PENGAMAT kebijakan publik Universitas Trisati Trubus Rahadiansyah pesimkistis pemangkasan sebagian eselon III dan IV di sejumlah kemeterian bisa berjalan efektif. Apalagi, pemangkasan dilakukan di kementerian yang berhubungan dengan pelayanan publik.
“Persoalannya pada implementasinya. Untuk kementerian tertentu yang berhubungan dengan pelayanan publik di mana orang yang mempunyai kewenangan tidak efektif,” kata Trubus saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (1/12).
Ia mencontohkan, di Kementerian Dalam Negeri yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Namun, kata dia, untuk kementerian seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang tidak bersentuhan langsung ke pelayanan publik, pemangkasan bisa dilakukan.
“Secara rasional komperhensif itu memungkinkan,” kata dia.
Ia meminta wacana itu dikaji lebih mendalam sebelum diterapkan. Hal itu untuk menghindari gejolak persoalan baru dari kebijakan tersebut.
Wacana memangkas birokrasi pertama kali disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato politiknya pasca-diumumkan sebagai presiden terpilih periode 2019-2024 pada Juli. Birokrasi yang sederhana diyakini mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja pemerintah. (OL-8)
