Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir terus tancap gas menjalankan tugas dari Presiden Joko Widodo. Terakhir, Erick mengambil langkah berani dengan menyegarkan pucuk pimpinan birokrasi Kementerian BUMN. Sebanyak tujuh eselon 1 digeser ke posisi baru di berbagai BUMN.
"Pak Erick ini kan tugasnya besar, membawa BUMN bersaing menjadi pemain global. Untuk itu butuh birokrasi yang lincah," ujar Direktur Suropati Syndicate Muh Sujahri, kepada wartawan Senin (18/11).
Menurutnya, Erick Thohir memiliki pengalaman panjang di industri dengan persaingan sangat ketat. Pengalaman itu perlu diturunkan secara kelembagaan di kementerian BUMN.
Baca juga : 7 Petinggi BUMN Diberhentikan
"Keberhasilan menteri itu bukan hanya tergantung sosok menteri, tetapi juga bawahannya. Eselon satu sampai paling bawah. Langkah Erick ini angin segar untuk efisiensi dan eksekusi program," lanjutnya.
Dirinya berharap, Erick berhasil membawa BUMN untuk dikelola secara profesional. Seperti perusahaan swasta atau perusahaan global yang memiliki reputasi tinggi.
“Saya lihat sejauh ini kebijakan Erick Thohir selalu mengepankan transparansi ke publik. Hampir tiap minggu publik bisa memantau hal-hal yang berkaitan dengan kementerian yang memayungi perusahaan-perusahaan negara ini. Ini jelas menandakan bahwa Erick Thohir terbuka terhadap respon publik,” ujarnya. (OL-7)
Presiden Prabowo Subianto disebut akan mengambil langkah tegas untuk membersihkan birokrasi dan sektor swasta dari oknum-oknum bermasalah yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi.
Menurut Fauzan, wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berisiko menambah kerumitan birokrasi.
Pengalaman para relawan di lapangan kebencanaan menunjukkan bahwa penanganan bencana banjir Sumatra kali ini kembali memperlihatkan satu masalah mendasar.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menegaskan reformasi birokrasi harus menghadirkan perubahan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
PAKAR manajemen dan ekonom senior Prof. Rhenald Kasali menegaskan kepemimpinan yang tegas menjadi faktor krusial dalam menyelesaikan kompleksitas perizinan investasi di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved