Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
PENGAMAT kebijakan publik Universitas Trisati Trubus Rahadiansyah pesimkistis pemangkasan sebagian eselon III dan IV di sejumlah kemeterian bisa berjalan efektif. Apalagi, pemangkasan dilakukan di kementerian yang berhubungan dengan pelayanan publik.
“Persoalannya pada implementasinya. Untuk kementerian tertentu yang berhubungan dengan pelayanan publik di mana orang yang mempunyai kewenangan tidak efektif,” kata Trubus saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (1/12).
Ia mencontohkan, di Kementerian Dalam Negeri yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Namun, kata dia, untuk kementerian seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang tidak bersentuhan langsung ke pelayanan publik, pemangkasan bisa dilakukan.
“Secara rasional komperhensif itu memungkinkan,” kata dia.
Ia meminta wacana itu dikaji lebih mendalam sebelum diterapkan. Hal itu untuk menghindari gejolak persoalan baru dari kebijakan tersebut.
Wacana memangkas birokrasi pertama kali disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato politiknya pasca-diumumkan sebagai presiden terpilih periode 2019-2024 pada Juli. Birokrasi yang sederhana diyakini mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja pemerintah. (OL-8)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi membagikan momen bersama Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh
Prabowo juga menyambut dengan senyuman dan sempat mengepalkan tangan.
Istana telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan Presiden Joko Widodo akan menghadiri Sidang Tahunan MPR serta sidang gabungan DPR dan DPD tahun 2025
Undangan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI untuk para mantan Presiden RI sedang dalam proses finalisasi,
Presiden Ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), belum mengonfirmasi kehadiran mereka dalam Sidang Tahunan MPR
PRESIDEN Prabowo Subianto disebut masih belum puas terhadap penyederhanaan birokrasi pemerintah. Kepala Negara menilai proses birokrasi saat ini masih cukup berbelit dan perlu diperbaiki.
Permentan 15/2025 Permudah Petani Peroleh Pupuk Bersubsidi
Yogi Firmansyah, merupakan aparatur sipil negara di Kementerian Keuangan dan sedang Kuliah S2 di Magister Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia.
REVISI Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dianggap berpotensi mengancam masa depan birokrasi di Indonesia
GUBERNUR Sumsel mengaku sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk mempersingkat birokrasi dan menghapus birokrasi yang bertele-tele.
PRESIDEN Prabowo Subianto diminta untu menumpas raja kecil yang disebutnya sendiri dalam Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabya, Senin (10/2).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved