Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT kebijakan publik Universitas Trisati Trubus Rahadiansyah pesimkistis pemangkasan sebagian eselon III dan IV di sejumlah kemeterian bisa berjalan efektif. Apalagi, pemangkasan dilakukan di kementerian yang berhubungan dengan pelayanan publik.
“Persoalannya pada implementasinya. Untuk kementerian tertentu yang berhubungan dengan pelayanan publik di mana orang yang mempunyai kewenangan tidak efektif,” kata Trubus saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (1/12).
Ia mencontohkan, di Kementerian Dalam Negeri yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Namun, kata dia, untuk kementerian seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang tidak bersentuhan langsung ke pelayanan publik, pemangkasan bisa dilakukan.
“Secara rasional komperhensif itu memungkinkan,” kata dia.
Ia meminta wacana itu dikaji lebih mendalam sebelum diterapkan. Hal itu untuk menghindari gejolak persoalan baru dari kebijakan tersebut.
Wacana memangkas birokrasi pertama kali disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato politiknya pasca-diumumkan sebagai presiden terpilih periode 2019-2024 pada Juli. Birokrasi yang sederhana diyakini mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja pemerintah. (OL-8)
Rismon telah mempublikasikan video permintaan maafnya lewat kanal YouTube Balige Academy.
Advokat Jahmada Girsang yang mendampingi Rismon Sianipar menyatakan bahwa pertemuan antara kliennya dengan Presiden ke-7 RI tersebut berlangsung dalam suasana persahabatan.
PAKAR telematika yang juga kasus dugaan ijazah palsu Jokowi atau Presiden RI ke-7, Joko Widodo Roy Suryo merespons permohonan restorative justice yang diajukan Resmon Sianipar
KOMISI Informasi Pusat mengabulkan sebagian permohonan sengketa informasi yang diajukan kelompok Bongkar Ijazah Jokowi terhadap UGM terkait ijazah Jokowi
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Tradisi berdiskusi dengan para pemimpin terdahulu akan berdampak pada kualitas keputusan yang diambil. Dengan mempertimbangkan berbagai masukan.
Presiden Prabowo Subianto disebut akan mengambil langkah tegas untuk membersihkan birokrasi dan sektor swasta dari oknum-oknum bermasalah yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi.
Menurut Fauzan, wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berisiko menambah kerumitan birokrasi.
Pengalaman para relawan di lapangan kebencanaan menunjukkan bahwa penanganan bencana banjir Sumatra kali ini kembali memperlihatkan satu masalah mendasar.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menegaskan reformasi birokrasi harus menghadirkan perubahan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
PAKAR manajemen dan ekonom senior Prof. Rhenald Kasali menegaskan kepemimpinan yang tegas menjadi faktor krusial dalam menyelesaikan kompleksitas perizinan investasi di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved