Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan empat kementerian sudah melaporkan perampingan birokrasi. Hal ini ditujukan untuk efektivitas dan efisiensi birokrasi.
"Kemen PAN-RB selesai, Kemenkeu selesai, Kementerian BUMN selesai di eselon I-nya. Kemudian Kementrian Desa mulai dengan mengurangi pejabat eselon I-nya. Jadi ini perampingan," kata Tjahjo di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (10/12).
Dia meminta kementerian dan lembaga lain mengikuti langkah tersebut. Perampingan bisa dimulai dari pengurangan eselon I maupun II, namun untuk eselon IV dan seterusnya mesti dipangkas habis.
"Jadi silakan kementerian maupun lembaga dan daerah mau mengurangi pejabat eselon I, II silakan. Tapi yang penting 4-5 harus habis," ujar dia.
Baca juga: Pemangkasan Eselon Perlu Perhatikan Dampak ke CPNS dan Honorer
Hal itu guna mendukung visi Presiden Jokowi, yakni efektivitas serta efesiensi reformasi birokrasi.
"Kami ditargetkan Pak Jokowi, karena ini menyangkut pelayanan masyarakat," tutur Tjahjo.
Rencana perampingan jabatan eselon dalam tubuh kementerian muncul dalam pidato Presiden Joko Widodo usai dilantik untuk periode 2019-2024, Minggu, 20 Oktober 2019. Jokowi menjelaskan penyederhanaan birokrasi harus dilakukan besar-besaran.
Investasi penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Birokrasi panjang, kata Jokowi, harus dipangkas. Hal itu dianggap penting agar memberikan stimulus positif terhadap perekonomian Indonesia di masa mendatang.
"Eselon harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata Jokowi.(OL-5)
Yogi Firmansyah, merupakan aparatur sipil negara di Kementerian Keuangan dan sedang Kuliah S2 di Magister Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia.
REVISI Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dianggap berpotensi mengancam masa depan birokrasi di Indonesia
GUBERNUR Sumsel mengaku sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk mempersingkat birokrasi dan menghapus birokrasi yang bertele-tele.
PRESIDEN Prabowo Subianto diminta untu menumpas raja kecil yang disebutnya sendiri dalam Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabya, Senin (10/2).
PRESIDEN RI Prabowo Subianto mensinyalir ada pihak yang berusaha melawan dirinya setelah memutuskan efisiensi terhadap semua anggaran di kementerian dan lembaga secara besar-besaran.
Prabowo berkomitmen akan mewujudkan pemerintahan yang bersih. Namun, dibutuhkan keterlibatan seluruh pihak dalam menghilangkan segala bentuk tindakan korupsi.
Dia menekankan bukan ingin mencampuri pekerjaan kementerian-kementerian, namun sebagai Kepala Pemerintahan ia ingin membantu segala sumbatan dan kesulitan pemerintahan.
KEPALA Pusdatin Kemensos Agus Zainal Arifin mengatakan pihaknya tidak menemukan adanya pejabat eselon I dan II dari Kementerian PPN/Bappenas yang terindikasi menerima bansos.
PARA pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Cianjur, Jawa Barat, kabarnya berangkat ke Yogyakarta. Informasinya, mereka akan melakukan studi tiru berkaitan dengan lembaga Korpri
KEPALA Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Kuntoro Boga Andri menuturkan lelang jabatan Eselon I dan II ramai peminat dari luar lingkup kementerian.
Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan rancangan Peraturan Presiden (PP) mengenai pembayaran gaji pegawai eselon I Ibu Kota Nusantara (IKN) hampir selesai.
KPK kembali memeriksa eks pejabat Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo (RAT) bersama istrinya Ernie Meike Torondek, Jumat (24/3). Keduanya kompak tutup mulut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved