Sabtu 30 November 2019, 18:44 WIB

BKN: Penentuan Pemangkasan Eselon Diserahkan ke Instansi

M. Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum
BKN: Penentuan Pemangkasan Eselon Diserahkan ke Instansi

Dok. Pribadi
Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan

 

ANALISIS jabatan terhadap pemangkasan eselon III dan IV akan dikembalikan ke setiap instansi, lembaga, dan kementerian terkait. Karena setiap instansi lebih mengerti tubuh kepegawaian yang diperlukan.

"Badan Kepegawaian Nasional tidak melakukan analisis jabtan, namun setiap posisi dan formasi baik struktural dan fungsional ketika diusulkan wajib disertai dengan analisis jabatan," kata Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan saat dihubungi, Sabtu (30/11).

Sehingga analisis tersebut dikembalikan ke setiap instansi, lembaga, dan kementerian untuk melakukan pembinaan pemangkasan eselon.

"Karena memang semua narasi dan sebagainya sedang diubah. Intinya analisis dikembalikan ke instansi, lembaga dan kementerian karena mereka yang mengerti secara detail ditubuh masing-masing," tandasnya.

Baca juga: Presiden Minta Eselon III dan IV Diganti Robot

Diketahui, sebanyak 440.029 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terkena pemangkasan eselon. Yang terbagi dari eselon III sebanyak 98.658 ASN, eselon IV sebanyak 327.058 ASN, dan eselon V ada 14.313 ASN.

Sementara itu, BKN dengan Kemenpan RB sedang menggodok mengenai jenjang karir setiap eselon yang terkena penyederhanaan tersebut.

"Termasuk jenjang karir memang susah berubah seiring dengan skema penyederhanaan ini. Kita juga masih melihat. Itu kebijakan turunan yang masih digodok oleh Kemenpan RB," tandasnya.

Jenjang jabatan fungsional terdiri dari ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama.

Kemenpan RB menambahkan syarat apabila instansi, lembaga, dan kementerian memiliki keputusan lain karena pemangkasan eselon yang mengerti instansi masing-masing.

"Selain itu Kemenpan RB menambahkan apabila kementerian, instansi, dan lembaga mempersilahkan apabila ada keputusan lain. Nah, hal tersebut sedang dievaluasi yang dikirimkan ke Kemenpan RB pada bulan April 2020," ungkapnya. (OL-4)

Baca Juga

MI/Rommy Pujianto

KPK Terus Periksa Saksi-Saksi Kasus Korupsi Bansos Juliari

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Rabu 27 Januari 2021, 14:43 WIB
Penyidik juga memeriksa Direktur Operasional PT Pertani Lalan Sukmaya. Perusahaan itu merupakan salah satu rekanan yang mendapat proyek...
MI/Susanto

Korupsi Bansos, KPK Panggil Politikus PDIP Ihsan Yunus

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Rabu 27 Januari 2021, 13:30 WIB
Politikus PDIP itu dipanggil sebagai mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR yang merupakan mitra kerja Kementerian...
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Kuasa Hukum Pinangki Sebut Tuduhan Terima Uang Masih Kabur

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 27 Januari 2021, 11:47 WIB
"Kami katakan kabur karena sampai saat ini tidak dapat dibuktikan di mana dan kapan terdakwa menerima uang yang dituduhkan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya