masuk dalam kepengurusan di era Plt Ketua DPW PPP Bali Idy Muzayyad dan Plt Sekretaris DPW PPP Bali Thobahul Aftoni mengatakan, keputusan DPP menugaskan Yunus Razak sebagai Plt Ketua DPW PPP Bali dan Faisal Ahmad sebagai Plt Sekretaris DPW PPP Bali sudah sangat tepat.
“Harapan kami selaku yang mengetahui tentang politik di Bali adalah, PPP ini partai milik umat dan ulama, bisa terkonsolidasi secara baik dalam menghadapi Pilkada nanti,” jelasnya.
Diketahui, DPP PPP mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1053/SK/DPP/W/VII/2024 tentang Pengesahan Pelaksana Tugas Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Bali masa bakti 2021-2026.
Surat per tanggal 8 Juli 2024 memutuskan pergantian Plt Ketua DPW PPP Bali dari Idy Muzayyad dan Plt Sekretaris DPW PPP Bali dari Thobahul Aftoni, kepada Yunus Razak sebagai Plt Ketua DPW PPP Bali dan Faisal Ahmad sebagai Plt Sekretaris DPW PPP Bali. Adapun Bendahara tidak diganti, tetap dijabat oleh Nadia Hasna Humaira. (Z-6)
Desain restoran yang mengadopsi gaya tropis modern, dengan ruang makan penuh cahaya alami dan area al fresco yang terbuka ke Samudera Hindia menciptakan atmosfer santai nan elegan.
Yanto menegaskan bahwa reformulasi KUHAP merupakan kebutuhan mendesak seiring dengan tantangan implementasi hukum acara pidana di era demokrasi dan perlindungan HAM.
Lari 3K untuk semua usia — anak-anak, orang tua, bahkan hewan peliharaan!
SEORANG ibu berkebangsaan Inggris bernama Kathryn Rosalie Joy Dench alias Kate menangis lantaran putranya berinisial SEB (9) diduga jadi korban penculikan oleh mantan pacarnya.
Ayu Martini menekankan pentingnya menjaga sistem subak yang menjadi warisan budaya dunia.
diharapkan para petani dapat memanfaatkan limbah organik yang sering dianggap sebagai sampah, pasalnya masih banyak petani belum memahami cara pengolahannya.
Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved